Agama 2009

SUARA MERDEKA CYBERNEWS - Semata-mata Fakta

2009-11-01T08:56:00.000+07:00

SUARA MERDEKA CYBERNEWS - Semata-mata Fakta

KOMPAS cetak - Semangat Pluralisme Beragama di Indonesia Terancam

2009-10-06T07:58:00.001+07:00

KOMPAS cetak - Semangat Pluralisme Beragama di Indonesia Terancam

Shared via AddThis

Aktualisasi Islam Mengalami Reduksi

2009-09-23T06:02:00.001+07:00

KOMPAS/AGUS SUSANTO

Umat Islam menunaikan shalat Idul Fitri 1430 Hijriah di kawasan Senen, Jalan Kramat Bunder, Jakarta Pusat, Minggu (20/9).

Rabu, 23 September 2009 | 04:46 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Aktualisasi Islam sebagai rahmatan lilalamin atau agama yang membawa rahmat dan cinta kasih bagi umat manusia di muka bumi diakui mengalami reduksi, baik bagi pemeluknya maupun orang yang melihatnya.

Bahkan, akibat ketidakpahaman pemeluknya, Islam terkadang juga disimpangkan dan dibajak oleh sekelompok penganut Islam sendiri yang mengklaim sebagai Muslim sejati. Namun, pada saat yang sama, kelompok tersebut justru mempertontonkan tindak-tindak kekerasan yang jelas-jelas melanggar prinsip-prinsip maqashid al syariah dan ajaran Islam yang paling mendasar.

Direktur Jenderal Pendidikan Islam Departemen Agama Mohammad Ali dalam khotbah Idul Fitri 1 Syawal 1430 H di Masjid Istiqlal, Jakarta, Minggu (20/9), menyatakan, selain tereduksi dan disimpangkan, aktualisasi Islam sebagai rahmatan lilalamin juga menghadapi kendala yang cukup serius terkait dengan persoalan krisis identitas.

Khotbah Mohammad Ali itu berjudul ”Ibadah Syaum dalam Mendidik Setiap Muslim agar Menjadi Rahmatan Lilalamin”.

Bertindak sebagai imam dalam shalat itu adalah imam Masjid Istiqlal, Hasanuddin Sinaga. Hadir Presiden dan Ny Ani Susilo Bambang Yudhoyono, Wakil Presiden dan Ny Mufidah Muhammad Jusuf Kalla, sejumlah menteri kabinet, pimpinan lembaga negara, serta duta besar negara sahabat.

Wapres terpilih Boediono menjalankan shalat Idul Fitri di Masjid Al Azhar, Kebayoran, Jakarta.

Kembali ke Al Quran

Sementara itu, Wakil Presiden Persaudaraan Muslim Internasional Prof Dr Musiby dalam khotbah shalat Id di Panti Asuhan Muhammadiyah Tanah Abang, Jakarta Pusat, menyerukan, perayaan Idul Fitri 1430 H seyogianya tak dimaknai sebagai waktu untuk berhura-hura, melainkan momentum untuk kembali ke Al Quran. Sebab, Al Quran memberikan petunjuk bagi umat manusia untuk meninggalkan alam kegelapan menuju alam yang terang.

Shalat Id yang dilaksanakan di halaman dan salah satu ruas jalan raya itu dihadiri ribuan warga dari sekitar Tanah Abang.

”Saat ini hendaknya disadari bersama bahwa hingga dunia kiamat, Al Quran merupakan modal umat Islam. Al Quran adalah sesuatu yang sangat jelas sekaligus sangat rasional bagi manusia,” tutur Musiby.

Menurut dia, ketertinggalan umat Islam dibandingkan dengan umat lain salah satunya disebabkan mulai terkikisnya pemahaman terhadap Al Quran sebagai sumber utama kemuliaan dan keutamaan Islam. Banyak warga Muslim yang terlalu bangga dengan rasionalitas berpikir duniawi tanpa mempertimbangkan nilai spiritualitas, seperti yang diajarkan dalam Al Quran.

”Tak ada gunanya pintar atau hebat bila tidak didasarkan pada Al Quran, wahyu Allah yang berisi nasihat benar. Itulah tuntunan,” kata Musiby.

Lebaran sebagai hari kemenangan setelah selama 30 hari berjuang melawan hawa nafsu hendaknya menjadi momen bagi umat Islam untuk kembali menjadikan Al Quran sebagai rujukan utama dalam mencari petunjuk hidup. Maka, mengamalkan Al Quran akan menjadi kemenangan sesungguhnya umat Islam, lanjut Musiby. (GAL/HAN/REK)

Kolom Adian Husaini, M.A: Mengajak Jalaluddin Rakhmat Bertobat

2009-09-13T07:47:00.000+07:00

Kolom Adian Husaini, M.A: Mengajak Jalaluddin Rakhmat Bertobat: "Mengajak Jalaluddin Rakhmat Bertobat"

Kolom Adian Husaini, M.A: March 2008

2009-09-13T07:46:00.000+07:00

Kolom Adian Husaini, M.A: March 2008: "Kritik Pesantren Sidogiri terhadap Quraish Shihab"

KOMPAS cetak - Islam Direduksi dan Dibajak

2009-08-28T16:04:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Islam Direduksi dan Dibajak: "Islam Direduksi dan Dibajak
Umat Islam Harus Bersatu

Jumat, 28 Agustus 2009 | 04:23 WIB

Jakarta, Kompas - Islam sebagai rahmat bagi semesta alam (rahmatan lil alamin) tidak hanya dipersempit dan direduksi, tetapi juga disimpangkan dan bahkan dibajak oleh beberapa orang Islam yang kerap mengklaim sebagai Muslim sejati."

Republika Online - Polisi Awasi Dakwah

2009-08-22T07:32:00.000+07:00

Republika Online - Polisi Awasi Dakwah: "Polisi Awasi Dakwah

Ini berarti kembali ke era Orde Baru.

JAKARTA -- Markas Besar Kepolisian Indonesia (Mabes Polri) memerintahkan kepolisian di daerah meningkatkan upaya pencegahan tindak terorisme. Salah satu bentuknya adalah menggiatkan pengawasan terhadap ceramah keagamaan dan kegiatan dakwah.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri, Irjen Nanan Soekarna, mengatakan, jika dalam materi dakwah itu ditemukan ajakan yang bersifat provokasi dan melanggar hukum, aparat akan mengambil tindakan tegas. Pengawasan itu, terang Nanan, bukan bermaksud membatasi ceramah atau dakwah."

Republika Online - 17 Jamaah Tabligh Ditahan

2009-08-21T14:03:00.000+07:00

Republika Online - 17 Jamaah Tabligh Ditahan: "17 Jamaah Tabligh Ditahan

Polisi jangan menangkap hanya bermodal curiga.

JAKARTA -- Sebanyak 17 anggota Jamaah Tabligh berkewarganegaraan Filipina yang sedang melakukan khuruj (perjalanan dakwah dari masjid ke masjid), hingga kemarin, masih ditahan di Markas Polda (Mapolda) Jawa Tengah.

''Sembilan orang ditangkap di Purbalingga dan delapan orang di Solo,'' kata Kepala Polda Jawa Tengah, Irjen Alex Bambang Riatmojo, di Purwokerto, Jawa Tengah, kemarin.

Mereka ditahan, ungkap Alex, karena menyalahi izin visa yang semestinya. Sesuai visa, mereka berada di Indonesia untuk kunjungan wisata. Tapi, selama di Tanah Air, mereka melakukan kegiatan keagamaan yang butuh visa khusus."

Republika Online - Kemerdekaan

2009-08-16T20:27:00.000+07:00

Republika Online - Kemerdekaan: "Kemerdekaan"

Republika Online - Antara Hisab dan Rukyat

2009-08-16T20:26:00.000+07:00

Republika Online - Antara Hisab dan Rukyat: "Antara Hisab dan Rukyat"

VIVANEWS - POLITIK - SBY Sebaiknya Lepaskan Atribut Demokrat

2009-08-15T17:42:00.000+07:00

VIVANEWS - POLITIK - SBY Sebaiknya Lepaskan Atribut Demokrat: "SBY Sebaiknya Lepaskan Atribut Demokrat"

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel

2009-08-15T17:40:00.001+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel: "Dana Densus 88 Antiteror Dipertanyakan"

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel

2009-08-15T17:40:00.000+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel: "Abubakar Baasyir: Dakwah Lebih Hebat dari Bom"

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel

2009-08-15T17:36:00.000+07:00

VIVANEWS - NASIONAL - Hubungan Indonesia-Israel: Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel: "Laskar Muslim Lacak Kantor Dagang Israel"

Republika Online - Memahami Gerakan Terorisme: Mungkinkah Berakhir?

2009-08-15T06:43:00.000+07:00

Republika Online - Memahami Gerakan Terorisme: Mungkinkah Berakhir?: "Memahami Gerakan Terorisme: Mungkinkah Berakhir?"

Republika Online - Antara Hisab dan Rukyat

2009-08-15T06:41:00.000+07:00

Republika Online - Antara Hisab dan Rukyat: "Antara Hisab dan Rukyat"

KOMPAS cetak - Malik Fadjar: Klaim Kebenaran Harus Dijauhi

2009-08-15T06:26:00.000+07:00

KOMPAS cetak - Malik Fadjar: Klaim Kebenaran Harus Dijauhi: "Malik Fadjar: Klaim Kebenaran Harus Dijauhi"

Chilla, Strategi Dakwah Islam ke Seluruh Dunia

2009-08-07T06:34:00.000+07:00

Banyak cara yang bisa dilakukan untuk menjalankan dakwah Islam. Organisasi Islam non-politik Jamaah Tabligh yang memiliki pengikut di berbagao belahan dunia menggelar acara tahunan "Chilla" yaitu perjalanan ke berbagai negara dalam rangka dakwah Islam.

Chilla diambil dari bahasa Parsi "Chihli" yang artinya empat puluh. Chilla adalah lanjutan dari pertemuan "Bishwa Ijtima" atau Jamaah Muslim Dunia bulan Januari kemarin di ibukota Bangladesh, Dhaka. Pertemuan yang diorganisir oleh Jamaah Tabligh itu dihadiri oleh jutaan orang, 10.000 orang diantaranya peserta dari 108 negara. Pertemuan di fokuskan pada cara-cara untuk menyebarkan pesan-pesan Islam ke seluruh dunia.

Setelah pertemuan yang berlangsung selama tiga hari itu, ratusan ribu orang yang bersedia ikut dalam program "Chilla" berkumpul di masjid Jamaah Tabligh, Masjid Kakrail di Kota Dhaka. Para peserta dibagi dalam beberapa kelompok. Masing-masing kelompok beranggotakan 10 sampai 20 orang. Mereka akan menjalankan misi dakwah dengan melakukan perjalanan ke berbagai negara selama 40 hari.

Salah satu peserta yang setiap tahun ikut misi tersebut adalah Mohammed Fauzia, warga Malaysia yang bekerja sebagai teknisi. Fauzia, 44, sudah 15 tahun mengikuti misi ini. "Saya berusaha keras untuk bisa ikut Chilla setiap tahun dan menjalankan dakwah Islam ke seluruh dunia. Saya sudah pernah berkunjung ke berbagai negara seperti Australia, Thailand, Pakistan dan India," tutur Fauzia.

Peserta lainnya adalah Erfan Ibrahim asal Afrika Utara yang berprofesi sebagai guru mengatakan, alasanya ikut misi ini karena ia meyakini bahwa setiap Muslim harus menjalankan dakwah Islam.

"Kami menjalankan misi dakwah dengan Jamaah Tabligh untuk membawa kedamaian di dunia," kata seorang pengusaha asal Pakistan.

Mereka yang pernah ikut "Chilla" mengakui bahwa misi dakwah itu telah membawa dampak positif bagi diri mereka dan orang lain. Abdul Jamal, jamaah asal Malaysia mengatakan bahwa tujuan utamanya terlibat dalam misi dakwah ini, yang paling utama adalah untuk memperbaikan diri sendiri.

Pernyataan Jamal dibenarkan oleh jamaah asal Pakistan yang berprofesi sebagai pengusaha tadi. "Muslim harus memperbaiki diri sendiri dulu sebelum melakukan kegiatan dakwah," ujarnya.

Peserta "Chilla" lainnya berpendapat, melakukan perjalanan ke berbagai negara untuk berdakwah membantu penyebaran pesan-pesan ajaran Islam yang benar. "Kita harus menyebarkan Islam ke seluruh dunia," kata Mohammed. Menurutnya, sejak pertama kami ikut misi ini, ia menyaksikan banyak orang dari berbagai negara merasakan kedamaian dalam Islam.

Abdur Rahman dari Rusia menambahkan, misi dakwah sangat penting di saat umat Islam sedang mendapat sorotan dan Islam distereotipekan sedemikian buruknya. Ia mencontohkan dakwah di negaranya, Rusia yang berdampak cukup signifikan. Kegiatan dakwah yang intensif di negara itu membuahkan hasil dimana ada sekitar 200 orang di Moskow yang masuk Islam setiap tahunnya.

"Pola pikir masyarakat Rusia berubah beberapa tahun belakangan ini," kata Abdur Rahman yang masih berusia 17 tahun.

"Masyarakat Rusia yang dulunya berpikir agama Islam identik dengan terorisme dan bahwa orang Islam itu suka membunuh, sekarang mereka paham bahwa Islam merupakan agama yang paling berkembang di dunia dan orang Islam adalah orang yang mencintai perdamian," tukas Abdur Rahman. (ln/iol)

Pemuda Arab Baiat Erdogan Sebagai Khalifah Umat Islam Zaman ini

2009-08-07T06:33:00.001+07:00

Sikap tegas Perdana Menteri Turki Recep Tayep Erdogan yang memutuskan untuk walkout dan mengkritik keras Presiden Irael Shimon Peres dalam forum ekonomi internasional Davos pada akhir bulan lalu rupanya banyak meninggalkan pengaruh bagi banyak kalangan.

Dalam jajak pendapat di beberapa situs dan forum internet di Arab, para aktivis internet yang kebanyakan dari kalangan pemuda dan terdidik menyatakan bahwa mereka membaiat "secara tak langsung" Erdogan sebagai "Khalifah al-Muslimin fi Hadza al-'Ashr" (Pemimpin Umat Muslim di Zaman ini).

Puluhan pemuda Mesir, misalnya, dalam sebuah forum di Face Book menyatakan Erdogan sebagai Pahlawan Bangsa Arab dari Ras Non-Arab (Bathl al-Ummah al-Arabiyyah wa Huwa Laysa Arabiyyan). Di forum tersebut, terdapat sub-judul dengan pertanyaan menarik: "Limadza La Nahlamu bi 'Awdah al-Khilafah al-Islamiyyah" (Mengapa KitaTidak Mengharapkan Kembalinya Masa Khilafah Islamiyyah?".

Harian Turki Akhbar al-Alam (7/2) melansir, dalam sebuah forum (muntadayat) internet lainnya, terdapat pula tema diskusi yang cukup menggelitik. Dikatakan bahwa "Sepertinya orang-orang non-Arablah, yaitu Pemimpin Turki (Erdogan) dan Iran (Dinejad), bahkan kalangan non-Muslim dari unsur Komunis (Syuyu'i), yaitu Presiden Venevuela Hugo Chavez dan Pemimpin Kuba (Fidel Castro) yang justru akan banyak memberikan perubahan berarti bagi permasalahan kemanusiaan di Palestina.

Sebelumnya, dalam sebuah pidatonya di hadapan kader Partai Keadilan dan Pembangunan (AKP) Turki yang dipimpinnya, Erdogan pernah menyatakan jika orang-orang Turki adalah pewaris Kekhalifahan Utsmani yang agung. Pidato Erdogan tersebut terkait reaksinya atas beberapa pemimpin Eropa yang tampak "menyepelekan" peran Turki.

Demikian juga, saat di hadapan Peres, Erdogan dengan tegas "menyentak" Presiden Zionis itu dengan menyatakan jika, "tidakkah engkau ingat, ketika bangsa Yahudi mengalami tragedi pembantaian di Spanyol pasca jatuhnya daulah Islam di sana, juga ketika orang-orang Yahudi diusir dari Eropa di abad petengahan, khalifah Utsmani-lah, orang-orang Turki-lah, kami-lah yang melindungi dan menyelamatkan bangsa kalian!".

Khalifah Utsmaniyyah berdiri sejak abad ke-13 M hingga abad ke-20 M, dan tercatat sebagai kekhalifahan Islam yang memiliki masa kekuasaan terlama (dibanding dengan kekhalifahan Umayyah di Damaskus, Abbasiyyah di Baghdad, Marwaniyyah di Cordova, Fathimiyyah di Mesir, Shafawiyyah di Iran, dan lain-lain).

Pada puncak kejayaannya, yang merentang dari abad ke-15 sampai ke-19 M, kekhalifahan Utsmaniyyah berhasil meruntuhkan imperium adiluhung Byzantium (1453 M). Wilayah kekuasaannya membentang serupa bulan sabit: dari Eropa Tenggara, Eropa Timur, Afrika Utara, Nubia, Mesir, Syam, Semenanjung Arabia, hingga ke Irak. Bisa dibayangkan kebesaran kekhalifahan Utsmaniyyah kala itu. Tak pelak, Utsmaniyyah pun menjadi super power dunia yang pengaruhnya malang melintang pada masanya.

Dan Erdogan, yang kini kerap bercerita tentang nostalgia kejayaan kekhalifahan Utsmaniyyah dulu, rupanya ampuh memantik gelora orang-orang Turki, dan kini terbukti ampuh membangkitkan gelora orang-orang Muslim Arab.

Bagaimana dengan Muslim Indonesia? (atjeng cairo/alm)

Wahabisme dan Kekerasan

2009-08-02T07:15:00.000+07:00

SEIRING dengan tindakan teror melalui peledakan bom di Hotel JW Mariot dan Ritz-Carlton, istilah Wahabisme menjadi populer dan banyak dibicarakan orang. Adalah Abdullah Makhmud Hendropriyono (Mantan Kepala BIN) yang pertama kali melontarkan istilah tersebut di televisi dan mengidentikkannya dengan gerakan Islam garis keras.

Lebih lanjut dia menekankan agar umat Islam bersatu melawan Wahabisme yang menurutnya menjadi aliran penebar teror di dunia. Istilah tersebut ikut dipopulerkan pula oleh Habib Asseqaf yang menyebut Wahabisme sebagai aliran Islam garis keras. Meski, sebenarnya ia juga sering bertindak laiknya pengikut Wahabisme ketika berhadapan dengan aliran lain yang dinilai tidak sejalan dengan pemahamannya.

Berkaitan dengan istilah Wahabisme, barangkali --jika merujuk kepada aliran dalam Islam-- lebih tepat dikatakan Wahabiyyah. Sebab dengan penyebutan itu menurut saya lebih tertuju kepada ajaran-ajaran yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Sementara jika kita menyebut Wahabisme --sesuai dengan konteks perang terhadap teror saat ini-- menurut saya hanya akan tertuju kepada satu masalah saja, yaitu kekerasan. Meskipun dalam sejarah perkembangannya, karena terlibat ”perselingkuhan” dengan keluarga Saud, kekerasan terhadap kelompok yang dianggap berbeda menjadi salah satu cirinya.

Pencetus aliran tersebut adalah Muhammad bin Abdul Wahab seorang ulama yang bercita-cita memurnikan Islam. Dan, untuk mewujudkan hal itu, menurutnya hanya ada satu pilihan; kembali kepada ajaran Alquran dan Sunnah serta menjauhkan umat Islam dari segala ajaran yang menurutnya tidak didasarkan atas kedua sumber tersebut.
Derivasi Pada mulanya, apa yang disebut Wahabiyyah sebagai istilah yang diderivasi dari nama belakangnya tidak berbeda dengan aliran lain. Dalam taraf tertentu bisa dikatakan semacam ”wacana” keagamaan sampai akhirnya keluarga Saud merasa bahwa ajaran Muhammad bin Abdul Wahab tersebut bisa dijadikan sebagai alat atau ideologi bagi pasukan untuk melakukan penaklukan daerah-daerah sekitarnya.

Dalam sejarahnya, keluarga Saud hanyalah sebuah penguasa suku di wilayah yang relatif kecil. Oleh sebab itu, mereka sering menjadi bulan-bulanan sejumlah penguasa daerah yang lebih besar termasuk Turki Usmani. Namun, setelah mereka menerima ajaran Muhammad bin Abdul Wahab dan menjadikannya sebagai ideologi dari perjuangan mereka, secara perlahan namun pasti, keluarga Saud bisa memperluas kekuasaan mereka sampai menguasai Nejd tempat Makkah dan Madinah berada.

Ada perkawinan kepentingan. Muhammad bin Abdul Wahab menyebarkan ide-ide pemurnian keagamaan dan keluarga Saud untuk memperluas wilayah kekuasaan. Penyebaran ajaran Wahabiyyah tidak lepas dari kekerasan yang didukung oleh keluarga Saud untuk memperluas kekuasaan. Sebagai konsekuensi dari sinergi dua kepentingan tersebut, sangat logis jika kemudian kekerasan terhadap sesama muslim menjadi fenomena ketika itu karena upaya penyebaran ajaran dibarengi upaya untuk memperluas kerajaan. Sehingga, di samping juga ada upaya penaklukan ajaran agar kembali menurut mereka ke ajaran murni sesuai Alquran dan Sunnah. Ada juga upaya untuk menaklukkan wilayah dalam konteks pertumbahan darah adalah menjadi pilihan yang tidak terhindarkan.

Sebagai buah perselingkuhan dari dua kepentingan itu, ribuan pengikut aliran yang dianggap menyimpang, terutama dari kalangan pengikut tarekat, harus menemui ajal lantaran mereka dianggap sebagai pelaku khurafat dan bidah. Atau dengan istilah lain, lantaran keislaman mereka yang terbantai tidak memenuhi standar yang ditetapkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Aliran Wahabiyyah memang mengklaim sebagai aliran yang berupaya memurnikan ajaran Islam sesuai Alquran dan Sunnah serta menolak semua argumen yang menurut mereka tidak didasarkan kedua sumber dalam Islam tersebut. Tidak hanya sampai di situ --paling tidak pada masa kelahirannya-- karena aliran ini yang didukung kekuatan militer keluarga Saud. Mereka mudah melakukan kekerasan terhadap aliran Islam lain yang dinilai sebagai pelaku bidah dan khurafat.

Atas dasar perjalanan sejarah yang senantiasa bersinggungan dengan kekerasan tersebut, sejumlah kalangan ketika melihat ada sekelompok muslim yang melakukan tindakan teror dan disebut sebagai pengikut Wahabisme. Jadi Wahabiyyah yang sebenarnya sama dengan Asyariyyah dan Syafiiyyah lebih diidentikkan dengan kekerasan.
Muncul Kepentingan Pada mulanya, kekerasan bisa jadi tidak diinginkan oleh Muhammad bin Abdul Wahab. Namun, karena ada kepentingan lain selain penyebaran ide keagamaan, yaitu perluasan wilayah kekuasaan keluarga Saud, ajarannya menjadi semacam penyemangat penaklukan sehingga ide-ide yang semestinya disebarkan melalui pendekatan persuasif dan elegan menjadi berkait berkelindan dengan kekerasan. Maka, terjadilah sebutan Wahabisme yang hanya mengedepankan satu aspek dari sejarah perkembangannya, yaitu kekerasan.

Pengidentikan sebenarnya tidak terlalu fair karena terkesan mengesampingkan ekploitasi ajaran tersebut oleh keluarga Saud. Kepada saudara kita di Indonesia yang kebetulan mempunyai kesepahaman dengan ide-ide keagamaan yang dicetuskan oleh Muhammad bin Abdul Wahab harus memperbaiki citra tersebut.

Saya sependapat bahwa penyimpangan harus diluruskan. Namun, perlu diingat bahwa dalam Islam tidak seorang pun --selain Nabi Muhammad ketika masih hidup-- bisa mengklaim bahwa pendapatnya benar. Sebab Islam sendiri memberikan ruang sangat luas bagi terjadinya perbedaan pendapat ketika berkaitan dengan masalah itu sebenarnya sudah terjadi sejak Nabi wafat.

Apa kita mau mengatakan sahabat sesat lantaran berbeda pendapat dari arus utama ketika itu sementara sahabat sezamannya hanya memilih untuk berkata itu adalah pendapat semata. Oleh sebab itu, marilah kita contoh sikap toleran sahabat agar Islam sesuai akar kata salam, yakni benar-benar menjadi penebar kedamaian dan rahmat; bukan teror dan ketakutan. (80)

–– Mahmudi Asyari, Doktor dari UIN Jakarta, tinggal di Semarang

Atas dasar perjalanan sejarah yang senantiasa bersinggungan dengan kekerasan tersebut, sekelompok muslim yang melakukan tindakan teror disebut sebagai pengikut Wahabisme. Wahabiyyah yang sebenarnya sama dengan Asyariyyah dan Syafiiyyah kemudian lebih diidentikkan dengan kekerasan.

Menguak Wacana Terorisme Oleh: Hermanto Harun

2009-07-27T20:39:00.001+07:00

Tertangkapnya Yusron alias Abu Dujana di Indonesia, seakan semakin menguatkan asumsi, bahwa gerakan terorisme memang eksis dan tetap selalu menjadi `hantu' yang setiap waktu selalu siap bergentayangan. Isu terorisme di negeri ini sepertinya menjadi santapan harian opini publik, yang semakin hart mengarah pada justifikasi bahwa memang, terorisme selalu bertalian dengan faham dogmatif keberagamaan.

Semenjak peristiwa Sabtu kelabu 11 September 2001 yang menghancurkan WTC dan Pentagon, gedung simbol kedigdayaan Amerika Serikat, isu terorisme terus mengalir ke permukaan wacana. Ruang publik seakan tak hentinya di cekoki hidangan isu terorisme yang sampai saat ini belum jelas identitasnya. Sepertinya, wacana terorisme senantiasa menjadi 'headline' setiap berita di pentas global. Seolah, terorisme menjadi konco dinamika dunia yang tak boleh terlewatkan dalam pemberitaan.

Adalah Rif’at Said yang menulis artikel yang berjudul "al-Irhab fi Alam alAulamah" (teroris dalam dunia global) di harian al-Ahram Mesir (20/4/2007), dalam tulisan itu mengungkapkan, bahwa, ada sebuah perenungan dalam kerangka peta zaman yang baru yang disebut globalisasi, yang terkadang menyuguhkan ragam penafsiran yang layak untuk diperhatikan, yaitu adanya dua kutub dunia yang berbeda antara dunia maju dan dunia yang selalu identik dengan keterbelakangan. Disini difahami bahwa dunia pertama adalah keberhasilan, kemajuan dan harus dilindungi, sedang dunia kedua adalah kemunduran, keterbelakangan yang selalu dipandang sebagai ancaman.

Terorisme menjadi alat dan opini jitu di pentas global untuk dijadikan kambing hitam sebagai dalih pencitraan buruk terhadap dunia kedua yang `konon' masih menjadikan agama sebagai nafas kehidupan, sehingga, dunia pertama yang berbaju Barat seakan menjadi pejuang dan pahlawan terhadap pemberangusan terorisme. Walaupun sulit untuk menutup topeng, bahwa, iklan besar-besaran tentang terorisme yang disponsori oleh Barat memiliki hiden agenda, yaitu untuk kepentingan kapitalisme dan bahkan tidak mustahil demi agama (crused). Dengan demikian, yang tampak sekarang, Islam selalu menjadi pihak tertuduh yang ditempelkan dengan prilaku teroris. Lebih dart itu, norma Islam bahkan diidentifikasi sebagai ajaran yang memang akrab dan bahkan memang mengajarkan tindakan yang tidak berperikemanusiaan tersebut.

Bagi penganut Islam, tuduhan dan persepsi seperti di atas jelas ditolak, karena memang sangat kontradiktif dengan nilai humanisme dogma Islam. Namun fakta waqi'nya, para pelaku yang dianggap teroris, sebagiannya berstatus sebagai muslim. Lantas, benarkah asumsi bahwa tindakan terorisme bermotif agama? dan apa sebenarnya "binatang" terorisme itu?.

Definisi terorisme

Mendefinisikan terma terorisme sacara harfiyah tidaklah begitu sulit. Namun, menerjemahkannya secara kully (konprehensif) dengan konkteks kekinian terasa agak akut, mengingat terma terorisme sudah dirasuki, ter-sibghah (diwarnai) oleh pelbagai kepentingan, baik ideologi maupun politik. Sehingga ketika harus menuding seseorang dengan teroris, terasa sulit untuk meyakini kebenaran relevansinya antara stigma dan pelakunya. Hal ini karena terma terorisme telah memasuki wilayah klaim masing-masing yang menjadi multi tafsir bagi pihak yang berkepentingan. Dengan demikian, semua pihak berhak untuk menghindar dan terminologi terorisme dan mengakui bahwa pekerjaan yang mereka lakukan tak jarang dianggap sebagai perbuatan suci yang dijustifikasi oleh dogma agama. Di sinilah tepatnya ungkapan Fahmi Huwaidi dalam bukunya al-Maqalat al-Mahzurah (kumpulan artikel terlarang) yang menjelaskan, bahwa dekade terakhir ini, perbuatan baik dituding sebagai ,sebuah kejahatan, putih menjadi hitam, dan mujahid dianggap teroris.

Namun, di tengah subyektifitas dan kerancuan makna terorisme, tidak lantas istilah ini terisolir dan luput dari pengertian akademiknya. Menurut Vidari, kata terorisme merupakan istilah asing yang digunakan untuk menyebut seseorang dan atau kelompok yang melakukan tindakan kekerasan dan teror di tengah-tengah masyarakat. (Republika, 23/6/2007). Jhon M Echols menyebut anti teroris sebagai penggetaran atau perusuh atau tindakan kekerasan yang disertai dengan sadisme yang dimaksudkan untuk menakutnakuti lawan. Akan tetapi dalam kamus adikuasa, menurut Noam Avram Chomsky, terorisme adalah tindakan protes yang dilakukan oleh negara-negara atau kelompokkelompok kecil. Lain lagi dengan Amir Thohiri. Dalam bukunya al-lrhab al-Muqaddas (terorisme suci) tertulis, semua tindakan kekerasan yang diluar undang-undang perang-- seperti yang telah disepakati oleh seluruh negara di dunia--dengan tujuan memberi rasa tidak aman demi tercapainya tujuan politik.

Pengertian di atas, merupakan persepsi personal ilmuwan dalam mendefinisikan makna terorisme. Pada level kenegaraan, Mesir misalnya, pernah diadakan forum dialog antara ketua Asosiasi Keamanan Nasional Arab dengan ketua Dewan Syura (MPR) Mesir pada tanggal 20 Maret 1993 yang mengangkat tema "Menghadang Terorisme". Dalam dialog ini menelurkan pengertian terorisme, yaitu, segala praktek kekerasan atau ancaman dengan tujuan politis untuk mempengaruhi prestise negara atau untuk menguasai keamanan dengan obsesi menggoyang kepemimpinan nasional, yang bisa dilakukan dengan pelbagai cara, seperti menghancurkan perekonomian agar tercipta keresahan yang berujung kerusuhan. Juga, sebuah obsesi untuk merubah perundang-undangan yang telah ditetapkan oleh negara dan telah diterima oleh masyarakat.

Sejarah dan Klasifikasi

Jika berangkat dari pengertian terorisme secara leksikal seperti di atas, maka mafhum sederhana dapat disimpulkan bahwa terorisme itu selalu ada dalam realitas sejarah kehidupan manusia. Bahkan, ada semenjak manusia itu membentuk komunitas sosial seperti tragedi pada bani Adam, Habil dan Qabil. Namun pengertian terorisme dalam pemikiran modern mengkristal semenjak revolusi Prancis pada tanggal 10 Agustus 1792, ketika pihak oposisi revolusi melakukan pelbagai tindakan kekerasan dalam menantang revolusi tersebut.

Dalam perkembangannya, gerakan terorisme memang sangat sering dilatarbelakangi oleh kepentingan politik. Hal ini terlihat dari beberapa klasifikasi yang dirangkumkan oleh para ilmuwan. Setidaknya ada tiga. Pertama, terorisme kriminal seperti gerakan perompakan dan penodongan. Kedua, terorisme hegemonic seperti yang banyak dilakukan oleh banyak penguasa terhadap lawan politiknya dalam melanggengkan kekuasaan. Ketiga, terorisme pemikiran seperti pemaksaan opini dan pemahaman terhadap kelompok lain.

Jika disimak dengan pola fikir yang sangat sederhana, baik definisi, sejarah dan klasifikasi terorisme, maka sangat lumrah `terorisme' itu terjadi dalam sebuah komunitas sosial masyarakat. Namun ini bukan berarti penulis mengamini pekerjaan yang dilakukan oleh para teroris, atau menyederhanakan tindakan terorisme, akan tetapi lebih pada keinginan untuk melihat terorisme secara proporsional. Karena dalam realitas kekinian seakan ada kesan pemaksaan opini publik bahwa terorisme memang merupakan ajaran agama. Sehingga biasnya sangat kentara ketika tampilan-tampilan formal agama yang mungkin itu memang dianjurkan dalam ajarannya menjadi identitas kelompok terorisme. Sehingga harus diwaspadai dan dicurigai.

Di sinilah letak kecurigaan, mengapa wacana terorisme selalu muncul dan diopinikan di negara-negara yang kebetulan berpenduduk muslim, atau, mengapa secara umum pelaku yang tertuduh dan dituding melakukan tindakan terorisme adalah terkesan muslim yang ta'at, yang padahal secara jelas ajaran Islam sangat menistai prilaku teror itu. Kecurigaan semakin bersemai ketika kelompok "lain" melakukan hal yang sama, tapi tidak begitu terdengar julukan istilah terorisme kepada mereka. Apakah kurang bejad dan teroris-nya Israel yang sampai saat ini terus memporak-porandakan negara Palestina, Apakah kurang sadisnya tentara Amerika yang sampai saat ini masih bercokol di negara Irak yang berdaulat. Tidak sadiskah pembunuhan kaum muslim di Mindanao, Thailand Selatan, Kasmir dan Ambon. Sungguh pembunuh-pembunuh itu sangat pantas diopinikan sebagai teroris kalas kakap. Tapi mengapa para pembunuh-pembunuh itu tidak didakwa sebagai gerakan atau negara teroris, sehingga bisa di "borgol" Densus Anti Teror Indonesia yang sangat takut dengan teroris yang sudah tidak berdaya? Tanya KENAPA? Wallahu'alam

*Alumni Universitas al-Azhar Mesir, Wakil Ketua Ikatan Alumni Timur Tengah (IKATT) Prov Jambi, dosen Fak Syari'ah LAIN STS.

Ikhtiar Memberantas Terorisme

2009-07-24T19:36:00.001+07:00

Jumat, 24 Juli 2009 | 04:50 WIB

Ahmad Fuad Fanani

Tragedi itu datang lagi. Setelah empat tahun Indonesia sepi bom, Jumat (17/7/2009), para teroris kembali berulah, menyasar Hotel JW Marriott dan Ritz-Carlton.

Bom itu tidak hanya mengguncang rasa aman dan mempermalukan, tetapi juga menunjukkan Indonesia belum aman dan bebas dari teroris.

Teroris dan bom bunuh diri harus dicegah, diusut, dan dihentikan. Latar belakang diurai agar teror serupa bisa dicegah. Jika pemberantasan hanya di tingkat permukaan, membuat politik kambing hitam, dan mentradisikan politik generalisasi terhadap terorisme, niscaya problem itu akan terus terjadi dan menghantui kita semua.

Kecurigaan tak tepat

Selama ini ada asumsi, teroris diimpor dan diproduksi dari pesantren atau sekolah Islam. Maka, jika ada bom dan teroris, pesantren dan umat Islam sering menjadi tertuduh. Padahal, pelajaran agama dan pemahaman tentang definisi jihad di kalangan Islam tidak seseram yang banyak dipersepsikan. Misalnya, pembelajaran tentang jihad disandingkan dengan konsep lain yang mempunyai keterkaitan, yaitu ijtihad dan mujahadah. Jihad yang dimaksudkan adalah bagaimana berjuang di jalan Allah agar menemukan kebenaran dan kebahagiaan, tetapi tidak dengan perang dan kekerasan.

Itu juga sesuai pernyataan Khaled Abou El Fadl, jihad merupakan prinsip inti teologi Islam; yang berarti berusaha keras, gigih, dan mengaplikasi diri. Dalam banyak hal, jihad menunjukkan etika kerja spiritual dan material. Kesalehan, pengetahuan, kesehatan, keindahan, kebenaran, dan keadilan tidak mungkin diwujudkan tanpa jihad—kerja keras yang serius dan tangguh.

Membersihkan diri dari kesombongan dan kepicikan, mencari pengetahuan, menyembuhkan yang sakit, memberi makan orang miskin, membela dan mempertahankan kebenaran dan keadilan meski dengan risiko, adalah bentuk-bentuk jihad (The Great Theft, Wrestling Islam from the Extremists, 2005).

Khaled menambahkan, tindakan terorisme dan bunuh diri bukan jihad, tetapi qital. Al Quran menggunakan kata qital untuk merujuk peperangan dan pertempuran. Jihad merupakan sesuatu yang baik pada dan dalam dirinya, sedangkan qital tidak, karena itu dilarang dan dibatasi dalam kondisi tertentu. Sementara perintah untuk jihad, seperti rujukan terhadap keadilan dan kebenaran, bersifat mutlak dan tanpa syarat.

Akar masalah

Menurut Stuart Sim dalam Fundamentalis World: The New Dark Age of Dogma (2004), kini dunia sedang dilanda demam fundamentalisme dan terjadi pada semua bidang, baik agama, politik, maupun ekonomi. Fundamentalisme bukan khayalan setiap kita beraktivitas, tetapi telah menjadi gejala dunia, yaitu lahirnya zaman baru kegelapan dogma. Kita terkepung ancaman fundamentalisme karena gejala ini menggunakan pengaruh kuat dalam semua lembaga agama, politik, dan ekonomi. Mereka menawarkan alternatif pilihan kembali ke masa lalu, terutama pada masyarakat yang frustrasi saat berhadapan dengan kapitalisme global, demokrasi liberal, maupun sekulerisme.

Maka, untuk memburu teroris dan memberantas terorisme, penyelesaian masalah secara komprehensif harus dilakukan secara arif, teliti, dan cerdik. Diskriminasi umat Islam pascaperistiwa 11 September yang menjadikannya sebagai tertuduh, seyogianya tidak dikembangkan menjadi kebijakan negara-negara Barat. Gejala terorisme negara yang ditunjukkan Amerika dan Israel terhadap bangsa Palestina dan Irak hendaknya juga serius diperhatikan.

Kebijakan yang memihak redistribusi sosial, penegakan keadilan sosial, dan subsidi kepada yang papa bisa dijadikan alternatif memberantas terorisme.

Dengan menjalankan kebijakan yang pro-rakyat dan bertumpu pada solusi problem nyata di masyarakat, pemerintah akan mudah mendapat simpati rakyat dan gerakan terorisme cepat digulung. Jangan sampai langkah pemerintah cenderung bersifat gegap gempita di permukaan dan menuruti pesanan tanpa memahami akar persoalannya.

Ahmad Fuad Fanani Kader Muhammadiyah; Aktivis Lingkar Muda Indonesia (LMI)

Agama dan Terorisme

2009-07-24T19:34:00.000+07:00

Jumat, 24 Juli 2009 | 04:51 WIB

Budi Kleden

Sudah menjadi satu ritual yang terulang, setiap ada aksi kekerasan di negara ini, para pemimpin agama tampil berdoa bersama bagi para korban sembari mengecam dan menyesalkan aksi itu.

Mereka mendemonstrasikan kesatuan dan menyatakan dengan tegas bahwa tindak kekerasan dan terorisme adalah perbuatan antikemanusiaan dan berlawanan dengan ajaran agama mana pun. Tidak ada agama yang membenarkan kekerasan.

Bersamaan dengan itu, warga pun diajak untuk tidak mengidentikkan agama tertentu dengan aksi teror dan kekerasan tertentu. Pertanyaan kita adalah apakah benar agama-agama sama sekali tidak mempunyai kontribusi dalam aksi teror yang terjadi?

Ambivalensi agama

Kita akan mudah menemukan kesepakatan bahwa sejatinya tidak ada agama yang eksplisit mengajarkan warganya untuk menggunakan kekerasan. Pada tataran normatif, agama berurusan dengan yang ilahi, yang dipandang dan disembah sebagai sumber dan tujuan kehidupan manusia. Karena memiliki Tuhan sebagai sumber dan tujuan, kehidupan manusia terlindung secara hakiki.

Dalam alur silogisme ini, tiap agama juga harus menghargai hak hidup tiap manusia. Maka, tindak kekerasan yang menghancurkan kehidupan manusia seperti terorisme adalah bertentangan dengan sikap dasar kepada yang ilahi. Orang yang membunuh orang lain dalam aksi teror tidak berhak menyebut diri penyembah Tuhan.

Persoalan yang dihadapi adalah kompleksitas fenomena keagamaan yang tidak selalu demikian terang layaknya sebuah silogisme. Agama berbicara dan merayakan yang ultim, yang tidak dapat direduksi hanya pada akal budi. Tuhan menyentuh seluruh diri manusia.

Karena itu, agama tidak hanya berbicara dan mewartakan, tetapi juga merayakan. Hanya karena itu, agama menjadi tempat perlindungan bagi manusia saat dia terancam hanyut dalam kalkulasi ekonomi, perhitungan politik, atau rekayasa ilmu pengetahuan, dan dapat menjadi inspirasi untuk pembebasan saat terjadi banjir emosi yang membutakan.

Dalam bahasa Habermas, agama membangkitkan kesadaran akan sesuatu yang hilang (das Bewußtsein von dem, was fehlt). Dia mengingatkan, manusia tidak boleh direduksi hanya pada beberapa faktor.

Dalam cirinya yang holistis serentak misterius ini, agama memiliki alur argumentasinya sendiri, yang tidak selalu dapat diterima semua orang. Masalah muncul saat agama dengan pola berpikir yang khas mengklaim diri mewakili rasionalitas manusia seumumnya.

Dengan anggapan ini, agama mudah terjebak dalam godaan untuk memaksakan semua orang menerima kebenarannya sebagai satu-satunya yang paling sesuai jati diri alamiah manusia. Yang berpikir lain dinilai terlalu angkuh atau terlalu bodoh.

Ketika banyak cara tidak mempan untuk membalikkan orang dari kebodohan atau keangkuhannya, penggunaan kekerasan pun mudah mendapat legitimasi. Dan membiarkan diri menjadi sarana untuk tujuan ini merupakan satu kemuliaan. Maka, segelintir orang rela mati demi tujuan luhur itu. Godaan ini melekat pada setiap agama. Karena itu, tiap agama memiliki kisah kekerasan dalam sejarahnya kendati sering kita mendeklarasikan, agama-agama sejatinya antikekerasan.

Menjadi peziarah

Bahaya penggunaan kekerasan, termasuk terorisme, adalah godaan laten dalam agama-agama. Karena itu, tugas paling mendesak serentak paling sulit bagi agama-agama adalah menyediakan perangkat penjelasan dalam tradisinya sendiri untuk mengakui kebebasan yang sama bagi setiap manusia dan semua kelompok.

Kerangka penjelasan itu harus digali dari tradisi sendiri sebab selama dia dipaksakan dari luar, sifatnya amat rapuh dan membentuk semacam toleransi semu. Orang lain terpaksa diterima selama dia belum dapat disingkirkan.

Toleransi seperti ini dapat dipaksakan oleh ideologi politik, relasi kekerabatan, atau simbiosis mutualis dalam sebuah sistem ekonomi. Dia berubah saat ideologi politik runtuh, relasi kekerabatan melonggar atau saat orang merasa dirugikan dalam hubungan perekonomian.

Untuk memupuk satu kehidupan bersama dalam kedamaian yang langgeng, seruan toleransi dan demonstrasi kebersamaan agama-agama amat penting tetapi belum memadai. Lebih dari itu, tiap agama harus mempertanggungjawabkan kepada para pemeluknya landasan teologis yang meyakinkan bagi penerimaan dan penghargaan terhadap semua orang dan kelompok lain.

Toleransi baru menemukan akarnya yang kuat apabila agama sanggup melihat manusia, apa pun agama dan orientasi politisnya, sebagai makhluk yang dilindungi Tuhan dan karena itu memiliki hak yang harus dihormati. Terorisme tidak menambah apa pun pada kemuliaan Tuhan, sebaliknya merupakan penghinaan terhadap-Nya.

Orientasi kepada kemanusiaan ini mendorong agama-agama untuk menempatkan dirinya dalam dialog yang hidup dengan setiap kondisi sosio-historis. Ketika kondisi sosio-historis menampakkan ciri plural yang semakin radikal seperti dewasa ini, klaim agama sebagai pemangku kebenaran absolut harus ditafsir secara baru.

Rasionalitas agama harus menjadi kesadaran fragmentaris, yang hanya dapat menunjuk kepada kebenaran absolut Tuhan tanpa bisa menggantikannya. Agama menjadi sikap manusia peziarah, bukan pengawal benteng abadi yang tak tersentuh goresan kefanaan. Peziarah mencari dalam keterbukaan, pengawal benteng abadi mempertahankan dengan menghancurkan. Selama kita memilih mempertahankan Tuhan dalam semangat pengawal benteng, bahaya laten terorisme pun tetap terpelihara.

Budi Kleden Dosen Teologi pada STFK Ledalero

Terorisme dan Respons Kalangan Moderat

2009-07-24T19:33:00.000+07:00

Jumat, 24 Juli 2009 | 04:53 WIB

Zuhairi Misrawi

Setidaknya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah sebagai gerbong kelompok moderat mengecam dan mengutuk tindakan itu.

Meski demikian, respons itu jangan hanya berhenti pada pernyataan sikap. Diperlukan tindak lanjut nyata dengan mengambil langkah-langkah strategis untuk memperkecil ruang gerak kelompok teroris dan memberi pendidikan sebaik-baiknya agar kalangan moderat tidak mudah direkrut kelompok teroris.

Satu hal yang harus diakui bersama, pendekatan struktural sebagaimana dilakukan pemerintah untuk menangkap, bahkan membunuh teroris tidak mampu menghancurkan ideologi terorisme. Yang terjadi justru sebaliknya, kelompok teroris diyakini telah mengalami polarisasi dan penyempalan dari satu kelompok menjadi beberapa kelompok.

Maka, kalangan moderat dapat berperan jauh lebih strategis melalui pendekatan kultural. Jejaring dan solidaritas kultural yang selama ini dimiliki kedua ormas terbesar ini dapat dijadikan salah satu kekuatan untuk menetralisasi paham keagamaan yang bernuansa teroristik. Sebab, bagaimanapun, tindakan terorisme secara kasatmata telah menampar wajah umat negeri ini yang dikenal ramah dan toleran.

Dakwah kultural

Dalam hal ini, cepat atau lambat, perlu dihidupkan kembali strategi dakwah kultural, yaitu dakwah yang mengajak umat membangun perdamaian, etos kerja, dan keadilan sosial. Pada masa lalu, KH Hasyim Asy’ari dan KH Ahmad Dahlan mempunyai perhatian ekstra terhadap kualitas umat. Dalam waktu panjang terbukti kalangan moderat dapat memberi kontribusi dalam pembangunan bangsa, terutama dalam penanaman nilai-nilai kebangsaan dan demokrasi.

Langkah ini perlu dihidupkan kembali. Apalagi disinyalir, kelompok yang selama ini diduga sebagai pihak yang melakukan aksi teror tinggal di pedalaman yang merupakan basis kelompok moderat. Jika jejaring kalangan moderat digunakan sebaik mungkin untuk mengimbau semua warga agar mempunyai kepedulian terhadap hak hidup setiap warga dan mendorong perdamaian, hal itu akan memberi dampak positif.

Harus diakui, selama ini dakwa kultural telah mengalami kemacetan karena dua hal. Pertama, kalangan moderat terlalu fokus pada dakwah global melalui forum-forum internasional. Forum-forum seperti ini amat penting guna menunjukkan bahwa mayoritas kalangan Muslim di Tanah Air adalah kelompok yang menyokong dialog antarperadaban dan perdamaian dunia. Namun, akan amat bermasalah jika hal itu mengabaikan agenda-agenda kultural yang sejatinya merupakan prioritas utama.

Kedua, kalangan moderat terlalu hanyut dalam politik praktis. Dalam berbagai forum sudah dikemukakan, keterlibatan kalangan moderat dalam politik praktis akan melumpuhkan agenda-agenda kultural. Kecenderungan pada kekuasaan jauh lebih dominan daripada kecenderungan pemberdayaan masyarakat. Konsekuensinya, umat kurang diperhatikan, elite sibuk berebut kekuasaan.

Maka, aksi terorisme pekan lalu tidak cukup jika hanya dikecam dan dikutuk. Lebih dari itu, harus dijadikan momentum untuk reorientasi pemberdayaan, penyadaran, dan pencerahan umat. Kalangan moderat harus membangun kembali pola keberagamaan yang toleran, damai, dan berkeadaban.

Realitas keumatan

Perlu ditegaskan, terorisme tidak terkait agama tertentu. Terorisme sebenarnya terkait realitas keumatan. Agama, khususnya Islam, amat menegaskan pentingnya perdamaian dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Dalam sebuah hadis disebutkan, inti Islam adalah menebar perdamaian dan menyantuni fakir-miskin kepada orang yang dikenal maupun tidak dikenal.

Terorisme tidak bisa dikaitkan dengan agama karena yang bermasalah bukan agama, tetapi umat yang kerap kurang tepat memahami doktrin agama, tidak kontekstual, dan bernuansa kekerasan. Sebab itu, yang perlu mendapat perhatian saksama adalah kualitas pemahaman umat terhadap agama. Bom bunuh diri adalah perbuatan yang harus dihindari karena dilarang agama. Bahkan, Majelis Ulama Indonesia beberapa tahun lalu mengeluarkan fatwa itu.

Selain itu, transmisi gerakan transnasional menyebabkan kelompok moderat mengalami tantangan tidak mudah. Sebab itu, membentengi umat dari ideologi kekerasan merupakan pekerjaan yang harus diutamakan sebelum terorisme menjadi kekuatan yang bersifat masif.

Harapan terhadap kelompok moderat, khususnya Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, begitu besar karena kedua ormas ini merupakan benteng terakhir untuk menyelamatkan bangsa dari aneka pembajakan doktrinal. Ongkosnya terlalu mahal jika negeri ini bermetamorfosa menjadi negeri yang setiap saat dihujani bom bunuh diri.

Maka, kalangan moderat harus melakukan tindakan proaktif dan progresif untuk mengatasi masalah terorisme. Tidak hanya setelah kejadian, tetapi jauh-jauh hari sebelum kejadian. Sebab, terorisme menyisakan kesengsaraan, kegelisahan, dan kesedihan yang amat mendalam.

Zuhairi Misrawi Ketua Moderate Muslim Society (MMS); Penulis buku Islam Melawan

Shalat Jumat Dilarang di Xinjiang

2009-07-13T06:25:00.000+07:00

RI sesalkan kerusuhan di Xinjiang

URUMQI -- Pemerintah Cina melarang warga Muslim yang tinggal di Urumqi, ibu kota Xinjiang, provinsi otonom Cina, menjalankan shalat Jumat. Masjid-masjid ditutup, dan Muslim Uighur, etnis mayoritas di provinsi itu, diminta menggelar shalat Jumat di rumah masing-masing.

''Berdasarkan instruksi pihak berwenang, pelaksanaan shalat di masjid ditiadakan mulai hari ini. Siapa saja yang ingin menjalankan shalat, dipersilakan melakukannya di rumah,'' demikian pengumuman bertanggal 8 Juli 2009 yang tertera di papan pengumuman Masjid Guyuan, Urumqi.

Alasan Partai Komunis, penguasa di Cina menutup masjid karena khawatir kerumunan massa, seperti shalat jamaah dan shalat Jumat, dapat kembali menyulut kerusuhaan.

''Ini (masjid) tak akan dibuka. Partai Komunis tak akan mengizinkannya,'' kata seorang pria Uighur, bersama ratusan warga lainnya yang hendak menunaikan shalat Jumat di Masjid Raya Dong Kuruk Bridge, kemarin (10/7).

''Kami merasa dihina. Ini kan masjid kami. Tapi, kami tak dapat memasukinya,'' ujar seorang pemuda lainnya, memprotes. Ahmed Jan, warga yang tinggal di dekat Masjid Dong Kuruk, menyesalkan tak diizinkannya mereka shalat Jumat.

''Bagi kami, ini mengganggu. Jika kami tak diziinkan menjalankan aktivitas agama secara normal, akan ada banyak kemarahan,'' katanya.
Pelarangan shalat Jumat ini buntut dari aksi kerusuhan pada Ahad (5/7) lalu. Menurut versi pemerintah, kerusuhan ini menewaskan 156 orang, lebih dari 1.000 orang terluka, dan sebanyak 1.434 orang ditangkap.
Versi lain, menurut Wakil Presiden Uighur World Congress, Asgar Can, seperti dikutip dari World News Australia, korban tewas mencapai 600-800 orang.

Rusuh massa itu berawal dari kemarahan etnis Uighur atas terbunuhnya dua pekerja pabrik mainan, 26 Juni silam. Ribuan warga dari etnis Uighur protes karena pemerintah dianggap tak tanggap atas terbunuhnya dua pekerja yang terlibat bentrok dengan etnis Han.

Kemarin, pasukan keamanan dan kendaraan militer bersenjata lengkap, tampak ditempatkan di sejumlah masjid. Helikopter militer berkeliaran di udara. Sementara di Masjid Yang Han, orang-orang berkerumun membaca pengumuman pelarangan shalat Jumat tersebut.

Seorang perempuan Uighur mengatakan, mestinya masjid tetap dibuka. ''Tak perlu menutup masjid. Sebab, setiap orang yang masuk ke dalamnya adalah seorang Muslim. Pasti aman. Kami tak memiliki kekuatan apa pun,'' katanya, yang langsung ditarik suaminya ke belakang kerumunan.

Tak jauh dari tempat itu, perempuan beretnis Han menyela seorang reporter media asing sebelum berbicara dengan dua perempuan Uighur yang berjilbab. ''Tentu masjid harus ditutup. Lihatlah kerusakan yang ada. Ini langkah patriotik demi kebaikan semua etnis.''

Memeti Imam Damala, imam Masjid Liuddaowan, mengungkapkan, pengumuman larangan shalat itu diterima Kamis (9/7) malam. ''Anda mestinya tahu alasannya apa,'' katanya.

Pengumuman larangan shalat Jumat, ditempel di semua masjid yang bertebaran di Urumqi. Namun, sejumlah masjid tetap dapat menyelenggarakan shalat Jumat, setelah kerumunan massa bersitegang dengan polisi yang menjaga masjid.

Salah satunya terjadi di Masjid White. Seratusan warga yang berkerumum di depan masjid itu berhasil memaksa seorang polisi beretnis Uighur membuka pintu masjid. ''Banyak orang berkerumun di depan masjid. Kami tidak ingin terjadi insiden,'' kata polisi itu yang enggan disebutkan namanya.

Kaishar, seorang penjual mobil, menambahkan, ''Tak ada alasan menutup gerbang. Mereka bilang ini demi keamanan, tapi sebenarnya itu tak perlu.''

Namun, seusai shalat, sempat terjadi bentrok dengan polisi. Sejumlah orang digelandang polisi, dengan tangan di atas kepala. ''Lihat, bagaimana perlakuan mereka terhadap Uighur, layaknya seperti binatang saja,'' kata seorang wanita yang menyaksikan penangkapan itu.

Kerusuhan sosial di Xinjiang itu, disesalkan Pemerintah Indonesia. Namun, kata juru bicara Departemen Luar Negeri RI, Teuku Faizasyah, Pemerintah Indonesia juga menyatakan bahwa upaya menciptakan ketertiban masyarakat sudah dilakukan oleh Pemerintah Cina.

''Kita berharap upaya itu memang cepat dilakukan, sehingga tak terjadi masalah yang berkepanjangan di Xinjiang,'' kata Faizasyah.

Pengamat Cina dari Baptist University, Hong Kong, Jean-Pierre Cabestan, mengatakan, kerusuhan di Xinjiang membuktikan klaim Pemerintah Cina bahwa kehidupan berjalan aman telah terbantahkan.

''(Kerusuhan itu) menunjukkan bahwa Cina masih merupakan negara yang kasar, dengan tingkat kerawanan masyarakatnya yang serius,'' kata Cabestan. ap/reuters/fer/has

EKONOMI POLITIK UIGHUR

Wilayah Otonomi Uighur Xinjiang, mayoritas bergama Islam, memiliki kekayaan alam luar biasa mulai dari minyak, gas, dan batu bara. Pemerintah Komunis Cina menjadikan Xinjiang sebagai pusat strategi keamanan energi nasional.

Kabinet Cina menerbitkan dokumen berjudul ''Proposals of the State Council on Promoting Economic and Social Development in Xinjiang" yang secara jelas mengungkapkan bahwa pada 2020, Xinjiang akan menjadi basis pengolahan dan produksi migas terbesar di Cina.

* Cadangan Minyak dan Gas
- Wilayah Xinjiang menguasai 20 persen cadangan potensial minyak Cina.
- Cadangan minyak mencapai antara 20-40 miliar ton minyak mentah
- Cadangan gas sedikitnya 12,4 triliun kaki kubik

* China National Petroleum Corp, perusahaan minyak milik negara terbesar, memiliki hak monopoli pengelolaan dan eksplorasi migas di Xinjiang.

- Penemuan minyak yang besar di cekungan Sungai Tarim dan gurun Taklamakan telah menarik perhatian global.

- Cina membangun pipa sepanjang 2.600 mil yang mengaliri migas ke sebagian besar kota besar seperti Sanghai hingga ke Beijing.

Strategi Energi Cina
- Mengurangi ketergantungan migas dari luar negeri
- Menjadikan Xinjinag sebagai pusat penyimpanan dan cadangan nasional

- Selain Xinjiang, Cina memiliki basis produksi minyak besar di:
* Heilongjiang
* Shandong
* Liaoning

Penghasilan
* 75 persen pajak dari Xinjiang masuk ke pemerintah pusat, padahal wilayah itu merupakan daerah otonomi.

* Ekonomi Cina sangat tergantung migas, dan negeri Tirai Bambu itu menjadi salah satu pemain utama global dalam perang energi dengan AS, Rusia, dan Uni Eropa.

* Cina rata-rata menghabiskan 65 miliar dolar AS per tahun untuk impor energi, kebanyakan dari Arab Saudi dan Iran.

* Pada 2008, Xinjiang memproduksi 27,4 juta ton minyak mentah atau melebihi produksi ladang-ladang di Shandong.

* Pada 2009, Xinjiang diharapkan mampu memproduksi minyak hingga 28 juta ton.
* Pertumbuhan GDP Xinjiang mencapai 10 persen per tahun
* Tiap tahun, setidaknya 500 ribu turis asing datang
* Lebih dari 13 juta pelancong domestik juga datang
* Memperoleh pendapatan dari pariwisata rata-rata 1,5 miliar dolar AS per tahun

Kondisi Xinjiang
* Meski berada di daerah emas hitam dengan kekayaan melimpah, namun Xinjiang sangat berbeda dengan provinsi-provinsi Cina lainnya.
- Tak ada industrialisasi di sana
- Penduduk sebagian besar hidup dalam kemiskinan

Sumber: Xinhua/Center for Energy and Global Development/China Daily/Reuters

Lebih 1.000 Muslim Uighur Diperkirakan Tewas

2009-07-13T06:23:00.000+07:00

Jam malam diberlakukan, ribuan orang eksodus dari Urumqi.

WASHINGTON -- Pemimpin masyarakat Uighur dari wilayah Xinjiang di bagian barat laut Cina di pengasingan mengatakan, ribuan orang mungkin telah tewas dalam kekerasan di wilayah tersebut dalam beberapa hari belakangan ini.

Rebiya Kadeer, pemimpin Kongres Uighur Dunia, yang bermarkas di Washington, mengatakan sulit untuk mengajukan angka korban secara komprehensif dari wilayah itu, tempat kelompok etnik asli Uighur telah lama mengeluhkan tekanan.

"Menurut laporan-laporan yang belum dikonfirmasikan yang kami peroleh di wilayah itu, sekarang jumlah korban mencapai 1.000 atau beberapa orang mengatakan 3.000," kata Rebiya pada konferensi pers di Gedung Capitol AS, Sabtu (11/7) atau Jumat waktu setempat.

Menurut Rebiya, kematian itu terjadi tidak hanya di ibu kota Xinjiang, Urumqi, tapi di seluruh wilayah yang sangat luas tersebut. "Banyak pembunuhan di beberapa kota yang berbeda seperti di Kashgar," katanya.

Kadeer, yang telah menghabiskan sekitar enam tahun di sebuah penjara di Cina sebelum dibebaskan di bawah tekanan AS pada 2005, memperkirakan, 5.000 orang lagi telah dipenjarakan.

Menurut versi Pemerintah Cina, 156 orang telah tewas dan lebih dari 1.000 orang terluka dalam kerusuhan di Urumqi, Ahad (5/7) lalu. Menurut kantor berita resmi Xinhua,
kemarin, jumlah korban tewas meningkat menjadi 184 orang.

"Di antara mereka yang tewas, 137 adalah orang Han, yang mencakup 111 pria dan 26 wanita. Sebanyak 46 korban adalah warga Uighur, yang terdiri atas 45 pria dan satu wanita. Seorang pria Hui juga tewas," kata kantor berita itu mengutip pemerintah daerah setempat.

Menurut Pemerintah Cina, korban berjatuhan ketika orang-orang Uighur menyerang orang-orang dari kelompok etnik Han--yang dominan di Cina.

Namun, Rebiya mengatakan, pasukan keamanan telah bertindak terlalu berlebihan pada pengunjuk rasa damai itu dan menggunakan kekuatan yang mematikan.

Beijing menuduh orang-orang di pengasingan telah membesar-besarkan jumlah korban tewas dan menimbulkan kekerasan--tuduhan yang dibantah oleh Rebiya.

"Saya menentang semua kekerasan. Saya tidak melakukan itu dan saya tidak akan melakukan hal seperti itu," tegas Rebiya.

Eksodus
Larangan keluar rumah, kemarin, kembali diterapkan di Kota Urumqi, Cina, setelah warga tidak menggubris larangan shalat di masjid.

Masjid-masjid di kota diperintahkan ditutup pada Jumat lalu, tapi setidaknya dua masjid tetap dibuka atas permintaan massa warga Muslim Uighur yang berkumpul di luar.

Suasana Kota Urumqi tetap tegang setelah pecahnya tindak kekerasan etnis itu. Ribuan warga, baik dari kalangan etnik Han maupun Uighur, dilaporkan mencoba eksodus dari kota tersebut.

Pihak berwenang menyediakan pelayanan bus tambahan untuk perjalanan keluar dari Urumqi, namun permintaan karcis telah melampaui jumlah tempat duduk yang ada.

"Terlalu berisiko tinggal di sini. Kami takut akan kekerasan," kata Xu Qiugen, pekerja bangunan berusia 23 tahun asal Cina tengah yang lima tahun tinggal di Urumqi dan telah membeli karcis untuk pergi bersama istrinya.

Kekerasan di Xinjiang itu telah memancing kecaman dari banyak pihak di luar Cina, seperti Turki, Belanda, Australia, dan Amerika Serikat (AS).

Perdana Menteri Turki Recep Tayyip Erdogan menyebut kerusuhan etnis di Provinsi Xinjiang, Cina, itu semacam genosida. "Tidak ada kata lain untuk mengomentari peristiwa itu, kecuali genosida," kata Erdogan.

Gelombang pawai protes juga muncul di berbagai kota dunia, seperti Ankara, Berlin, Canberra, dan Istanbul.

Orang-orang Uighur di pengasingan mengklaim bahwa pasukan keamanan Cina bereaksi terlalu berlebihan atas protes damai.

Bersama-sama Tibet, Xinjiang merupakan salah satu kawasan paling rawan politik. Pemerintah Cina berusaha mengendalikan kehidupan beragama dan kebudayaan sambil menjanjikan pertumbuhan ekonomi dan kemakmuran.afp/bbc/rtr/ant/ayh

Islam: Politik dan Kultural

2009-06-11T17:22:00.001+07:00

Oleh Azyumardi Azra

Kemerosotan perolehan suara parpol-parpol berasaskan Islam pada Pemilu Legislatif 9 April lalu menjadi bahan diskusi yang hangat, baik di kalangan elite kepemimpinan Islam maupun para pengamat dalam dan luar negeri. Bagi mereka, realitas itu masih sulit dipahami; karena bertolak belakang dengan gejala meningkatnya kehidupan keislaman di negeri ini. Parpol-parpol Islam ternyata gagal melakukan kapitalisasi peningkatan keislaman itu ke dalam kancah politik.

Diskusi tentang realitas politik yang tidak menggembirakan itu mengundang pembicaraan kembali tentang apa yang disebut sebagai 'Islam politik' pada satu pihak dan 'Islam kultural' pada pihak lain. Pembedaan kedua kelompok ini tentu saja tidaklah kedap air; bahkan keduanya dapat dikatakan saling melengkapi dalam usaha memajukan agenda-agenda keislaman dan keumatan.

Persoalannya adalah; sepanjang perkembangan politik demokrasi pasca-Soeharto yang telah berlangsung satu dasawarsa dengan tiga pemilu, Islam politik yang diwakili parpol-parpol Islam terus gagal meraup suara secara signifikan. Akibatnya, parpol-parpol Islam ini hanya dapat menjadi bagian dari koalisi yang dipimpin parpol-parpol lain yang tidak berbasiskan Islam--sebaliknya berdasarkan Pancasila; mereka tidak menjadi lokomotif koalisi-koalisi politik tersebut.

Pada pihak lain, ormas-ormas Islam politik yang bukan merupakan parpol, tetapi juga memiliki agenda politik, tidak kelihatan kiprahnya dalam bulan-bulan politik 2009 ini. Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), misalnya, yang mengusung perjuangan penciptaan kembali kekhalifahan (khilafah) dan penegakan syariah Islam, khususnya hudud, secara jelas absen dalam aktivisme dan isu politik. Tidak begitu jelas alasan terjadinya gejala semacam ini pada HTI.

Di tengah realitas dan gejala kegagalan Islam politik itu, orang kembali ingat pada Islam kultural, yang biasanya diwakili ormas-ormas keagamaan Islam, seperti Muhammadiyah, NU, al-Washliyah, Perti, Persis, Mathlaul Anwar, Nahdlatul Wathan, Darud-Dakwah wal-Irsyad, al-Khairat, dan Hidayatullah. Semua ormas ini, sejak berdirinya menetapkan diri sebagai jam'iyyah dakwah, pendidikan dan pelayanan sosial. Memang dalam periode tertentu, khususnya di masa Orde Lama, sebagian ormas Islam ini pernah terlibat langsung dalam politik kepartaian, tetapi dalam waktu tidak terlalu lama, mereka kembali kepada khittah-nya sebagai ormas keagamaan.

Namun, pada awal-awal masa pasca-Soeharto sampai Pemilu 2004, beberapa ormas Islam ini terseret ke dalam politik kepartaian. Ormas-ormas Islam ini menjadi basis bagi parpol-parpol Islam tertentu; dan bahkan kepemimpinan puncaknya terlibat dalam politik praktis, menjadi cawapres misalnya. Namun, mereka juga gagal dalam kancah politik pilpres tersebut.

Agaknya semua perkembangan seperti inilah yang membuat ormas-ormas Islam secara sengaja atau tidak, tanpa deklarasi, kembali ke khittah semula yang bergerak terutama dalam dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, dan pemberdayaan ekonomi. Pada saat yang sama, ormas-ormas Islam ini juga meneguhkan kembali perannya sebagai organisasi masyarakat madani (civil society) yang independen dari negara (dan juga politik kekuasaan), membiayai dan mengatur diri sendiri ciri-ciri pokok bagi kelompok dan organisasi apa pun untuk dapat disebut sebagai civil society. Sebagai masyarakat madani, ormas-ormas nonpolitik ini memainkan peran penting sebagai penengah dan jembatan di antara masyarakat pada satu pihak dengan negara pada pihak lain.

Dengan kembalinya ormas-ormas ini ke khittah-nya aslinya, mereka bisa lebih berkonsentrasi pada bidang-bidang yang selama ini disebut sebagai Islam kultural--pembinaan umat dalam bidang dakwah, pendidikan, pelayanan sosial, ekonomi, dan banyak lagi. Memang, bergerak dalam bidang-bidang ini tidaklah menarik liputan media massa; ini adalah pekerjaan pengabdian yang lebih berdasarkan keikhlasan.

Hasil dari perkembangan ini adalah bahwa sejak usainya riuh rendah Pemilu 2004 dan kini gegap gempita dan ketegangan Pemilu 2009, keterlibatan ormas-ormas Islam ini beserta tokoh-tokohnya dapat dikatakan minimal. Kini, tidak ada pimpinan dan tokoh nasional, tokoh ormas-ormas Islam, yang menjadi capres atau setidaknya cawapres seperti kita lihat pada Pemilu 2004. Dengan begitu, ormas-ormas Islam dapat melakukan 'penjarakan politik' (political disengagement) dengan kekuatan-kekuatan politik kepartaian dan kekuasaan yang manipulatif dan abusif.

Dalam konteks itu, perkembangan ormas-ormas dan masyarakat madani Islam ini merupakan 'berkah terselubung' bagi dinamika gerakan Islam lebih lanjut di negara ini. Banyak kalangan di kawasan Dunia Muslim lain melihat ini sebagai sebuah tradisi yang unik bagi Islam Indonesia. Dan, menurut mereka, inilah sebuah distingsi dan kekayaan Islam Indonesia yang tidak bisa ditemukan di tempat mana pun di Dunia Islam lainnya.

(-)

Nasib Lembaga Amil Zakat di Indonesia

2009-06-07T07:21:00.001+07:00

Oleh: Almisar Hamid
(Dosen FISIP Universitas Muhammadiyah Jakarta)

Sebagaimana disampaikan oleh Menteri Agama Maftuh Basyuni, pemerintah berencana akan merevisi UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Rencana ini, menurut Azis Setiawan, peneliti The Indonesia Economic Intelligence (Republika 21/3/2009), paling tidak membawa tiga wacana penting. Pertama, memasukkan ancaman hukuman bagi wajib zakat (muzaki) yang tidak menunaikan kewajibannya. Kedua, zakat bisa mengurangi besaran pajak yang akan merevisi ketentuan sebelumnya, di mana zakat hanya sebagai pengurang Penghasilan Kena Pajak (PKP). Ketiga, Badan Amil Zakat (BAZ) diusulkan menjadi satu-satunya lembaga pengelola zakat di Indonesia, dari tingkat nasional sampai desa/kelurahan.Terkait wacana ketiga, jika hal itu mulus, bagaimana keberadaan lembaga-lembaga amil zakat (LAZ) yang didirikan oleh masyarakat dan jumlahnya menurut Forum Zakat mencapai 500 lembaga ( Republika , 5/2/2007).

Penting diketahui, berdasarkan UU No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat, lembaga pengelola zakat terdiri atas Badan Amil Zakat dan Lembaga Amil Zakat. Badan Amil Zakat adalah organisasi pengelola zakat yang dibentuk oleh pemerintah, baik di tingkat nasional maupun provinsi hingga kecamatan. Sedangkan Lembaga Amil Zakat (LAZ), adalah institusi pengelola zakat yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan oleh pemerintah, untuk melakukan kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat sesuai dengan ketentuan agama (Lihat Juklak Pembinaan Lembaga Pengelola Zakat, Depag RI, 2003).

Sejak keluarnya UU Pengelolaan Zakat, terdapat 18 LAZ nasional yang mendapat pengukuhan Menteri Agama. LAZ itu, yakni (1) Dompet Dhuafa, (2) Yayasan Amanah Takaful, (3) Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), (4) Yayasan Baitul Maal Muamalat, (5) Yayasan Dana Sosial Al Falah, (6) Yayasan Baitul Maal Hidayatullah, (7) LAZ Persatuan Islam (PERSIS), (8) Yayasan Baitul Maal Ummat Islam (BAMUIS) PT BNI (persero) tbk, (9) LAZ Yayasan Bangun Sejahtera Mitra Umat, (10) LAZ Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, (11) LAZ Yayasan Baitul Maal Bank Rakyat Indonesia, (12) LAZIS Muhammadiyah, (13) LAZ Baitul Maal Wat Tamwil (BMT), (14) LAZ Yayasan Dopet Sosial Ummul Quro (DSUQ), (15) LAZ Baituzzakah Pertamina (BAZMA), (16) LAZ Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPUDT), (17) LAZ Nahdlatul Ulama (NU), dan (18) LAZ Ikatan Persaudaraan Haji (IPHI).

Melihat tumbuh dan berkembangnya lembaga-lembaga amil zakat, kita patut bergembira. Sebab, dengan adanya LAZ diharapkan tercapainya pendayagunaan zakat di masyarakat.Sekadar diketahui, berdasarkan potensi zakat yang dihitung oleh Eri Sudewo (aktivis lembaga zakat), jika 90 juta orang penduduk Muslim tergolong kaya dari 180 juta yang ada, potensi zakat umat Islam adalah antara Rp 7 triliun - Rp 19 triliun.Nah, jika umat Islam yang tergolong kaya itu dapat menyalurkan ZIS secara rutin melalui lembaga-lembaga zakat nasional yang ada, dapat dibayangkan besarnya kontribusi modal sosial umat Islam untuk pembangunan atau pengentasan kemiskinan.

Namun, di lain pihak, muncul pertanyaan, bagaimana profesionalisme pengelolaan LAZ tersebut? Di antaranya, sudahkah menerapkan prinsip akuntabilitas dan transparansi? Sudahkah peduli dengan peningkatan SDM pengelola?Jamil Azzaini, manajer Kubik Leadership ( Republika 5/2/2007), menilai bahwa banyak di antara SDM pengelola zakat yang belum memiliki kualitas optimal. Untuk mencapai kualitas diperlukan tiga hal dasar, yaitu berkompeten ( kafaah ), amanah, dan memiliki etos kerja tinggi ( himmah ).

Sekalipun demikian, beberapa LAZ tampaknya mendekati tiga hal dasar tersebut, seperti Dompet Dhuafa (DD), Pos Keadilan Peduli Ummat (PKPU), Rumah Zakat Indonesia (RZI), dan Dompet Peduli Ummat Daarut Tauhid (DPUDT).Di samping mendekati tiga dasar tersebut, LAZ ini memang dikelola secara profesional, terorganisasi, serta memiliki visi dan misi yang jelas.Dompet Dhuafa (DD) misalnya, mempunyai visi: ''Bertekad menumbuhkembangkan jiwa dan kemandirian masyarakat yang bertumpu pada sumber daya lokal melalui sistem yang berkeadilan.''

Sedangkan misinya: (1) Membangun diri menjadi lembaga yang berfungsi sebagai lokomotif gerakan pemberdayaan masyarakat. (2) Menumbuhkembangkan jaringan lembaga pemberdayaan masyarakat. (3) Menumbuhkembangkan dan mendayagunakan aset masyarakat yang berbasis kekuatan sendiri. (4) Mengadvokasi paradigma ekonomi berkeadilan.
Bagaimana dengan PKPU? Visinya adalah menjadi lembaga terpercaya dalam membangun kemandirian. Sedangkan misi kemanusiaannya, yakni (1) Mendayagunakan program rescue , rehabilitasi, dan pemberdayaan untuk mengembangkan kemandirian. (2) Mengembangkan kemitraan dengan masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan lembaga swadaya masyarakat dalam dan luar negeri. (3) Memberikan pelayanan informasi, edukasi, dan advokasi kepada masyarakat penerima manfaat ( beneficiaries ).

Adapun Rumah Zakat Indonesia (RZI) memiliki visi: Menjadi lembaga amil zakat taraf internasional yang unggul dan terpercaya. Sedangkan misinya: (1) Membangun kemandirian masyarakat melalui pemberdayaan secara produktif. (2) Menyempurnakan kualitas pelayanan masyarakat melalui keunggulan insani.Memahami visi dan misi yang diusung LAZ di atas, tentunya termasuk visi dan misi LAZ lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu--menunjukkan bahwa LAZ milik masyarakat ini sangat peduli dengan persoalan kemiskinan yang dialami bangsa ini.Untuk menanggulangi kemiskinan, tidak cukup mengandalkan modal finansial dan modal manusia. Tetapi, perlu diperkuat dengan modal sosial. Melalui kekuatan modal sosial ini, diharapkan dapat meringankan beban pembangunan.

Fukuyama (1995; 1999) dalam Edi Suharto (2008) mendefinisikan modal sosial sebagai seperangkat norma atau nilai informal yang dimiliki bersama oleh para anggota suatu kelompok, yang memungkinkan terjalinnya kerja sama di antara mereka. Kunci dari modal sosial adalah trust atau kepercayaan. Dengan trust , lanjut Fukuyama, orang-orang bisa bekerja sama dengan baik. Karena, ada kesediaan di antara mereka untuk menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Trust bagaikan energi yang membuat kelompok masyarakat atau organisasi, dapat bertahan. Trust yang rendah mengakibatkan banyak energi terbuang karena dipergunakan untuk mengatasi konflik yang berkepanjangan.

Berdasarkan definisi di atas, sesungguhnya keberadaan LAZ adalah mengelola trust atau kepercayaan. Melihat kecenderungan makin banyaknya umat Islam menyalurkan ZIS melalui LAZ milik masyarakat ini, menunjukkan makin tingginya kepercayaan umat Islam terhadap lembaga-lembaga tersebut. Hingga saat ini, belum terdengar adanya krisis kepercayaan dalam pengelolaannya.

Nah, jika LAZ milik masyarakat ini dibubarkan atau dibatasi fungsi dan perannya, seperti hanya menjadi unit pengumpul zakat, dapatkah Badan Amil Zakat (BAZ) bentukan pemerintah nantinya menggantikan fungsi dan peran LAZ milik masyarakat. Akankah BAZ tersebut dapat dipercaya oleh muzaki atau masyarakat? Mungkinkah LAZ milik masyarakat ini nantinya dilarang menjalankan fungsi dan perannya, termasuk LAZ milik Muhammadiyah dan NU, sementara mereka dipercaya oleh jamaahnya masing-masing.

Zakat Akan Jadi Kewajiban, Lembaga Amil Zakat Tak Ada Lagi

2009-05-05T18:16:00.001+07:00

M Budi Santosa - Okezone

JAKARTA - Para wajib zakat atau muzakki, akan mendapat sanksi jika tidak membayar zakatnya. Membayar zakat akan menjadi suatu kewajiban.

Hal ini ditegaskan Dirjen Binmas Islam Prof Dr Nasaruddin Umar dalam perbincangan dengan wartawan di Kantor Depag, Jakarta, Selasa (5/5/2009).

''Dalam konsep revisi UU Zakat, nanti zakat tidak lagi atas dasar kesadaran muzakki, namun akan menjadi suatu kewajiban dan ada sanksinya,'' tegas Nasaruddin.

Selain itu menurut Nasaruddin, pihaknya berkeyakinan bahwa pengelolaan zakat akan semakin rapi jika dikelola satu jendela. ''Kami punya konsep sendiri. Sebagai pemerintah, kami tetap berkeyakinan bahwa pengelolaan zakat semakin rapi kalau diurus oleh satu pintu, seperti di negara-negara lain. Tapi untuk sampai ke situ kita perlu batas-batas akomodasi toleransi, tidak semudah membalikkan telapak tangan. Yang tadinya dikelola oleh masjid-masjid, pondok pesantren, kiai-kiai, tiba-tiba kita akan mengambil semuanya menjadi sentralisasi, diatur oleh negara, kita juga tidak ingin seperti itu, tapi ada road mapnya. Ada target jangka menengah, jangka panjang,'' papar Nasaruddin.

''Pemerintah melalui Departemen Agama, saat ini tengah mengajukan usulan revisi UU no 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat,'' ucap Nasaruddin. Menurutnya, sejak diundangkan, pengelolaan zakat di Indonesia belum menunjukkan hasil maksimal dan memuaskan.

Selain akan mengatur sanksi, dalam usulan revisi UU zakat tersebut dirumuskan bahwa Badan Amil zakat merupakan satu-satunya lembaga pengelola zakat di Indonesia dari tingkat nasional hingga tingkat kelurahan/desa. ''Tidak ada lagi Lembaga Amil Zakat sebagaimana diatur dalam pasal 7 UU itu. Ketentuan tertsebut selama ini telah menimbulkan persaingan yang tidak sehat dalam pengelolaan zakat karena banyaknya lembaga pengelola zakat. Sehingga potensi zakat yang sangat besar itu belum dapat memberikan manfaat yang signifikan,'' ungkap Nasaruddin.

Ditambahkannya, peranserta masyarakat dapat dilakukan dengan cara membentuk Unit Pengumpul Zakat (UPZ) atau menjadi pengurus Badan Amil Zakat di semua tingkatan.

Dalam konsep revisi itu pula menurut Nasaruddin, dirumuskan bahwa zakat dapat mengurangi pajak. Artinya, pembayaran zakat akan diperhitungkan sebagai pembayaran zakat. ''Jadi tidak perlu lagi misalnya membayar pajak seratus persen, jika dia sudah membayar zakat,'' papar Nasaruddin.

Potensi Besar Wakaf Tunai

Pada kesempatan itu, Nasaruddin juga mengungkapkan betapa besarnya potensi wakaf tunai. ''Persoalan umat itu bukan persoalan dana, tapi soal kreasi-kreasi. Misalnya melalui wakaf. Kita di sini seolah sokoguru kita sebagai dana umat itu zakat. Padahal ada wakaf dan sekarang bisa wakaf tunai. Ini potensi luar biasa yang masih tidur,'' kata Nasaruddin. Bila wakaf tunai ini diefektifkan, menurut Nasaruddin, tentunya pemerintah tidak perlu lagi meminjam-minjam dana dari pihak asing seperti IMF.

''Kita kembangkan sekarang ini, UU-nya sudah lahir, sudah ada PP-nya dan sekarang sedang digodok Peraturan Menterinya, sebentar lagi keluar. Insya Allah wakaf produktif dan wakaf tunai ini ke depan akan menjadi sesuatu yang menjanjikan. Presiden juga sangat apresiate terhadap gagasan ini,'' ungkap Nasaruddin (mbs)

Meluruskan Kisah Nabi Ibrahim

2009-05-01T20:31:00.000+07:00

Oleh Alvian Iqbal Zahasfan(Ketua Umum SYAHAMAH)Pekan lalu, Islam Digest di Republika edisi Ahad, 12 April 2009, mengangkat tema Namrud. Di dalamnya, diceritakan tentang seorang raja cerdas yang lalim. Sebagaimana diketahui bahwa Raja Namrud bin Kan'an bin Kusy bin Sam bin Nuh adalah Raja Babilonia (2275-1943 SM) yang hidup semasa dengan Nabi Ibrahim.Dalam kolom tersebut juga diceritakan sepak terjang Nabi Ibrahim ketika menghadapi orang tua dan kaumnya, termasuk Raja Namrud yang musyrik. Sangat menarik untuk dibaca guna menambah wawasan. Namun sayang, menurut hemat penulis ada uraian tentang Nabi Ibrahim yang sangat berbahaya bagi kelestarian akidah umat Islam dan karenanya mendesak untuk diluruskan. Bahwa sebagaimana dikisahkan dalam Alquran, Ibrahim AS telah melakukan pencarian siapa Tuhan sebenarnya. Saat menyaksikan bintang, Ibrahim mengira itulah tuhannya. Demikian pula saat melihat bulan pada malam hari dan matahari di siang hari, Ibrahim mengira itulah tuhannya. Namun, ketika pada waktu-waktu tertentu, bintang, bulan, dan matahari itu tenggelam, Ibrahim mengeluh dan mencari Tuhan yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari, yakni Allah SWT. Dan, ia percaya, tidak ada tuhan selain Allah yang menciptakan langit dan bumi . Asumsi yang perlu diluruskan di sini adalah--sebagaimana beredar di kalangan awam bahkan intelektual--kisah Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Asumsi ini menggambarkan bahwa Nabi Ibrahim beriman dengan cara berpikir terlebih dahulu; siapa yang berhak untuk dijadikan sebagai Tuhannya. Hal ini menyatakan bahwa ia pernah ateis (tidak bertuhan/kebingungan mencari Tuhan) atau musyrik karena mengikrarkan ketuhanan bintang, bulan, dan matahari.Pada kenyataannya, sesungguhnya kisah Nabi Ibrahim bukanlah seperti asumsi yang beredar selama ini bahwa Nabi Ibrahim adalah Bapak Monoteisme pertama karena petualangannya mencari Tuhan. Oleh karena itu, laik untuk dicermati dan disimak arti QS Al-An'am ayat 75-80 sebagai berikut: Dan demikianlah Kami memperlihatkan kepada Ibrahim kekuasaan (kami yang terdapat) di langit dan di bumi, dan agar dia termasuk orang-orang yang yakin (75) Ketika malam telah menjadi gelap, dia (Ibrahim) melihat sebuah bintang (lalu) dia berkata, ''Inilah Tuhanku''. Maka, ketika bintang itu terbenam dia berkata, ''Aku tidak...

Berita koran ini telah melewati batas tayang. Untuk mengakses, silakan berlangganan.
Bagi Anda yg sudah berlangganan, silakan login disini.
Bagi Anda yg belum mendaftar berlangganan, silakan registrasi disini.

Feodalisme sebagai Musuh Demokrasi

2009-04-30T15:36:00.000+07:00

Masyarakat Indonesia masih hidup dalam iklim feodalisme yang kuat.

Kamis, 30 April 2009 | 05:23 WIB

Reza AA Wattimena

Masyarakat Indonesia masih hidup dalam iklim feodalisme yang kuat.

Memang ada pernyataan tegas, tiap warga negara setara di hadapan hukum. Namun, pernyataan itu rupanya tidak menjadi realitas. Banyak orang dianggap tidak setara dengan orang lain.

Orang kaya dan penguasa masih mendapat fasilitas lebih. Sementara orang miskin dan lemah tidak mendapat fasilitas apa pun. Untuk hidup normal pun, mereka kesulitan. Mereka dianggap warga negara yang lebih rendah.

Kultur feodalisme

Kultur feodalisme itulah yang menjadi salah satu penyebab kita tidak bisa melakukan pemilu secara efektif dan efisien. Banyak calon anggota legislatif menggunakan gelar kultural, seperti raden mas, untuk menarik pemilih. Saat gagal dalam pemilu, mereka merasa terhina. Perasaan itu muncul karena mereka menganggap dirinya ”berdarah biru”. Mereka menganggap status dirinya lebih tinggi dari warga lain.

Simak pertemuan-pertemuan umum. Bagaimana sapaan terhadap pejabat tinggi lalu turun ke strata paling rendah. Dari ini tercium bau kultur feodalisme. Coba juga cara pejabat melewati jalan raya. Merasa diri sebagai raja, yang memiliki status lebih tinggi dari orang lain.

Maka, di Indonesia, slogan kesetaraan di hadapan hukum masih sekadar impian. Faktanya, banyak orang berpikir feodal, menempatkan diri atau orang lain pada status lebih tinggi daripada status orang pada umumnya.

Feodalisme ekonomi

Hal yang sama berlaku dalam ekonomi. Semakin banyak uang dimiliki seseorang, semakin ia mendapat tempat istimewa atau lebih tinggi daripada orang lain. Uang bisa membeli segalanya. Hak asasi seseorang hanya bisa terpenuhi jika ia memiliki daya beli yang tinggi.

Orang yang tidak punya uang, dianggap tidak memiliki daya beli tinggi, dinilai tidak layak mendapat hak-hak dasar. Uang membuat orang mendapatkan keistimewaan dari yang seharusnya diperoleh. Feodalisme ekonomi dan kultural juga menyuburkan korupsi. Jika orang itu punya gelar tinggi di mata masyarakat, masyarakat umumnya takut menuntut mereka dengan tuduhan korupsi.

Hal ini harus dihindari. Semua orang—baik bangsawan, pengusaha, pejabat, maupun profesor— harus diadili dan dihukum jika terbukti definitif melakukan korupsi.

Musuh demokrasi

Demokrasi berdiri di atas asumsi bahwa setiap warga negara setara di hadapan hukum. Semua bentuk feodalisme harus dihilangkan. Demokrasi juga berdiri di atas asumsi keterbukaan terhadap semua bentuk cara hidup selama cara hidup itu tidak melanggar hukum yang sah di mata rakyat. Maka, tidak ada cara hidup yang lebih tinggi daripada cara hidup lainnya.

Baik orang keturunan keraton, pemuka agama, pengusaha kaya, maupun pejabat tinggi, semua memiliki kedudukan setara di mata hukum maupun negara. Feodalisme dalam segala bentuknya harus dimusnahkan. Jika masyarakat Indonesia masih hidup dalam alam feodalisme, demokrasi tidak akan pernah terbentuk. Buah feodalisme adalah diskriminasi, intoleransi, penindasan, korupsi, dan akhirnya pemusnahan kelompok minoritas.

Pendidikan antifeodalisme

Senjata utama untuk menghancurkan feodalisme adalah pendidikan. Pendidikan itu tidak hanya dilakukan di sekolah, tetapi juga di masyarakat maupun keluarga secara intensif. Pendidikan antifeodalisme dimulai dengan pernyataan bahwa semua orang itu setara. Semua bentuk diskriminasi atau ketidaksetaraan adalah ciptaan manusia, yang akhirnya bisa merusak tatanan yang ada.

Setara tak berarti orang boleh kurang ajar satu sama lain. Prinsip penghormatan dan kepercayaan juga perlu diajarkan. Jadi, siapa pun orangnya, baik orangtua berstatus tinggi maupun orang miskin, semua harus diperlakukan dengan penghormatan dan kepercayaan yang sama. Tak ada diskriminasi apa pun.

Dengan pendidikan antifeodalisme yang memadai, demokrasi bisa tumbuh subur dan korupsi dalam segala bentuknya secara bertahap dilenyapkan.

Seseorang bisa menjabat sebagai pemimpin dalam bidang apa pun bukan karena keturunan orang hebat, punya uang, atau punya kedudukan sosial tinggi, tetapi karena ia mau dan mampu membela kepentingan yang mengacu pada kebaikan bersama. Setiap orang setara di hadapan hukum dan negara karena setiap orang setara di hadapan Tuhan yang Mahakuasa.

Reza AA WattimenaPengajar Universitas Widya Mandala, Surabaya

Kala Islam Memilih Pemimpin

2009-04-12T17:00:00.000+07:00

KABARINDONESIA.COM

Pada masa kekhalifahan sahabat yang empat, Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali (Khulafa ar-Rasyidin), istilah khalifah belum digunakan sebagai nama atau gelar yang menunjuk kepada suatu jabatan kepala pemerintahan. Ketika Abu Bakar as-Siddiq ditetapkan untuk menggantikan Rasulullah SAW sebagai pemimpin umat, ia diberi gelar Khalifah Rasul Allah (pengganti Rasulullah SAW). Sebutan ini merupakan gelar khusus baginya sebagai pengganti yang melanjutkan tugas Nabi SAW memimpin masyarakat, dan bukan sebagai istilah yang menunjukkan pada jabatan.

Selanjutnya saat Umar bin Khattab ditunjuk sebagai pengganti Abu Bakar, Umar tidak bersedia menggunakan gelar khalifah. Dalam kehidupan sehari-hari ia lebih sering dipanggil dengan sebutan Amirul Mukminin (pemimpin orang-orang beriman). Lambat laun panggilan ini menjadi istilah kepemimpinan di kalangan umat Islam di beberapa negeri Islam. Khalifah atau Amirul Mukminin atau kepala negara adalah pelayan umat sehingga dia mempunyai kewajiban kepada mereka seperti kewajiban seorang hamba kepada majikannya.

Pelaksanaan Pemilihan

Kepemimpinan negara dalam sistem Islam dengan sebutan apapun terlaksana dengan adanya ikatan antara umat dan penguasa, dan yang mewakili umat adalah majlis Syura atau majlis umat. Ikatan ini disebut baiat. Umat diharuskan memberikan baiat bila melihat adanya kemaslahatan umum. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, berkata: ''Ketika kami membaiat Rasulullah SAW beliau bersabda kepada kami: ''Dalam hal-hal yang aku mampu.''

Begitu pula umat berkewajiban memberi baiat untuk satu atau dua masa kepemimpinan itu tidak untuk masa yang panjang atau seumur hidup. Tidak ada larangan bagi umat untuk memberi persyaratan kepada penguasa pembentukan kementerian bagi partai atau kelompok yang meraih suara pemilih terbanyak dalam pemilihan bebas yang diawasi oleh badan yudikatif secara langsung dan sepenuhnya. Dapat dikatakan pemerintahan Islam adalah pemerintahan sipil bukan teokrasi.

Pemilihan dan penetapan Abu Bakar as-Siddiq sebagai khalifah dilakukan secara demokratis. Pencalonannya, dilaksanakan oleh perseorangan, yaitu Umar bin Khattab, yang ternyata disetujui oleh semua yang hadir pada saat itu. Karena Rasulullah SAW memang tidak meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau sebagai pemimpin setelah beliau wafat. Beliau nampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri untuk menentukannya.

Ketika Abu Bakar sakit dan merasa kematiannya sudah dekat, ia bermusyawarah dengan para pemuka sahabat, kemudian mengangkat Umar bin Khattab sebagai penggantinya dengan maksud untuk mencegah kemungkinan terjadinya perselisihan dan perpecahan di kalangan umat Islam. Para pemuka tersebut ternyata tidak keberatan dengan pilihan khalifah.

Setelah wafat, posisi Umar digantikan Usman bin Affan. Untuk menentukan penggantinya, Umar tidak menempuh jalan yang dilakukan Abu Bakar. Dia menunjuk enam orang sahabat dan meminta kepada mereka untuk memilih salah seorang diantaranya menjadi khalifah. Enam orang tersebut adalah Usman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, Saad bin Abi Waqqas, dan Abdurrahman bin Auf. Keenam sahabat ini mempunyai hak memilih dan dipilih. Setelah Umar wafat, tim ini bermusyawarah dan berhasil menunjuk Usman sebagai khalifah.

Satu hal yang paling penting, kepemimpinan dalam pemerintahan Islam harus mengacu kepada Alquran dan sunnah Nabi SAW, sebagai undang undang tertulis. Tugas-tugas kepala negara sebagian besar terkait dengan masalah sipil. Untuk masalah yang tidak ditemukan hukumnya dari Allah atau tuntunan Nabi SAW, maka penguasa berhak mencari solusinya sesuai dengan kaidah-kaidah Syura dan kaidah-kaidah umum dalam Alquran dan Hadis. dia/berbagai sumber

Sistem Multi Partai

Gerakan Islam pada dasarnya tidak melarang sistem multi partai selama hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat dan menyeru kepada amar makruf nahi munkar. Sebab kesemuanya ini bagian dari kewajiban bagi setiap muslim, bukan hanya sekedar hak.Secara spesifik, Islam tidak mengenal istilah multipartai. Islam hanya menyebutkan sistem musyawarah (demokrasi) dalam menentukan pemimpin masa depan. Namun demikian, dalam masa pemerintahan Islam, sempat muncul istilah sistem multipartai.

Terdapat perbedaan antara sistem multi partai dan persaingan tidak sehat yang sering terjadi pada partai-partai pada umumnya. Begitu pula terdapat perbedaan antara demokrasi dan sistem syura yang benar dan penggunaan demokrasi atau syura yang hanya dijadikan sebagai alat untuk mempertahankan pemerintahan diktator yang mana partai hanya menjadi alat untuk melegitimasi tindakan yang merugikan masyarakat.

Ikhwanul Muslimin gerakan Islam terbesar di Mesir adalah sebuah organisasi pertama yang mengenalkan sistem multipartai ini secara konkrit. Awalnya, Ikhwanul Muslimin, menolak sistem partai tunggal dan mempercayai sistem multi partai dalam masyarakat Islam. Dalam pandangan organisasi ini, masing-masing kelompok harus diberi kebebasan untuk mengumumkan misinya dan menjelaskan garis-garis yang ditempuh selama syariah tetap menjadi konstitusi tertinggi, yaitu undang-undang yang ditetapkan oleh lembaga eksekutif yang bersifat otonomi yang dilindungi dan jauh dari kekuasaan atau pihak manapun.

Namun demikian, sistem multi partai ini tidak dengan sendirinya menjadi indikator bahwa penguasa mempunyai komitmen pada sistem musyawarah atau asas demokrasi.Sebenarnya, dunia Islam sudah mengenal sistem multi partai sejak zaman Khalifah Usman bin Affan. Sistem multi partai pada masa itu ditandai dengan muncul kelompok-kelompok oposisi terhadap penguasa. Oposisi terhadap pemerintahan Usman muncul setelah sepuluh tahun sejak ia menjadi khalifah dari warga Mesir dan Syam yang datang membanjiri Madinah dan melemparkan tuduhan-tuduhan.

Keberadaan kelompok oposisi ini terus berlanjut pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Tokoh oposisi yang paling menonjol pada masa itu adalah para sahabat kenamaan, seperti Thalhah bin Ubaidillah, Zubair bin Awwam, dan Aisyah RA. Bahkan sekelompok sahabat tidak mau membaiat Ali.

Gerakan oposisi ini tidak melalui cara-cara damai dan cara dialog melainkan berkembang menjadi peperangan sengit seperti yang terjadi dalam perang Jamal (Unta) dan perang Shiffin yang berakhir dengan tahkim (arbitrase) antara Khalifah Ali bin Abi Thalib beserta pendukungnya dari penduduk Hijaz dan Muawiyah bin Abu Sufyan yang didukung oleh penduduk Syam.

Tahkim tersebut berakhir antara dua juru runding yaitu al-Asy'ari dan Amru bin Ash dari pihak Muawiyah, dengan keputusan melepaskan kepemimpinan Khalifah Ali serta mengembalikan kepemimpinan kepada umat untuk memilih lagi seorang khalifah baru yang akan memutuskan pertikaian dan menyelesaikan permasalahan serta ditaati oleh semua pihak. Keputusan ini pada akhirnya menimbulkan oposisi baru terhadap Ali dari kalangan pendukungnya sendiri. Mereka itulah kaum Khawarij yang dipandang oleh sebagian orang sebagai partai politik pertama dalam Islam.

Kemudian pada saat Thalhah, Zubair, dan Aisyah kembali memberikan dukungan mereka terhadap Ali, muncullah secara bertahap satu kelompok setelah itu di bawah nama Syiah. Kelompok ini mulai menampakkan bentuknya dengan warna yang paling dominan pada saat ini adalah sentimen kuat terhadap Ali dan ahlul Bait. Dalam perjalanannya kelompok Syiah ini berkembang menjadi satu ideologi bagi mereka yang diperjuangkan.

Keberadaan kelompok oposisi ini atau saat ini lebih dikenal dengan istilah partai terus berkembang pada masa sesudah al-Khulafa ar-Rasyidun. Beberapa diantaranya adalah kelompok ahlal-adl wa at-Tauhid pimpinan Washil bin Atha' dan kelompok Mu’tazilah di masa kekuasaan Dinasti Umayyah. sya/dia/berbagai sumber

Hak Non Muslim

Allah SWT mengutus Rasul kepada seluruh umat manusia dengan aturan yang cocok bagi individu maupun masyarakat. Sebab Allah menciptakan manusia, yang Maha Mengetahui apa yang baik bagi diri manusia ini. Dalam hal ini Allah berfirman: ''Katakanlah; Berjalanlah di muka bumi lalu lihatlah bagaimana penciptaan (alam) ini berawal.'' (Al-Ankabut:20).

Syariah Allah yang berhubungan dengan sanksi hukum terhadap kejahatan dan yang berhubungan dengan muamalat, diturunkan bukan saja untuk kaum muslimin, melainkan juga untuk non-muslim, meskipun tidak dibenarkan memaksa mereka menerima Islam sebagai agama dan akidah. Mereka diharuskan menerima Islam sebagai aturan kehidupan sipil. Sebab bagi non-muslim, Yahudi dan Nasrani, mereka tidak mempunyai ajaran agama tentang sanksi hukum Ilahiyah serta aturan muamalat. Di sana tidak didapatkan aturan tentang urusan duniawi.

Akan tetapi undang-undang Islam, meskipun memberikan kebebasan bagi non-muslim, di sana terdapat ikatan-ikatan dan aturan yang harus dipatuhi. Antara lain mengenai hal-hal yang berhubungan dengan sanksi hudud dan qishash, ini dipandang sebagai aturan umum yang tidak dibedakan antara muslim dan non-muslim, serta antara wilayah satu dengan yang lainnya.

Kemudian mengenai sanksi ta'zir yaitu selain hukuman hudud dan qishash, Islam menyerahkan pada kondisi masa dan tempat. Dalam hal ini masing-masing daerah boleh menentukan sanksi hukuman yang sesuai.Aturan lainnya mengenai urusan muamalat, seperti jual beli, sewa menyewa, dan lain sebagainya. Untuk urusan ini Islam memberikan keleluasaan kepada non-muslim. Dalam kondisi ini Islam tidak mengharuskan mereka melarang apa yang halal bagi agama mereka meskipun haram menurut Islam.

Kemudian mengenai masalah-masalah yang berhubungan dengan urusan pribadi, seperti pernikahan, talak, wasiat, warisan, dan lain sebagainya. Dalam hal ini warga non-muslim tidak diharuskan mengikuti syariah Islam. Pemberlakuan syariah Islam bagi non-muslim dalam masalah hudud dan muamalat merupakan hal yang diakui oleh seluruh undang-undang dunia modern. Meskipun bagi minoritas non-muslim mempunyai hukum sendiri, kecuali dalam masalah-masalah yang terkait dengan hukum keluarga.

Thomas Arnold dalam bukunya Ad-Da'wah ila Al-Islam mengemukakan, bahwa tujuan dikenakan jizyah kepad kaum Nasrani bukanlah sebagai bentuk sanksi atas penolakan mereka untuk masuk Islam, melainkan mereka melaksanakan pembayaran jizyah ini bersama warga non-muslim di bawah pemerintahan Islam yang diberi kebebasan memeluk agama mereka tetapi tidak masuk dalam jajaran militer. Mereka membayar jizyah sebagai ganti jaminan perlindungan yang diberikan kaum muslimin.

Hak Politik Wanita

Perselisihan paham mengenai hak politik bagi wanita telah ada sejak lama. Terdapat anggapan bahwa hak politik berarti memberikan kewenangan membuat undang-undang kepada para wakil rakyat di parlemen. Padahal jika dicermati, nash-nash syariah, baik laki-laki maupun perempuan tidak dibenarkan membuat undang-undang kecuali dalam masalah-masalah yang tidak diatur oleh syariah.

Di kawasan negara-negara Arab terjadi perdebatan sengit mengenai hak wanita untuk ambil bagian dalam pergulatan politik yang diwakili dalam hak pemilihan dan hak duduk di parlemen. Sebagian aktifis wanita beranggapan bahwa hak untuk terlibat dalam politik adalah kunci yang akan dapat membukakan bagi kaum wanita semua kehormatan dan kemuliaan. Oleh sebab itu diadakan secara khusus berbagai konferensi dan pertemuan guna membicarakan masalah hak politik bagi kaum wanita.

Para ulama klasik dan modern berbeda pendapat mengenai hak-hak politik bagi wanita. Perbedaan pendapat ini kembali pada konsep mereka masing-masing mengenai sifat pekerjaan ini. Satu pendapat mengatakan bahwa wanita tidak dibenarkan menduduki jabatan menteri. Sebab Imam atau khalifah harus meminta pendapat dari para menterinya pada saat-saat tertentu.

Pendapat kedua mengatakan bahwa wanita dilarang menjadi Qadli (hakim) menurut syara. Sebab profesi ini menuntut kesempurnaan pendapat (olah pikir).Sementara di kalangan ulama modern ada yang berpandangan bahwa wanita mempunyai hak-hak politik sepenuhnya selain dari pimpinan negara. Pendapat ini dianut oleh Syekh Muhammad Rasyid Ridha, DR Yusuf al-Qaradlawi, Syekh Muhammad Shalthout, dan DR Muhammad Yusuf Musa.

Alasan lainnya, Islam tidak mencabut hak wanita dan tidak melarangnya mengutarakan aspirasi dan pendapatnya, melainkan memberinya kebebasan penuh seperti halnya kaum pria. Sementara kaidah fikih menegaskan bahwa pada dasarnya yang ada dalam adat istiadat itu boleh secara hukum selama tidak ada nash yang mengharamkan. dia/berbagai sumber/kem

Revolusi Kesadaran Itu Sudah Menggelinding (II)

2009-04-07T12:15:00.000+07:00

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Jika gelombang kesadaran ini semakin membesar, ada harapan bahwa konflik-konflik internal di dunia Islam akan semakin berkurang. Debat-debat teologi bercampur politik yang berketiak ular tentu akan digantikan oleh dialog dan diskursus yang membangun harapan, demi menciptakan masa depan yang lebih adil dan bermartabat. Bagi saya hidup di buritan peradaban atas nama agama adalah sebuah pengkhianatan terselubung terhadap pesan abadi Alquran.

Mengapa anak-anak muda umat ini bersikap kritikal terhadap Barat? Karena sebagian besar mereka merasa bahwa Barat telah mengkhianti janji-janjinya. Mereka marah karena dunia luar memberikan dukungan kepada regim-regim korup-otokratik Muslim meskipun berjanji untik mendorong demokrasi pasca 9/11.

Generasi pasca 9/11 ini juga lebih jauh dibentuk oleh perang di Afghanistan, Irak, Lebanon, dan Gaza, di mana Washington punya peran langsung atau tidak langsung. Sekalipun generasi ini punya sedikit harapan kepada Obama, mereka cukup menyadari bahwa “Obama akan punya jendela sempit untuk bertindak…karena Amerika begitu sering gagal di masa lalu. Memang tidak mudah bagi Amerika untuk secara dramatis mengubah citra dirinya yang dinilai pongah selama ini.

Dalam pada itu revolusi kultural juga sedang berjalan di Saudi Arabia. Raja Abdullah bin Abdul Aziz yang berusia 85 tahun itu telah mulai menggulirkannya, sekalipun sangat lamban. Raja sepuh ini menurut Newsweek masih sangat sehat. Bila bersalaman dengannya, tangannya terasa kekar ibarat dahan kayu. Posisi perempuan menurut UU Saudi paling banter adalah sebagai warga negara kelas dua. Pangangkatan Nora al-Fayez, seorang perempuan, sebagai deputi menteri pendidikan, adalah salah satu simbol dari revolusi istana itu. Posisi ini adalah yang tertinggi diberikan kepada perempuan dalam sejarah kerajaan itu. Al-Fayez kini bergerak untuk memberikan pendidikan setara antara laki-laki dan perempuan di tengah-tengah posisi kaum hawa itu sampai hari ini masih diharamkan menyopiri mobil.

Ada beberapa faktor pemicu mengapa Abdullah mulai berfikir revolusioner. Pertama, peristiwa berdarah di sekitar Ka'bah tahun 1979. Kekayaan yang melimpah telah mendorong kelompok radikal melakukan perlawanan terhadap politik kemapanan. Pemberontakan Ka'bah berhasil ditindas dengan korban yang berjatuhan. Tidak saja itu, distribusi kekayaan yang tidak merata di kalangan keluarga kerajaan juga telah menimbulkan intrik, sesuatu yang berlaku di mana-mana dalam sistem politik yang tertutup.

Jauh sebelum itu telah pula terjadi pemakzulan Raja Saud bin Abdul Aziz oleh saudara seayahnya Faisal bin Abdul Aziz tahun 1964 yang kemudian menggantikannya. Nama Faisal melambung tinggi saat memberlakukan embargo minyak terhadap Barat sebagai protes keras terhadap sikap pemihakan Barat, khususnya Amerika, pada Israel dalam perang tahun 1973. Embargo ini cukup efektif, dunia industri kelabakan karena kekurangan suplai BBM. Amat disayangkan Faisal kemudian dibunuh oleh kemenakannya tahun 1982 yang kemudian digantikan Raja Fahd. Fahd kemudian mengangkat Abdullah sebagai putera mahkota. Ketika Fahd mengalami stroke tahun 1995, Abdullah diangkat sebagai pemangku raja dan pada tahun 2005 resmi menjadi raja.

Faktor pemicu kedua adalah Tragedi 9/11 yang kabarnya melibatkan sejumlah warga Saudi. Abdullah menilai kaum teroris sebagai pengkhianat terhadap segala sesuatu yang selama ini menjadi keyakinan raja. Lalu kerajaan melakukan upaya agresif untuk menangkap atau membunuh kelompok al-Qaedah di wilayah Saudi antara tahun 2003-2006. Pertanyaan yang tersisa adalah: apakah revolusi ini akan berlanjut saat Abdullah suatu hari dipanggil Tuhan?

Akhirnya, ada lagi revolusi lain berupa pembongkaran terhadap khazanah hadis yang dilancarkan di Turki dengan melibatkan 80 tim pakar di bawah naungan Masjid Kocatepe Ankara. Tim ini telah bekerja selama tiga tahun. Akhir tahun ini diharapkan akan terbit enam jilid buku hasil temuan mereka. Akan ada ribuan hadis yang akan tersisih karena dinilai bercanggah dengan Alquran.

Salah satu hadis yang tersisih itu, menurut Ismail Hakki Unal dari Divinity School, Universitas Ankara, yang juga sebagai anggota komisi hadis adalah tradisi yang mengatakan bahwa kaum perempuan secara agama dan akal tidak sempurna dan pikirannya serba kurang. Menurut Ismail, tradisi ini tidak sesuai dengan ruh Alquran dan akhlak nabi. Hadis lain yang tersisih, kata Ismail, yang mengatakan bahwa perempuan harus taat kepada suaminya jika ingin masuk surga. Ismail menegaskan: ''Kami berfikir kalimat-kalimat ini dilontarkan kaum lelaki yang berusaha memaksakan kekuasaannya atas kaum perempuan.''

Komentar saya adalah: orang boleh terperanjat dan marah oleh kerja komisi hadis Turki ini, tetapi semuanya dilakukan secara bertanggung jawab oleh para ahli di bidangnya. Saya tidak punya kecemasan apa-apa selama Alquran tetap dijadikan rujukan tertinggi. Yang terpenting bagi kita adalah hasil kerja komisi itu harus sampai ke Indonesia untuk dinilai dan dipelajari. Jika seorang Imam al-Bukhari atau Muslim punya otoritas pribadi untuk menyeleksi hadis, semestinya sebuah komisi dengan peralatan yang lebih canggih tentu lebih berhak, bukan?n

Agama sebagai Topeng Politik

2009-04-05T06:13:00.000+07:00

Oleh Kahar Mudakir

MENJELANG detik-detik pelaksanaan Pemilu Legislatif 9 April 2009, kita dihadapkan pada dua fenomena yang kontradiktif. Di satu sisi, kita dianjurkan mengingat ucapan Jusuf Kalla kepada para ulama atau kiai dan ustaz-ustaz supaya jangan terlibat dalam masalah politik. Bahkan Menteri Agama Maftuh Basyuni gencar melarang para elite politik menggunakan ayat-ayat Alquran dalam berkampanye.

Intinya, persoalan politik jangan dicampuradukkan dengan masalah agama. Namun di sisi lain, kita justru mendapat imbauan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) agar masyarakat tidak menjadi golongan putih (golput). Bahkan ada salah satu MUI daerah yang mengeluarkan pernyataan hukum memilih pemimpin itu wajib. Tidak hanya itu. Para elite politik juga berlomba-lomba bersilaturahim kepada para kiai di berbagai pondok pesantren. Mengapa bisa terjadi dualisme cara pandang tersebut? Bagaimana sebenarnya hubungan antara agama dengan politik? Ke manakah garis politik bangsa ini harus diarahkan?

Ada tiga paradigma lama mengenai hubungan agama dengan politik. Pertama, agama dan politik adalah dua hal yang berbeda wilayah. Agama merupakan wilayah pribadi yang bersifat illahiyah, sedangkan politik adalah masalah yang bersifat duniawiyah. Kedua, agama dan politik tidak bisa dipisahkan, sebab agama meliputi segala aspek kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik. Ketiga, agama dan politik bukan dua hal yang perlu dipertentangkan, sebab agama adalah seperangkat nilai-nilai yang bisa menjadi sumber inspirasi dan motivasi bagi kehidupan manusia dalam segala aspek.

Pada era reformasi dan demokratisasi saat ini, pemisahan antara agama dan politik sesungguhnya sudah tidak relevan lagi. Paradigma ini hanyalah propaganda yang diembuskan oleh mufti kaum imperialis Belanda Snouck Hurgronje di Indonesia. Dialah yang berusaha melakukan privatisasi agama (Islam) agar hanya menjadi ”agama masjid”. (BJ Bolland, 1985).

Anehnya, pola pikir tersebut melekat begitu kuat di sebagian besar elite politik Indonesia saat ini. Mereka berpendapat politik itu tidak berhubungan dengan agama. Karena itu, para ulama, kiai, ustaz-ustaz tidak perlu terjun atau memasuki ranah politik.

Privatisasi agama tersebut bukan saja merupakan bentuk pengingkaran terhadap hakikat manusia sebagai ”Zoon Politicon”, tetapi juga pengingkaran terhadap demokrasi itu sendiri. Larangan penggunaan ayat-ayat Alquran untuk berkampanye juga sama sekali tidak memiliki pijakan yang jelas. Paradigma tersebut justru nyata-nyata bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Jika setiap tindakan politik tidak berhubungan dengan nilai-nilai agama, maka kekuasaan pun dapat diperjuangkan dengan segala cara. Karena itu, korupsi, manipulasi dan segala bentuk-bentuk penyalahgunaan wewenang bukanlah perbuatan dosa.

Pemisahan agama dengan politik hanya akan membawa bangsa Indonesia kepada nihilisme, kering dari tatanan nilai dan moralitas, serta tercerabut dari senyawa asli sejarah pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Paradigma kedua yang tidak memisahkan antara agama dan politik juga bertolak belakang dengan senyawa akhir sejarah pendirian NKRI. Persoalan ini bahkan pernah menjadi perdebatan sengit berbagai kelompok dalam sidang-sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Hasil akhir dari sidang-sidang PPKI telah memberi arah politik bangsa ini dengan amat jelas.

Pertama, Indonesia lahir bukan sebagai negara agama, tetapi juga bukan negara sekuler. Kedua, negara Indonesia mengakui asas keagamaan dan ingin bersikap positif terhadap agama pada umumnya dengan berbagai bentuk perwujudannya. Senyawa akhir inilah yang mendasari formulasi Pembukaan UUD 45, Pasal 6, dan pasal 29 UD 45 yang kini telah diamandemen.

Berpijak di senyawa akhir tersebut, penggunaan paradigma ketiga bagi bangsa Indonesia juga nampak kurang tepat. Dalam paradigma ketiga ini, agama dan politik bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan, tetapi juga tidak boleh dicampuradukan. Paradigma semacam ini justru menambah kerancuan secara aplikatif. Di satu sisi, kita mengakui agama dengan segala pengamalan, tetapi untuk hal-hal tertentu seperti masalah politik tidak diizinkan.

Kerancuan tersebut menjadi celah apologis yang hanya melahirkan topeng-topeng politik. Jika di dunia Barat adigium ”Agama adalah Candu Kehidupan”, muncul akibat penetrasi dogma agama secara terang-terangan, maka kemunculan adigium ”Politik itu Kotor” di Indonesia adalah akibat pemanfaatan agama secara sembunyi-sembunyi untuk kepentingan politik.

Paradigma Baru

Ketika tiga paradigma hubungan agama dengan politik tidak ada yang tepat, maka perlu dicari format baru hubungan agama dengan politik dalam arus reformasi dan demokrasi Indonesia modern. Formulasi yang tepat antara agama dengan politik bagi bangsa Indonesia saat ini adalah sintesa dari paradigma kedua dan ketiga.

Paradigma baru ini menempatkan agama di celah sila Ketuhanan Yang Maha Esa yang berdimensi transendental dan menjiwai sila kedua sampai ke lima Pancasila. Dalam sila Ketuhanan Yang Maha Esa itulah secara inklusif terdapat ruang interaksi dan integrasi nilai-nilai adiluhung agama yang tak terhingga untuk diambil apinya yang bersifat temporal. Jadi dalam konfigurasi ini, agama harus ditempatkan di ruang yang terbuka.

Di situlah umat beragama dituntut berperan menyajikan api agama secara kritis dan pluralis dengan membuang jauh-jauh ”truth claim” dan ego kelompok maupun golongan. Dengan demikian, nilai-nilai aduluhung agama dapat menyinari segala penjuru kehidupan manusia, termasuk kehidupan politik tanpa harus memisahkan keduanya dan apalagi hanya menjadikan sebagai topeng politik.

Agama memang bukan pengganti politik,... tetapi agama dapat memperluas horizon dan visi manusia, dan menciptakan konteks transcendental untuk memecahkan persoalan yang terkait dari kondisi manusia sekarang yang sedang frustrasi baik secara individual maupun sosial (William McInner, 1990).
Jika paradigma baru tersebut dapat diimplementasikan secara cerdas, maka garis demokrasi politik yang sedang kita bangun akan memiliki pijakan nilai-nilai yang jelas dan tidak terombang-ambing tanpa arah.(35)

–– Kahar Mudakir, dosen Filsafat Barat Fakultas Ushuluddin IAIN Walisongo Semarang

Walisongo dan Teori keturunan Tionghoa

2009-03-27T20:52:00.000+07:00

Raden Patah ( Tan Jin Bun )

Mungkin saja benar kalau umat Muslim merasa gerah, apabila mendengar bahwa delapan dari Sunan Walisongo itu adalah orang Tionghoa. Walau Nabi Muhammad SAW sendiri pernah bersabda “Tuntutlah ilmu walau sampai negeri Cina” (Al Hadits), nah pada saat itu orang Tionghoanya sendirilah yg datang ke Indonesia, sehingga kita tidak perlu repot2 harus pergi belajar ke Tiongkok untuk menuntut ilmu disana.

Prof Slamet Mulyana pernah berusaha untuk mengungkapkan hal tersebut diatas dalam bukunya “Runtuhnya Kerajaan Hindu-Jawa dan Timbulnya Negara-negara Islam di Nusantara”, tetapi pada th 1968, bukunya dilarang beredar, karena masalah ini sangat peka dan menyangkut masalah SARA. Kenapa demikian?

Bayangkan saja yang mendirikan kerajaan Islam pertama di Jawa adalah orang Tionghoa, bahkan Sultannya yg pertama pun adalah orang Tionghoa: Chen Jinwen alias Raden Patah alias Panembahan Tan Jin Bun.

ilustrasi RADEN PATAH

** Raden Patah adalah pendiri dan sultan pertama Kesultanan Demak yang memerintah tahun 1475-1518. Pada masanya Masjid Demak didirikan, dan kemudian ia dimakamkan di sana.

** Pada tahun 1479 ia meresmikan Masjid Agung Demak sebagi pusat pemerintahan. Ia juga memperkenalkan pemakaian Salokantara sebagai kitab undang-undang kerajaan. Kepada umat beragama lain, sikap Raden Patah sangat toleran. Kuil Sam Po Kong di Semarang tidak dipaksa kembali menjadi masjid, sebagaimana dulu saat didirikan oleh Laksamana Cheng Ho yang beragama Islam.

** Menurut kronik Cina dari kuil Sam Po Kong, nama asli Raden Patah adalah Jin Bun, putra Kung-ta-bu-mi (alias Bhre Kertabhumi) raja Majapahit (versi Pararaton) dari selir Cina.

Orang Portugis menyebut Raden Patah “Pate Rodin Sr.” sebagai “persona de grande syso” (orang yg sangat bijaksana) atau “cavaleiro” (bangsawan yg mulia),

walaupun demikian orang Belanda sendiri tidak percaya masak sih sultan Islam pertama di Jawa adalah orang Tionghoa. Oleh sebab itulah Residen Poortman 1928 mendapat tugas dari pemerintah Belanda untuk menyelidikinya; apakah Raden Patah itu benar2 orang Tionghoa tulen?

Poortman diperintahkan untuk menggeledah Kelenteng Sam Po Kong dan menyita naskah berbahasa Tionghoa, dimana sebagian sudah berusia 400 tahun sebanyak tiga cikar/pedati. Arsip Poortman ini dikutip oleh Parlindungan yang menulis buku yang juga kontroversial Tuanku Rao, dan Slamet Mulyana juga banyak menyitir dari buku ini.

Pernyataan Raden Patah adalah seorang Tionghoa ini, juga tercantum dalam Serat Kanda, Raden Patah bergelar Panembahan Jimbun, dan dalam Babad Tanah Jawi disebut sebagai Senopati Jimbun. Kata Jin Bun (Jinwen) dalam dialek Hokkian berarti “orang kuat”.

Cucunya dari Raden Patah, Sunan Prawata atau Chen Muming/Tan Muk Ming adalah Sultan terakhir dari Kerajaan Demak, berambisi untuk meng-Islamkan seluruh Jawa, sehingga apabila ia berhasil maka ia bisa menjadi “segundo Turco” (seorang Sultan Turki ke II) setanding sultan Turki Suleiman I dengan kemegahannya.

Walisongo

Walisongo atau Walisanga yg berarti sembilan (songo) Wali, tetapi ada juga yg berpendapat bahwa perkataan songo ini berasal dari kata “tsana” yg berarti mulia dalam bahasa Arab sedangkan pendapat lainnya mengatakan bahwa kata tersebut berasal dari kata “sana” dalam bahasa Jawa yang berarti “tempat”.

Para wali tersebut mendapatkan gelar Sunan, yang berarti guru agama atau ustadz, namum perkataan Sunan itu sebenarnya diambil dari perkataan “Suhu/Saihu” yg berarti guru dalam bahasa dialek Hokkian, sebab para wali itu adalah guru2 Pesantren Hanafiyah, dari mazhab (sekte) Hanafi. “Su” singkatan dari kata “Suhu” dan “Nan” berarti selatan, sebab para penganut sekte Hanafi ini berasal dari selatan Tiongkok.

ilustrasi SUNAN AMPEL

ilustrasi SUNAN KALIJAGA

Meskipun terdapat perbedaan pendapat mengenai siapa saja yang termasuk sebagai Walisongo, pada umumnya terdapat sembilan nama yang dikenal sebagai anggota Walisongo yang paling terkenal, yaitu:

1. Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim

2. *Sunan Ampel atau Raden Rahmat
3. *Sunan Bonang atau Raden Makhdum Ibrahim
4. *Sunan Drajat atau Raden Qasim
5. *Sunan Kudus atau Jaffar Shadiq
6. *Sunan Giri atau Raden Paku atau Ainul Yaqin
7. *Sunan Kalijaga atau Raden Said
8. *Sunan Muria atau Raden Umar Said
9. *Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah

Para Walisongo tidak hidup pada saat yang persis bersamaan. Namun satu sama lain mempunyai keterkaitan erat, bila tidak dalam ikatan darah juga karena pernikahan atau dalam hubungan guru-murid.

** Sunan Ampel alias Raden Rahmat lahir pada th 1401 di Champa (Kamboja), ia tiba di Jawa pada th 1443. Pada saat itu di Champa banyak sekali orang Tionghoa penganut agama Muslim yg bermukim disana.

** Pada th 1479, Sunan Ampel mendirikan Mesjid Demak. Ia juga perencana kerajaan Islam pertama di Jawa yang ber-ibu kota di Bintoro Demak, dengan mengangkat Raden Patah alias Chen Jinwen - Tan Jin Bun sebagai Sultan yang pertama.

* Delapan dari Sunan Walisongo itu adalah orang Tionghoa (?)

MAULID NABI

2009-03-27T13:06:00.000+07:00

Silaturahim Jangan Putus

Jumat, 27 Maret 2009 | 04:18 WIB

Jakarta, kompas - Apa pun hasil pemilihan umum dan sekeras apa pun kompetisi politik yang mungkin bisa terjadi, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berharap tali silaturahim di antara seluruh rakyat Indonesia tidak terputus.

”Meski kompetisi bisa keras, jangan memutus tali silaturahim. Jangan hanya gara-gara pemilu, putus silaturahim, persatuan, dan kesatuan. Nabi Muhammad SAW sangat menganjurkan persaudaraan,” kata Yudhoyono pada peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW yang diselenggarakan Majelis Taklim Al-Habib Ali Al Habsyi di Jalan Kramat II, Jakarta Pusat, Kamis (26/3).

Presiden mengharapkan umat Islam mencontoh kepribadian, kepemimpinan, dan perjuangan Nabi Muhammad SAW dalam menghadapi berbagai tantangan, ujian, dan cobaan.

Seperti yang pernah terjadi pada zaman Nabi Muhammad SAW, bangsa Indonesia kini juga tengah melakukan perubahan besar. Setelah krisis ekonomi mendera 11 tahun lalu, cobaan demi cobaan beruntun menerpa bangsa Indonesia. ”Kita belum ada apa-apanya dibandingkan perjuangan, penderitaan, dan risiko yang dihadapi Nabi Muhammad SAW. Oleh karena itu, jangan cepat menyerah, jangan cengeng, dan jangan belum-belum merasa masa depan gelap. Kalau merasa gelap, kita kalah sekarang. Kalau kalah, kita tidak akan pernah menang,” kata Yudhoyono.

Sementara itu, dalam peringatan Maulid Nabi yang diselenggarakan Gerakan Pemuda Ansor di Jalan Kramat Raya, Ketua Tanfidziyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Said Aqil Siradj menyerukan agar umat Islam menguasai ilmu pengetahuan. Hadir dalam acara ini antara lain Ketua Umum GP Ansor Saifullah Yusuf serta Menteri Komunikasi dan Informatika Mohammad Nuh. (LUK/OSD)

Melirik Indonesia sebagai Model Kerukunan

2009-03-27T13:04:00.000+07:00

Jumat, 27 Maret 2009 | 02:40 WIB

Oleh PAULINUS YAN OLLA

Sebuah seminar yang menampilkan Indonesia sebagai model kehidupan bersama dalam kerukunan sekalipun berbeda-beda, unità nella diversità, baru saja diadakan di Roma (Antara, 4/3).

Menteri Luar Negeri Italia Franco Frattini dalam sambutannya pada awal seminar jelas-jelas ”meminang” Indonesia menjadi pelaku perdamaian. Tawaran serupa telah diutarakan pula Perdana Menteri Australia (The Jakarta Post, 26/2) dan beberapa negara lain yang ingin melamar Indonesia sebagai mitra dalam percaturan relasi internasional (Kompas, 27/2).

Mengapa kerukunan Indonesia ingin dijadikan model oleh berbagai pihak di ranah internasional? Apa yang menarik dan karenanya sangat diharapkan dari Indonesia dalam pergaulan internasional?

Seminar di Roma membidik salah satu unsur sentral kearifan budaya (cultural wisdom) Nusantara yang kini mempunyai nilai pikat dan relevansi sangat tinggi, yakni kemampuan hidup bersama secara rukun dalam perbedaan. Sering terjadi pergesekan dalam relasi, tetapi keharmonisan telah menyejarah dan menjadi pengalaman dominan dalam hidup bersama di Indonesia.

Bhinneka Tunggal Ika menjadi daya pikat ketika di berbagai belahan Bumi terjadi konflik dan ketakutan akan terjadinya benturan antarbudaya. Ketakutan itu terlihat, misalnya, dari sikap panik negara-negara Eropa yang kehilangan akal menghadapi imigrannya yang berbudaya dan berkeyakinan lain. Kemampuan Indonesia untuk meramu perbedaan ratusan suku, bahasa, etnisitas, atau perbedaan agama menjadi sebuah harmoni tidak dapat diabaikan ketika dunia seakan disekap ketakutan terhadap orang asing (xenofobia) dan kebingungan dihadapkan pada pembauran manusia dalam keberagamannya di era globalisasi.

Pernyataan Menteri Dalam Negeri Italia Roberto Maroni, dobbiamo essere cattivi (kita harusnya jahat) terhadap orang asing, menjadi contoh lain kepanikan dan ketakutan menghadapi serbuan pendatang dengan keragaman agama, budaya, dan nilai hidup yang menyertainya (Corriere della Sera, 9/2).

Unsur Islam dan keharmonisan relasi antaragama di Indonesia menjadi daya pikat lain yang menaikkan pamor Indonesia pascaperistiwa serangan teroris, 11 September 2001. Islam Indonesia menampilkan wajah yang ramah dan moderat yang mampu hidup damai bersama agama-agama lain. Italia, seperti diungkapkan Franco Frattini, menginginkan Indonesia sebagai jembatan antara Barat dan Timur Tengah.

Politik identitas

Jonathan Sacks dalam usahanya mencari jalan untuk menghindari terjadinya benturan antarbudaya (the clash of civilizations) memperlihatkan adanya sebuah transformasi dari abad ke-20 ke abad ke-21, yakni perubahan dari politik ideologis ke politik identitas. Agama dalam politik identitas berperan sangat penting karena menjadi sumber jawaban atas identitas. Namun, pada saat yang sama, ia menjadi sumber perbedaan yang bisa melahirkan konflik (Jonathan Sacks, The Dignity of Difference: 10-11). Indonesia dapat disodorkan sebagai model kerukunan karena tampaknya berhasil menjawab kekhawatiran banyak orang yang mencurigai agama-agama sebagai sumber konflik.

Apakah berbagai tawaran menjadi model perdamaian dan kesempatan menjadi duta perdamaian itu akan dimanfaatkan Indonesia? Tantangan utama bagi Indonesia adalah agar mampu menjadi jembatan/perantara yang dapat dipercaya.

Sebuah jembatan hanya berfungsi ketika bisa menghubungkan dua sisi. Indonesia akan lebih mapan posisinya sebagai mediator bila meninjau kembali sikapnya terhadap negara-negara yang dianggap sebagai ”musuh”. Mediasi memerlukan kekokohan sikap, tetapi itu tidak berarti tidak mengajak yang dianggap musuh untuk duduk di meja perundingan.

Tantangan lain adalah apakah Indonesia sendiri menyadari kekayaan serta keberagamannya sebagai sesuatu yang berharga? Ketika memasuki pertarungan kekuasaan dalam pemilu mendatang, ada partai politik yang mengusung isu pluralitas sebagai janji (The Jakarta Post, 1/3). Hal itu patut dikritisi karena pluralitas Indonesia bukanlah sebuah pengalaman yang bisa diklaim seakan buatan atau hadiah partai tertentu. Ia menyentuh dasar keberadaan bersama sebagai bangsa dan karenanya siapa pun yang berkuasa sebagai pemimpin wajib memeliharanya.

Praktik kerukunan hidup bersama di Indonesia di ranah internasional tampaknya dimaknai sebagai pembalikan dan jawaban atas tesis the clash of civilizations. Agama-agama di Indonesia ternyata mampu menjadi sumber identitas yang meneguhkan dalam globalisasi yang membuat manusia kehilangan orientasi. Mereka dapat pula merajut perdamaian dan merekat kesatuan dalam perbedaan.

Semoga kerukunan Indonesia yang dilirik bangsa lain dapat dimanfaatkan dan bukannya dirusak oleh bangsa sendiri!

Paulinus Yan Olla Lulusan Program Doktoral Universitas Pontificio Istituto di Spiritualità Teresianum, Roma; Bekerja di Roma, Italia

Perlu Formulasi Tepat Soal Zakat dan Pajak'

2009-03-24T08:41:00.000+07:00

JAKARTA-- Wacana zakat bisa mengurangi besaran pajak yang harus dibayar seorang muzaki (wajib zakat) mendapat dukungan dari Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Ketua PP Muhammadiyah, Haedar Nashir, mengatakan, perlu formulasi yang tepat terkait masalah itu.

''Kan ada dua ranah yang berbeda, yaitu pajak dan zakat. Memang arahnya harus dikonversi ke arah itu sehingga orang yang membayar zakat bisa berkurang kewajiban pajaknya,'' ungkap Haedar di Jakarta, Senin (23/3). Menurut dia, perlu ada formulasi yang memungkinkan seseorang membayar zakat, termasuk di dalamnya pajak.

Haedar menambahkan, formulasi yang tepat dalam menggabungkan zakat dan pajak bisa diperoleh dengan berdialog melibatkan berbagai kalangan. ''Negara ini kan mayoritas penduduknya Muslim. Sehingga, jangan sampai warga negara itu punya dua beban yang berlebih di luar kapasitas yang mereka miliki,'' katanya.

Wacana zakat dapat mengurangi besaran pajak merupakan usulan Menteri Agama, Maftuh Basyuni, yang akan dimasukkan dalam revisi Undang-Undang No 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Usulan itu juga mendapat dukungan dari Ketua Umum Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), KH Didin Hafidhuddin.

"Saya sangat mendukung usulan ini. Hal ini perlu diupayakan. Untuk itu, anggota DPR harus melihat wacana ini secara jeli," ujar Kiai Didin kepada Republika, beberapa waktu lalu. Menurut dia, wacana zakat dapat mengurangi besaran pajak seorang muzaki dapat mendorong umat Islam membayar zakat sekaligus pajak. Pihaknya menilai aturan seperti itu tak akan mengurangi turunnya pendapatan pajak. Malaysia sejak 2001 telah menerapkan aturan itu.

Sebelumnya, Sekjen Departemen Keuangan, Mulya P Nasution, menegaskan, sudah saatnya zakat dan pajak menjadi satu kesatuan yang tak dapat dipisahkan dalam membangun bangsa dan negara. Menurut dia, pajak harus dikelola secara terbuka begitu pula dengan zakat.

Menanggapi usulan sanksi bagi muzaki yang tidak berzakat, ketua PP Muhammadiyah meminta agar pembahasan hal itu tak dilakukan tergesa-gesa, karena menyangkut masalah keagamaan. ''Persoalan keagamaan itu tidak bisa dipaksa-paksa. Itu kan urusan seseorang dengan Tuhannya,'' kata Haedar.

Menurut dia, setiap sanksi itu bisa menimbulkan dampak positif dan negatif. ''Saat ini, yang perlu dilakukan adalah gerakan kesadaran untuk berzakat. Jadi, bangkitkan kesadaran dari dalam diri sendiri. Ini lebih awet dibandingkan ikatan-ikatan yang sifatnya formal,'' papar Haedar. Muhammadiyah, kata dia, dalam waktu dekat akan memberi masukan terkait rencana revisi UU Zakat. osa

(-)

Human Capital Rendah, Dunia Islam Tertinggal

2009-03-24T08:40:00.000+07:00

Negara-negara Muslim memiliki kewajiban untuk menampilkan kompetensi dan kesiapannya untuk menjadi bagian dari proses globalisasi dan modernisasi.

KUWAIT CITY-- Negara-negara Islam harus membangun dan memperbaiki human capital-nya. Ketertinggalan, kemiskinan, serta kebodohan yang dialami negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim terjadi akibat minimnya pembangunan human capital.

Penegasan itu diungkapkan Perdana Menteri Malaysia, Datuk Seri Abdullah Ahmad Badawi, seusai bertemu Perdana Menteri Kuwait, Syeikh Nasser Mohammed Al-Ahmed Al-Jaber Al-Sabah, di Kuwait City, Senin (23/3). Kedua negara Muslim itu bersepakat menggulirkan program guna membantu negara-negara Muslim yang tertinggal dalam pembangunan human capital.

Menurut Abdullah, pembangunan human capital sangat penting jika negara-negara Muslim ingin meraih kemajuan. "Malaysia dan Kuwait perlu memikirkan cara untuk membantu negara-negara Muslim tertinggal untuk bangkit dan maju, melalui program-program pelatihan bagi kalangan generasi muda,'' ungkap Abdullah seperti dikutip The Stars.

Abdullah juga sempat menyoroti kompleksnya isu-isu di dunia Muslim. Menurut Abdullah, begitu beragamnya pendapat dan perbedaan dalam mengadopsi solusi yang tepat, telah membuat dunia Islam sulit bersatu.

Ketidakmampuan untuk bersatu itu telah membuat umat Muslim tak mampu merespons secara tepat tantangan globalisasi dunia di bidang ekonomi, politik, serta sosial. Abdullah memaparkan, masalah yang dihadapi Irak, Afghanistan, serta Palestina terjadi akibat dunia Islam terpecah.

Sesungguhnya, tegas dia, negara-negara Muslim memiliki kewajiban untuk menampilkan kompetensi dan kesiapannya untuk menjadi bagian dari proses globalisasi dan modernisasi. Untuk mencapai itu, masyarakat Muslim perlu mereformasi dan memperbarui pemikirannya, terutama dalam proses pemerintahan. ''Untuk itu, kita perlu memprioritaskan pembangunan human capita, melalui pendidikan dan pengembangan riset bagi umat.''

Dalam lawatannya ke kawasan Teluk itu, Abdullah serta perdana menteri Kuwait juga membahas situasi dan kehancuran yang menimpa Gaza, Palestina. ''Sungguh sebuah situasi yang sangat menyedihkan,'' katanya. Abdullah mendesak agar Organisasi Konferensi Islam (OKI) membantu rakyat Palestina di Gaza. Abdullah menyerukan agar penderitaan rakyat Gaza harus segera diakhiri.

Dunia Islam harus bersatu
Sebelumnya, Ketua Majelis Pakar Ulama Iran, Ayatollah Akbar Hashemi Rafsanjani, menyerukan agar dunia Islam bersatu. Menurut dia, musuh-musuh Islam telah sukses memecah belah Muslim. Hal itu, kata Rafsanjani, dibuktikan dengan tindakan semena-mena dan dikuasainya dunia Islam oleh mereka.

Rafsanjani menuturkan, perbedaan aliran dan pendapat dalam ajaran Islam telah mendorong musuh untuk terus memecah belah kekuatan negara-negara Muslim. Akibatnya, dunia Islam menjadi lemah dan musuh Islam mampu mengusai dunia dengan arogan. ''Senjata utama untuk menghancurkan konspirasi musuh adalah persatuan umat,'' paparnya dalam Konferensi Internasional Persatuan Umat ke-22, pekan lalu.

Menurut Rafsanjani, Islam memiliki banyak aturan terkait hak asasi manusia (HAM), hak wanita, dan hak kebebasan berbicara dan berekspresi. Ajaran Islam itu, kata dia, lebih progresif dibandingkan aturan yang dimiliki dunia Internasional, yang sesungguhnya juga mengadopsi dari sumber-sumber Islam.

Kata dia, musuh-musuh Islam selalu berupaya memecah belah dunia Islam dengan menggunakan aturan dan ambiguitas. Konferensi Internasional Persatuan Islam itu dihadiri 200 perwakilan dari 45 negara. Konferensi itu dihadiri sejumlah pemikir dari negara-negara Islam, seperti Iran, Amerika Serikat, Inggris, Prancis, Arab saudi, Uni Emirat Arab, Mesir, Oman, Sudan, Kuwait, Maroko, Indonesia, Uzbekistan, Yaman, serta negara Muslim lainnya. hri

(-)

Perlakuan Pajak Syariah

2009-03-23T15:50:00.000+07:00

Chandra Budi
(Staf Dirjen Pajak Departemen Keuangan)

Saat ini, perbankan syariah mengalami pertumbuhan 35 persen. Di lain pihak, perbankan konvensional justru mengalami kemunduran. Satu hal yang membuat perbankan syariah tumbuh pesat adalah produk yang ditawarkan bebas terhadap tindakan spekulatif. Demikian juga, produk-produk yang ditawarkan mampu bersaing dengan produk-produk perbankan konvensional. Tidak dapat dimungkiri lagi, kita akan semakin akrab dengan istilah mudharabah (bagi hasil), murabahah (jual beli), ijarah (sewa-menyewa), dan qardh (pinjam-meminjam). Pun, usaha berbasis syariah mulai tumbuh, seperti asuransi syariah, jasa keuangan syariah, dan pegadaian syariah. Bagaimana perlakuan pajak atas usaha berbasis syariah ini?

Pajak ganda
Bulan November 2008 lalu, sejumlah otoritas pajak negara-negara Islam (ATAIC) berkumpul di Bali untuk membahas perlakuan pajak atas usaha berbasis syariah ini. Tujuan utamanya adalah menyamakan persepsi mengenai pajak syariah ini. Khusus Indonesia, karena saat itu sedang menyiapkan aturan tentang pajak syariah ini, know how lesson dari negara-negara Islam lain seharusnya dapat memberikan masukan yang berarti dalam menyusun peraturan tentang pajak atas usaha syariah ini.

Bagi praktisi usaha berbasis syariah, yang dikeluhkan selama ini adalah pengenaan pajak berganda atas transaksi produknya. Nyata terlihat adalah dalam transaksi murabahah (jual beli). Sebagai contoh, ketika seseorang mau membeli kendaraan melalui perbankan dengan cara mencicil (kredit), kalau dilakukan pada perbankan syariah dengan prinsip jual beli tadi, seakan-akan terjadi dua kali proses pengalihan (jual beli). Yang pertama adalah dari dealer dan perbankan syariah, kemudian yang kedua dari perbankan syariah kepada kreditor. Otomatis, sesuai dengan prinsip Pajak Pertambahan Nilai (PPN), semua transaksi tersebut wajib dikenakan PPN. Dibandingkan dengan jika si kreditor tersebut melakukan transaksi dengan perusahan leasing, sebenarnya pihak leasing meminjamkan sejumlah uang kepada kreditor dan pembelian kepada dealer tersebut langsung atas nama kreditor. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)-nya akan dikenakan sekali saja.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 36/PMK.03/2007 tentang Batasan Rumah Sederhana, Rumah Sangat Sederhana, Rumah Susun Sederhana, Pondok Boro, Asrama Mahasiswa, dan Perumahan Lainnya yang Atas Penyerahannya Dibebaskan dari Pengenaan PPN telah mengakomodasi jenis transaksi murabahah (syariah), yaitu pada Pasal 2 ayat 1 yang menyebutkan bahwa pembebasan tersebut berlaku juga bagi pembiayaan yang berprinsip syariah. Tetapi, apabila diteliti lebih mendalam aturan ini, sebenarnya bertujuan untuk memberikan insentif bagi pembeli menengah ke bawah (nilai transaksi maksimal Rp 49 juta) dan tentunya pengembang perumahan (developer) sehingga diharapkan pemenuhan kebutuhan perumahan dapat terwujud.

Aturan pajak syariah
Menurut saya, karena pengertian dan konsep antara pajak dan dharibah istilah pajak dalam Islam sangat berbeda, penerapan atau perlakuan pajak atas kegiatan ekonomi yang berdasarkan aturan Islam (dikenal dengan syariah) tidak akan berhasil. Perbedaan nyata terletak dari sifat pajak yang dapat dipaksakan, sedangkan dharibah bersifat tidak memaksa, berlaku hanya pada keadaan darurat (temporer), dan sesuai kebutuhan (tidak ada istilah lebih). Maka, sebenarnya, perlakuan pajak syariah ini lebih tepatnya merupakan penerapan aturan perpajakan atas transaksi yang bersifat khusus. Analoginya sama persis ketika pemerintah menerapkan aturan pajak untuk migas dan batu bara, misalnya.

Untuk Pajak Penghasilan (PPh), pemerintah telah mengakomodasi aturan pajak syariah ini dalam UU No 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan, yaitu pada Pasal 31D yang menyebutkan bahwa ketentuan mengenai perpajakan bagi bidang usaha pertambangan minyak dan gas bumi, bidang usaha panas bumi, bidang usaha pertambangan umum termasuk batu bara, dan bidang usaha berbasis syariah diatur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah (PP). Pada 3 Maret 2009 lalu, pemerintah telah mengeluarkan PP Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan Kegiatan Usaha Berbasis Syariah. Isi dari PP ini telah membedakan jenis usaha syariah, perlakuan pajak penghasilan yang meliputi keuntungan (margin) serta biaya dan pemotongan dan pemungutan pajaknya. Tentunya, detailnya akan dituangkan dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK), Peraturan Direktur Jenderal Pajak (Per Dirjen Pajak), dan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak (SE Dirjen Pajak) yang diharapkan keluar secepatnya. Karena dasar syariah yang digunakan sebenarnya hanya istilah khusus saja, penerapan aturan perpajakan secara umum sebenarnya tidak akan mendapatkan masalah berarti. Walaupun harus diakui bahwa keluarnya PP tersebut akan menangkap sejumah objek pajak yang secara khusus tidak diatur dalam UU Pajak Penghasilan.

Yang patut mendapatkan catatan di sini adalah keluarnya PP tersebut belum menjawab permasalahan yang dihadapi oleh praktisi kegiatan usaha syariah, yaitu PPN berganda. Pemerintah saat ini dalam proses penyelesaian amandemen UU PPN dan saya yakin aturan mengenai PPN syariah merupakan klausul penting untuk dibahas. Tapi, di satu sisi, ada rasa pesimistis amandemen UU PPN tersebut dapat diselesaikan segera mengingat saat ini konsentrasi dan tenaga para wakil rakyat akan lebih banyak fokus kepada Pemilu 2009. Pemerintah dalam hal ini Direktorat Jenderal Pajak dapat mengusulkan beberapa aturan terkait PPN ganda transaksi syariah ini. Berkaca pada PMK Nomor 36/PMK.03/2007 di mana aturan transaksi syariah disisipkan, menteri keuangan pun dapat mengeluarkan aturan khusus lainnya mengenai pemberlakuan PPN atas transaksi yang berdasarkan prinsip syariah. Khusus produk murabahah (jual beli), menteri keuangan dapat saja mengeluarkan PMK tentang perlakuan khusus pengenaan PPN atas transaksi yang berdasarkan prinsip syariah dengan cara mengamandemen PP Nomor 146 Tahun 2000 tentang Impor dan atau Penyerahan Barang Kena Pajak dan atau Jasa Kena Pajak Tertentu yang Dibebaskan dari Pengenaan PPN. Ini tidak akan terlalu sulit karena Presiden SBY telah menyatakan political will-nya untuk mendukung equal treatment atas perbankan syariah nasional.

Gerakan Islam Demokratis Sempat Terhenti

2009-03-19T16:49:00.000+07:00

Jakarta, Kompas - Gerakan Islam demokratis yang selama ini berjalan cukup baik sempat terhenti ketika Amerika Serikat melakukan politik perang melawan terorisme. Pasalnya, di Indonesia kelompok gerakan Islam yang prodemokrasi dianggap sebagai bagian dari pendukung AS yang merugikan posisi Islam.

”Kondisi ini sangat disayangkan, kebijakan perang melawan teror yang dilancarkan AS di Indonesia justru menghentikan gerakan Islam demokratis,” ujar Direktur The Asia Foundation Robin L Bush dalam peluncuran buku Ragam Ekspresi Islam Nusantara dan diskusi ”Islam Indonesia, Pemilu dan Perubahan” di Jakarta, Selasa (17/3).

Robin menilai gerakan Islam dan demokrasi di Indonesia sebetulnya cukup berkembang. Gerakan itu tetap mempunyai pendukung yang diharapkan dapat memberikan kehidupan demokrasi yang sesungguhnya.

”Sejarah civil society Islam di Indonesia sudah lama berpikir tentang Islam dan demokrasi. Hal ini sebetulnya bisa menjadi modal,” ujarnya.

Sementara itu, pengamat politik, Yudi Latif, mengatakan, masyarakat Indonesia memang berpeluang mewujudkan masyarakat demokrasi terbesar di dunia. Potensi itu ada dan makin berpeluang besar jika Indonesia mampu melewati pemilu yang demokratis

”Meskipun, masih dengan catatan, demokrasi yang berjalan saat ini perlu dikembangkan secara lebih substansial,” ujarnya.

Apalagi, menurut Yudi, partai politik peserta pemilu saat ini tidak mempunyai perbedaan identitas yang mendasar. Pasalnya, semua partai politik menyebut dirinya sebagai partai terbuka. Kondisi ini sebetulnya merupakan kesempatan untuk memerhatikan dan memperbaiki politik agar memerhatikan hal-hal yang lebih substansial.

“Namun, sayangnya, dalam praktik pemilu, kita melihat kelembagaan pemilu yang seharusnya bisa bekerja imparsial, malah terkesan parsial dan memihak. Kondisi ini tentu sangat merugikan dan demokrasi mengalami delegitimasi,” ujarnya.

Sementara itu, mantan Presiden Abdurrahman Wahid menilai dunia sebetulnya tidak mempunyai alasan untuk berburuk sangka terhadap Islam. Meskipun ada yang memperlihatkan ekspresi yang menakut-nakuti, jumlah yang lebih besar lagi memperlihatkan wajah yang ramah dan memperkenalkan ajaran pemikiran Islam yang baik.

”Begitu juga kalangan Islam, yang juga sebetulnya tidak ada alasan untuk berburuk sangka dengan yang lain. Kalau sabar dan baik saja, Islam pasti akan maju. Islam bisa maju karena adanya pendekatan multikultural,” ujarnya. (MAM)

Teladan Akhlak Mulia Rasulullah

2009-03-10T08:34:00.000+07:00

Sayangnya, dari empat sifat Nabi Muhammad,
baru dua saja yang mampu diterapkan umat saat ini.

Umat Muslim di seluruh dunia bersiap menyambut momen yang amat mulia, tepatnya bulan Rabiul Awal ini. Berbagai kegiatanpun dirancang jauh-jauh hari, mulai pengajian, tabligh akbar, bakti sosial, diskusi hingga pagelaran Shalawat Barzanji, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 9 Maret mendatang.

Baik di kota hingga ke desa, warga Muslim dengan penuh suka cita mengenang kembali perjalanan hidup sekaligus merenungkan tuntunan Rasul. Ini merupakan saat tepat untuk berintrospeksi dan menilai diri apakah perbuatan dan tindak tanduk selama ini sudah sesuai akhlak mulia beliau. Ya, itulah keberkahan serta kemuliaan bulan Rabiul Awwal.

Setidaknya demikian yang diungkapkan Dr Said Ramadlan dalam Kitab Fiqh al-Sirah al-Nabawiyaah, bahwa tujuan dari peringatan Maulid Nabi jangan hanya sekadar mengetahui perjalanan nabi dari sisi sejarah saja. Tapi, agar umat melakukan tindakan aplikatif yang menggambarkan hakikat Islam yang paripurna dengan mencontoh Rasulullah.

Bahkan, menurut Prof Dr KH Said Agil Siraj, salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), umat Islam berkewajiban mengikuti akhlak mulia Rasulullah. ‘’Kita wajib mengikuti akhlak Rasulullah dengan seluruhnya, bukan hanya sepotong-sepotong,’‘ tegasnya.

Oleh karena itu, yang paling penting dalam kaitan ini adalah transformasi nilai-nilai Islam yang dibawa Rasulullah untuk diamalkan serta difahami. ‘’Jangan hanya doktrin. Akhlak itu tidak bisa dengan doktrin,’‘ tandas Kiai Agil.

Dia pun mencontohkan masalah kenakalan remaja. Hal itu tidak bisa diatasi dengan tindakan polisi, atau dengan kekerasan, melainkan melalui penanaman nilai-nilai.

‘’Kalau penanganannya dengan kekerasan, besok malah muncul lagi. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat kita, yang namanya kejujuran, keadilan, kebersamaan, harus menggunakan transformasi nilai, tidak bisa dengan doktrin haram atau wajib,’‘ Kiai Agil menegaskan.

Lebih jauh, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menekankan tiga hal penting dalam meneladani akhlak Rasul. Pertama, qaulan (perkataan), fi’lan (tindakan) serta taqriran (keputusan).

Ketika ditanyakan bagaimana agar akhlak mulia itu benar-benar bisa diteladani umat Islam kini, doktor dari Universitas Islam Madinah Saudi Arabia ini menjawab, salah satu kiatnya yakni dengan memperbanyak ta bligh dan dakwah yang disampaikan para ustadz serta dai.

‘’Ini harus terus menerus diingatkan ke umat, harapannya adalah agar apa yang disampaikan tadi benar-benar mengena untuk selanjutnya teraplikasi dalam perbuatan sehari-hari,’‘ katanya.

Pentingnya meneladani akhlak Rasulullah juga disuarakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub. Menurut Kiai Ali Mustafa, Rasulullah terlahir dari jenis manusia, dan bukan malaikat.

Karena itulah, maka apa yang dilakukan Rasulullah sangat mungkin untuk bisa diteladani oleh umat Islam. ‘’Kalau pun kita tidak mampu menelandani Rasulullah SAW hingga 100 per sen, paling tidak kita mampu meneladani akhlaknya 90 persen atau minimal 80 persen.’‘

Ujian
Sayangnya, kata Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, dari empat sifat Nabi Muhammad, fathanah (cerdas), tabligh (dakwah), amanah dan sidiq (jujur), baru dua sifat yang banyak diteladani umat, yakni fathanah dan tabligh.

‘’Adapun dua sifat lainnya, amanah dan sidiq, masih sangat sulit dilakukan umat, termasuk para pemimpin kita. Maka, tidak heran tindakan korupsi masih terus tinggi di negeri ini karena kejujuran belum diamalkan dengan baik,’‘ paparnya.

Bukan hanya kurang meneladani akhlak Rasul dalam hal kejujuran dan amanah, menurut Kiai Ali Mustafa, umat juga kurang mampu meneladani akhlak Rasul ketika menghadapi kesulitan. Padahal, kepedihan yang dialami Nabi Muhammad, dua kali lebih pedih dari yang dirasakan umat manusia lainnya.

Ini bisa disimak dari hadis yang diriwayatkan Sa’ad bin Abi Waqqash ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘’Mana orang yang paling pedih ujiannya di dunia? Rasulullah menjawab, ‘Ujian yang dialami para rasul, begitu juga para ulama memiliki tingkat kepedihan yang paling tinggi.’‘

Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah mampu melewati setiap ujian dan tantangan dengan ikhlas, serta meraih keberhasilan. Itulah sosok pribadi utama dan mulia, seperti disebutkan dalam Alquran surat Al Qalam [68] ayat 4, ‘’Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.’‘ dam

Teladan Akhlak Mulia Rasulullah

2009-03-10T07:59:00.000+07:00

Sayangnya, dari empat sifat Nabi Muhammad, baru dua saja yang mampu diterapkan umat saat ini.

Umat Muslim di seluruh dunia bersiap menyambut momen yang amat mulia, tepatnya bulan Rabiul Awal ini. Berbagai kegiatanpun dirancang jauh-jauh hari, mulai pengajian, tabligh akbar, bakti sosial, diskusi hingga pagelaran Shalawat Barzanji, untuk memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW yang jatuh pada 9 Maret mendatang.

Baik di kota hingga ke desa, warga Muslim dengan penuh suka cita mengenang kembali perjalanan hidup sekaligus merenungkan tuntunan Rasul. Ini merupakan saat tepat untuk berintrospeksi dan menilai diri apakah perbuatan dan tindak tanduk selama ini sudah sesuai akhlak mulia beliau. Ya, itulah keberkahan serta kemuliaan bulan Rabiul Awwal.

Setidaknya demikian yang diungkapkan Dr Said Ramadlan dalam Kitab Fiqh al-Sirah al-Nabawiyaah, bahwa tujuan dari peringatan Maulid Nabi jangan hanya sekadar mengetahui perjalanan nabi dari sisi sejarah saja. Tapi, agar umat melakukan tindakan aplikatif yang menggambarkan hakikat Islam yang paripurna dengan mencontoh Rasulullah.

Bahkan, menurut Prof Dr KH Said Agil Siraj, salah satu Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU), umat Islam berkewajiban mengikuti akhlak mulia Rasulullah. ‘’Kita wajib mengikuti akhlak Rasulullah dengan seluruhnya, bukan hanya sepotong-sepotong,’‘ tegasnya.

Oleh karena itu, yang paling penting dalam kaitan ini adalah transformasi nilai-nilai Islam yang dibawa Rasulullah untuk diamalkan serta difahami. ‘’Jangan hanya doktrin. Akhlak itu tidak bisa dengan doktrin,’‘ tandas Kiai Agil.

Dia pun mencontohkan masalah kenakalan remaja. Hal itu tidak bisa diatasi dengan tindakan polisi, atau dengan kekerasan, melainkan melalui penanaman nilai-nilai.

‘’Kalau penanganannya dengan kekerasan, besok malah muncul lagi. Begitu juga di tengah-tengah masyarakat kita, yang namanya kejujuran, keadilan, kebersamaan, harus menggunakan transformasi nilai, tidak bisa dengan doktrin haram atau wajib,’‘ Kiai Agil menegaskan.

Lebih jauh, Guru Besar UIN Syarif Hidayatullah Jakarta ini menekankan tiga hal penting dalam meneladani akhlak Rasul. Pertama, qaulan (perkataan), fi’lan (tindakan) serta taqriran (keputusan).

Ketika ditanyakan bagaimana agar akhlak mulia itu benar-benar bisa diteladani umat Islam kini, doktor dari Universitas Islam Madinah Saudi Arabia ini menjawab, salah satu kiatnya yakni dengan memperbanyak ta bligh dan dakwah yang disampaikan para ustadz serta dai.

‘’Ini harus terus menerus diingatkan ke umat, harapannya adalah agar apa yang disampaikan tadi benar-benar mengena untuk selanjutnya teraplikasi dalam perbuatan sehari-hari,’‘ katanya.

Pentingnya meneladani akhlak Rasulullah juga disuarakan Imam Besar Masjid Istiqlal Jakarta, Prof Dr KH Ali Mustafa Yaqub. Menurut Kiai Ali Mustafa, Rasulullah terlahir dari jenis manusia, dan bukan malaikat.

Karena itulah, maka apa yang dilakukan Rasulullah sangat mungkin untuk bisa diteladani oleh umat Islam. ‘’Kalau pun kita tidak mampu menelandani Rasulullah SAW hingga 100 per sen, paling tidak kita mampu meneladani akhlaknya 90 persen atau minimal 80 persen.’‘

Ujian
Sayangnya, kata Wakil Ketua Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) ini, dari empat sifat Nabi Muhammad, fathanah (cerdas), tabligh (dakwah), amanah dan sidiq (jujur), baru dua sifat yang banyak diteladani umat, yakni fathanah dan tabligh.

‘’Adapun dua sifat lainnya, amanah dan sidiq, masih sangat sulit dilakukan umat, termasuk para pemimpin kita. Maka, tidak heran tindakan korupsi masih terus tinggi di negeri ini karena kejujuran belum diamalkan dengan baik,’‘ paparnya.

Bukan hanya kurang meneladani akhlak Rasul dalam hal kejujuran dan amanah, menurut Kiai Ali Mustafa, umat juga kurang mampu meneladani akhlak Rasul ketika menghadapi kesulitan. Padahal, kepedihan yang dialami Nabi Muhammad, dua kali lebih pedih dari yang dirasakan umat manusia lainnya.

Ini bisa disimak dari hadis yang diriwayatkan Sa’ad bin Abi Waqqash ketika ia bertanya kepada Rasulullah SAW, ‘’Mana orang yang paling pedih ujiannya di dunia? Rasulullah menjawab, ‘Ujian yang dialami para rasul, begitu juga para ulama memiliki tingkat kepedihan yang paling tinggi.’‘

Sejarah membuktikan bahwa Rasulullah mampu melewati setiap ujian dan tantangan dengan ikhlas, serta meraih keberhasilan. Itulah sosok pribadi utama dan mulia, seperti disebutkan dalam Alquran surat Al Qalam [68] ayat 4, ‘’Dan sesungguhnya kamu benar-benar berbudi pekerti yang agung.’‘ dam

'Teladani Nabi dalam Keseharian'

2009-03-10T07:56:00.000+07:00

JAKARTA -- Peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW hendaknya tak hanya menjadi ajang seremonial belaka. Lebih dari itu, mengaplikasikan keteladanan Rasulullah SAW dalam kehidupan sehari-hari jauh lebih bernilai.

Ketua Majelis Pimpinan Badan Kerja Sama Pondok Pesantren se-Indonesia (BKSPPI), KH Didin Hafidhuddin, menyatakan, inti Maulid Nabi bukan pada memperingati hari kelahirannya, tapi bagaimana umat Islam mempelajari sejarah dan keteladanan Nabi SAW. ''Kita harus mengikuti teladan Nabi, baik dalam kehidupan pribadi, masyarakat, maupun negara,'' kata KH Didin kepada Republika, Senin (9/3).

Ada empat sifat utama Rasulullah SAW yang harus diikuti umat Islam. Pertama,shiddiq yang berarti jujur. ''Saat ini kita membutuhkan tokoh dan masyarakat yang jujur karena akan melahirkan kemakmuran,'' ujarnya.

Kedua,fathonah yang berarti cerdas. Masyarakat kita yang mayoritas Islam, katanya, harus memilih pemimpin yang cerdas, yang berusaha meningkatkan pengetahuan. Ketiga, amanah yang berarti profesional. ''Nabi menjalankan tugasnya dengan baik sesuai kewajibannya. Tentu saja hal ini menimbulkan kepercayaan kepada beliau.''

Terakhir, tabligh yang berarti menyampaikan. ''Sebagai umat Islam, kita tak boleh menyimpan sendiri kebaikan atau kebenaran, tapi harus disampaikan.''Keempat sifat itu harusnya diterapkan di masyarakat, meski kesadaran umat Islam akan hal tersebut masih minim. ''Saat ini sebagian umat Islam yang memperingati Maulid penuh penghayatan. Tapi, ada pula yang sekadar mengingat, tak ada upaya mempertajam makna Maulid secara substansial.''

Ketua PBNU, KH Masykuri Abdillah, menyatakan, Maulid yang berarti mengenang peristiwa kelahiran Nabi Muhammad SAW mesti direnungkan kembali. Tak hanya sekadar perayaan, tapi bagaimana mengambil manfaat untuk membangun akhlak yang mulia.''Kelahiran Nabi itu juga sebagai bimbingan umat Islam untuk bangkit dari kegelapan menjadi bersinar,'' jelasnya. Ada dua dasar utama peringatan Maulid.

Pertama untuk membangun akidah, dan kedua menjalankan syariatnya. ''Kehadiran Nabi, telah membangun akhlak manusia, baik ke sesama maupun kepada Tuhan. Saat ini kita melihat kembali apa yang dilakukan Nabi ketika itu.''Dia menyayangkan sebagian umat Islam masih belum menyadari hal itu. Faktanya, masih ada umat Islam yang berakhlak tak baik. ''Memang, yang dilakukan Rasulullah tidak mudah, terutama untuk masalah akhlak. Banyak tantangannya.''

Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI), KH Ma'ruf Amin, menambahkan, saat ini acara peringatan Maulid terkesan hanya pidato, tidak ada teladan konkret. ''Seharusnya umat Islam meneladani Nabi, membangun akhlak mulia. Sekaligus melakukan harakatul Islah (gerakan perbaikan), baik secara personal dan sosial kemasyarakatan di segala bidang.'' she

Muhammad dan Teologi Pembebasan

2009-03-10T07:37:00.000+07:00

Oleh: Gugun El-Guyanie
(Sekjen Lembaga Kajian Keagamaan dan Kebangsaan (LK3) PW GP Ansor DIY)

Muhammad, di antara manusia lain, bagaikan sebuah permata di antara batu-batuan (Syair Arab).

Maulid Nabi Muhammad SAW diperingati sebagai hari lahir Nabi Muhammad SAW, penutup para Nabi, yang paling sempurna dari seluruh makhluk Allah dan kekasih Tuhan. Dalam tahun hijriyah, tepat pada 12 Rabiul Awal, Nabi Allah Muhammad yang penuh berkah dilahirkan di sebuah Kota Makkah. Di kota suci tersebut, terdapat Ka'bah yang dibangun oleh Nabi Ibrahim, bapak agama monoteisme dan leluhur bangsa Arab serta Yahudi.

Namun, pusat agama kuno ini tetap bersebelahan dengan panggung utama peradaban manusia dan merupakan ajang pertarungan berbagai kekuasaan besar dunia. Peristiwa-peristiwa utama dalam sejarah di daerah ini, yaitu penaklukan Kerajaan Babilonia oleh Cyrus dan berdirinya Kerajaan Romawi, kelahiran dan penyaliban Kristus, berakhirnya peradaban Mesir Kuno, kehancuran Kenisah Yerusalem, berdirinya Kerajaan Bizantium, dan peperangan terus-menerus dengan bangsa Persia hingga ke daerah Timur, turut mewarnai Kota Makkah.

Sayyed Hossen Nasr dalam Muhammad Man of Allah (1982) mencatat bahwa lebih dari seribu tahun di Arabia, ajaran monoteistik telah ditinggalkan. Mayoritas bangsa Arab telah jatuh ke dalam jurang kemusyrikan yang paling buruk. Mereka telah melupakan kebenaran dan tenggelam dalam zaman kejahilan (jahiliyah) yang menjadi latar belakang lahirnya Islam. Satu-satunya pengecualian, di samping sejumlah kecil umat Kristen dan Yahudi yang berdiam di Arabia, adalah terdapat beberapa orang yang menyendiri dan yang ingat terhadap ajaran asal Nabi Ibrahim, yaitu orang-orang yang disebut Alqur'an sebagai kaum hanif atau hunafa. Maka, lahirlah Muhammad yang tidak hanya menjadi nabi dan rasul Allah, tetapi juga kekasih Allah dan rahmat yang dikirimkan ke muka bumi, sebagaimana disebutkan dalam Alquran (21: 107), Dan tidaklah kami utus engkau (Muhammad), kecuali sebagai rahmat bagi sekalian alam.

Karena, Muhammad adalah nabi yang lahir dengan spirit teologi pembebasan (liberation theology). Islam yang diturunkan Allah melalui Muhammad adalah agama yang membebaskan kaum tertindas, mengangkat derajat orang-orang yang kalah, dan membebaskan umat manusia dari hegemoni tradisi dan sistem yang membelenggu.

Ada pendapat yang menarik dari Thoha Husein, seorang intelektual dari Mesir dalam Al Fitnatul Kubro yang dikutip oleh Novriantoni (2002). Apa reaksi kaum Quraisy sekiranya Nabi SAW hanya menganjurkan prinsip tauhid? Menurut Thoha, andaikan Muhammad hanya membawa tauhid, minus sistem sosial dan ekonomi, tentu banyak orang Quraisy menyambut seruan Muhammad dengan mudah.

Thoha beralasan bahwa orang Quraisy pada hakikatnya tidak secara penuh percaya berhala dan juga tidak benar-benar mempertahankan 'tuhan-tuhan' mereka itu. Berhala-berhala itu hanya sekadar alat, bukan tujuan. Alat untuk mengelabui semua orang Arab agar mudah ditipu dan diperas. Orang yang menilai bahwa Nabi hanya menyeru Tauhid sebagai lawan tanding Ta'addud (politeis), panutan Arab kala itu tentu keberatan dengan pendapat Thoha. Tapi, bila struktur sosial, budaya, politik, dan ekonomi Arab pra-Islam ditilik lebih cermat, tentulah pendapat itu tidak mengejutkan.

Sebelum lahir seorang bayi bernama Muhammad atau sekitar 14 abad yang silam, ada tiga wilayah yang menjadi ikon peradaban dunia dengan ciri khas masing-masing, yakni Romawi Timur, Persia, dan India (Mushaffa Ibnu Dja'far: 2006). Romawi Timur (Imperium Byzantium) dengan bala tentaranya yang mahadahsyat berhasil menguasai Yunani, Balkan, sebagian besar Asia, negara di sekitar laut tengah, Mesir, dan seluruh Afrika bagian utara. Meski wilayah kekuasaannya merambah ke berbagai belahan bumi, keterpurukan melanda di mana-mana. Terjadi perang dingin antarpemeluk mazhab beragama.

Terbaginya masyarakat pada strata tertentu membuat kesenjangan sosial begitu menganga. Ekonomi pun menjadi carut-marut sehingga perang saudara antara rakyat dan kekaisaran tak terhindarkan. Di Persia, agama justru menjadi justifikasi untuk berbuat semena-mena. Penindasan terhadap kaum lemah pun merajalela. Penguasa mengaku, mereka merupakan keturunan tuhan. Titah raja pun harus disikapi sebagai titah tuhan sehingga kepongahanlah yang diperankan.

Seluruh kekayaan alam diakui menjadi milik penguasa. Rakyat menjadi korban pola hidup penguasa. Harta dan tenaga rakyat diekploitasi untuk kepentingan orang-orang teras kekaisaran. Sementara itu, di India, segala sesuatu yang menakjubkan, menarik, bahkan berbagai macam fasilitas menjadi sesembahan. Masing-masing punya tuhan yang berbeda. Sistem kasta telah membunuh kemanusiaan bangsa India. Penduduk kelas satu (Kasta Brahmana) harus dimuliakan, tidak boleh sengsara meski paceklik melanda. Meski berbuat salah, mereka tidak bisa disentuh hukum. Penduduk kelas dua (Kasta Ksatria) terdiri atas prajurit perang. Sedangkan, kelas tiga (Kasta Waisha) adalah petani dan pedagang. Sementara itu, kelas empat adalah budak (Kasta Sudra) yang kedudukannya begitu tidak bernilai. Bahkan, dalam hukum, mereka lebih hina dari binatang.

Muhammad adalah manusia biasa. Namun, karena perjuangannya melampaui egoisme, Muhammad manusia pun berubah menjadi Muhammad Nabi. Proses itulah yang membutuhkan pengorbanan besar dan perjuangan yang berdarah-darah. Sehingga, tidak ada umat manusia yang melebihi penderitaan yang dipikul Nabi Muhammad. Tidak ada kesengsaraan di muka bumi ini sebagaimana dalam sejarah hidup Muhammad. Dari pergulatan sosial dan pergulatan spiritual inilah, kemudian Allah mengangkatnya menjadi utusan sekaligus pemimpin bagi umat manusia menuju cakrawala ketuhanan.

Penghormatan terhadap Nabi yang berjuang untuk umat manusia dan menebar cinta untuk semesta (rahmatan lil 'alamin) itulah yang melahirkan peringatan Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi pertama kali diperkenalkan oleh Abu Said al-Qakburi, seorang gubernur Irbil, Irak, pada masa pemerintahan Sultan Salahuddin Al-Ayyubi (1138-1193). Tujuannya adalah membangkitkan kecintaan kepada Nabi Muhammad SAW serta meningkatkan semangat juang kaum Muslim saat itu yang sedang terlibat dalam Perang Salib melawan Pasukan Kristen Eropa dalam upaya memperebutkan Kota Yerusalem.

Pada masa itu, dunia Islam sedang mendapat serangan-serangan gelombang demi gelombang dari berbagai bangsa Eropa (Prancis, Jerman, dan Inggris). Inilah yang dikenal dengan Perang Salib atau The Crusade. Pada tahun 1099, laskar Eropa merebut Yerusalem dan mengubah Masjid Al-Aqsa menjadi gereja! Umat Islam saat itu kehilangan semangat perjuangan (jihad) dan persaudaraan (ukhuwah). ini disebabkan umat Islam secara politis terpecah-belah dalam banyak kerajaan dan kesultanan meskipun khalifah tetap satu, yaitu Bani Abbas di Baghdad, sebagai lambang persatuan spiritual (Irfan Anshory: 2004).

Semoga peringatan Maulid Nabi kali ini benar-benar memancarkan teologi pembebasan yang membebaskan bangsa Indonesia dari segala problematika dan dialektika penghancuran serta selamat dari malapetaka yang mengancam kehidupan anak-anak bangsa.

(-)

Berharap Solusi dari Ekonomi Islam

2009-03-05T06:13:00.000+07:00

Forum Ekonomi Islam Dunia Ke-5 di Jakarta membicarakan pengembangan keuangan islami, sistem yang sesuai syariat Islam, bebas dari spekulasi dan riba.

Termasuk juga dibicarakan peran negara-negara Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim lain yang memiliki dana begitu besar untuk secara bersama-sama mengatasi krisis keuangan dan resesi ekonomi global. Wajar dan tepat karena ekonomi syariah berpotensi besar menjadi solusi krisis itu. Sifatnya yang menekankan etika, keadilan, menjauhi unsur spekulasi, dan terkait erat sektor riil sangat dibutuhkan untuk terciptanya sistem perekonomian berkelanjutan yang tidak mudah bergejolak.

Salah satu ide muncul dari Indonesia, agar ada semacam dana himpunan bersama negara-negara yang menganut sistem ekonomi syariah untuk mendukung investasi di suatu negara. Dengan demikian, seperti diutarakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, negara Muslim yang tidak memiliki kemampuan maksimal untuk membangun negerinya akan mendapatkan manfaat dari dana yang kini dipegang oleh negara Muslim pengekspor minyak.

Ide itu menarik karena menonjolkan aspek keadilan. Negara-negara Islam di Timur Tengah, penghasil dan pengekspor minyak mentah, misalnya, memiliki dana setidaknya 4 triliun dollar AS. Mereka menikmatinya akibat melonjaknya harga minyak dari 60 dollar menjadi 147 dollar AS per barrel. Sementara begitu banyak negara yang tak punya sumber, bahkan akses ke sumber minyak bumi, kian miskin dengan melonjaknya harga tersebut.

Jumlah dana ”syariah” itu lebih besar lagi jika dikalkulasi bersama dana negara berpenduduk Muslim, atau negara non-Muslim tetapi sudah menerapkan dan mengembangkan sistem keuangan syariah. Tentu saja dana sebesar itu akan senantiasa mencari tempat pengembangbiakan yang kondusif, aman, dan sesuai syariat. Potensi penanaman modal itu banyak terdapat di negara yang masih tergolong miskin, dalam tahap berkembang, tidak punya sumber daya finansial, tetapi memiliki sumber alam luar biasa kaya.

Dengan mempertemukan dua kepentingan itu melalui kendaraan sistem ekonomi dan keuangan syariah, sistem yang lebih adil dan transparan tersebut, setidaknya sebagian persoalan dunia, yakni kemiskinan dan keadilan, telah coba diatasi bersama. Apalagi sistem ekonomi dan keuangan yang kapitalistis sedang digugat di mana-mana, bahkan banyak yang menilai telah ambruk. Sistem syariah diharapkan tampil sebagai solusi.

Kita berpendapat, tujuan itu bisa dicapai manakala ada keserasian dan keselarasan aturan yang berlaku di negara-negara yang menerapkan prinsip ekonomi syariah. Dan yang paling penting, aturan itu berlaku universal, global, dan tidak multitafsir. Apalagi, ekonomi syariah bukan sistem eksklusif untuk orang Islam saja, tetapi bisa juga digunakan oleh semua insan pelaku ekonomi.

Negara-negara Islam Lahirkan Deklarasi Jakarta

2009-03-05T06:08:00.000+07:00

Rabu, 4 Maret 2009 | 05:46 WIB

Jakarta, Kompas - Forum Ekonomi Islam Dunia atau WIEF Ke-5 melahirkan sebuah kesepakatan bersama antarnegara Islam yang disebut sebagai Deklarasi Jakarta.

Salah satu poin pentingnya adalah mengakomodasi proposal Pemerintah Indonesia tentang pembentukan dana siaga yang berasal dari dan digunakan untuk negara-negara berbasis ekonomi syariah di dunia atau dikenal dengan Islamic Expenditure Support Fund.

Wakil Ketua Panitia Penyelenggara WIEF Ke-5, Irman Gusman, mengungkapkan hal itu saat membacakan Deklarasi Jakarta, dalam Penutupan WIEF Ke-5 di Jakarta, Selasa (3/3). Acara ini ditutup oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Proposal tentang pembentukan Islamic Expenditure Support Fund tersebut diungkapkan oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ketika membuka WIEF, Senin (2/3).

Deklarasi Jakarta menetapkan tujuh kelompok rekomendasi. Pertama, rekomendasi untuk mengatasi krisis keuangan global.

Kedua, langkah-langkah pengamanan produk makanan. Ketiga, pengamanan energi. Keempat, pengembangan usaha kecil dan menengah secara global.

Kelima, pengembangan bisnis yang dilakukan oleh perempuan di negara Muslim. Keenam, pengembangan kapasitas para pemimpin muda di negara-negara anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI). Ketujuh, kesepakatan untuk mengembangkan dunia pendidikan.

Menurut Irman, salah satu langkah konkret dalam mengatasi krisis keuangan global adalah dengan mendukung percepatan perluasan kerja sama ekonomi regional melalui implementasi Rencana Aksi 10 Tahun OKI.

Sementara itu, Ketua Yayasan WIEF, Tun Musa Hitam, mengatakan bahwa deklarasi tersebut merefleksikan ide-ide yang muncul dalam tiga hari penyelenggaraan WIEF Ke-5.

”Lebih memulai dari hal-hal kecil, daripada mengungkapkan hal-hal yang besar, namun setelah itu dilupakan,” ujarnya.(OIN)

Islam dan Kesejahteraan Dunia Muslim

2009-03-04T05:25:00.000+07:00

Yuslam Fauzi
(praktisi perbankan syariah/Dirut Bank Syariah Mandiri)

Dalam beberapa hari ini, tepatnya pada tanggal 1 s.d. 4 Maret 2009, Indonesia menjadi tuan rumah World Islamic Economic Forum (WIEF) ke-5. WIEF biasanya dihadiri oleh ratusan peserta dari berbagai negara untuk membahas ekonomi dan keuangan Islam, dengan pendekatan ilmiah dan empiris-praktis. Pertemuan terakhir digelar tahun lalu di Kuwait.

Forum kali ini memiliki arti yang sangat penting sekurang-kurangnya karena dua alasan. Pertama, karena ia diselenggarakan di tengah situasi ekonomi global yang semakin menunjukkan arah yang buruk. Dari forum ini diharapkan lahir tawaran-tawaran yang kongkret untuk membantu mengatasi situasi itu. Mungkin karena alasan inilah 5th WIEF ini mengambil tema, ''Food and Energy Security & Stemming the Tide of Global Financial Crisis.''

Kedua, karena kenyataan bahwa tingkat kesejahteraan dunia Muslim, jika kita ukur dengan tingkat kesejahteraan negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, dengan ukuran Indeks Perkembangan Manusia (Human Development Index), saat ini tetap berada pada posisi yang sangat rendah, walaupun negara-negara Muslim Timur Tengah selama bertahun-tahun menikmati kemakmuran ekonomi akibat kekayaan alam yang melimpah, terutama minyak dan gas. Forum ini dapat dijadikan ajang untuk introspeksi tentang apa saja yang benar dan yang salah yang selama ini telah dilakukan oleh bangsa-bangsa Muslim itu.

Dengan tulisan ini, saya akan mengingatkan tentang tujuan dari syariah Islam yang tetap harus menjadi kerangka dasar sekaligus menjadi cita-cita utama dalam setiap kali kita berusaha mengembangkan ekonomi Islam. Dalam tulisan ini juga, saya akan mengungkapkan fakta-fakta penting tentang keadaan dan permasalahan yang berhubungan dengan kesejahteraan dunia Muslim, termasuk Indonesia, dan menawarkan solusi yang paling sesuai dengan tujuan dari syariah itu.

Tujuan Syariah
Imam Al-Syathibi (Abu Ishaq Ibrahim ibn Musa Al-Syathibi, wafat 790 Hijriah), seorang pemikir Islam yang memelopori lahirnya ilmu maqaashid al-syarii'ah (tujuan-tujuan syariah) melalui karya monumentalnya, Al-Muwafaqaat, menjelaskan bahwa tujuan utama syariah Islam adalah meningkatkan kesejahteraan manusia. Syariah, menurut Al-Syathibi, adalah sesuatu yang berimplikasi pada kebaikan, seperti kejujuran, keadilan, keterbukaan, toleransi, dan kasih sayang, sebagaimana bahwa tujuan utama syariah itu ialah untuk menciptakan kesejahteraan manusia.

Jika kita menoleh ke Alquran, kita akan melihat betapa besarnya perhatian Tuhan pada kesejahteraan ini. Di dalam Alquran, sedikitnya ada 69 ayat yang secara khusus menyebut kemiskinan. Di samping itu, masih ada puluhan lagi ayat-ayat yang menyebut kata sejenis dengan kemiskinan, seperti kata faqir, fuqara, ba's, saa'il, qani', mu'tarr, dhaa'if, dan mustadh'afiin. Selain itu, sedikitnya ada 42 ayat tentang zakat yang korelasinya dengan kemiskinan juga amat erat. Jika dijumlah, kita akan menemukan lebih dari 150 ayat Alquran yang berkorelasi dengan kemiskinan.

Sekadar untuk perbandingan, yang terkait dengan riba, yang tentu saja juga merupakan prinsip penting di dalam ekonomi Islam, hanya ada 7 ayat. Besarnya perhatian Islam pada kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan manusia bisa juga dilihat dari banyaknya hadis Nabi Muhammad tentang hal itu. Di dalam salah satu hadis dikatakan bahwa kefakiran amat dekat pada kekafiran. Jadi, sejalan dengan tujuan diutusnya Muhammad SAW untuk menjadi 'tanda' bagi kasih sayang Tuhan bagi alam semesta (lihat Alquran surah Al Anbiyaa ayat 107), syariah yang dibawanya pun mempunyai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat manusia.

Mengukur Kesejahteraan
Kamus Wikipedia menyatakan, sejahtera adalah kondisi atau keadaan yang baik di mana manusia dalam keadaan makmur, sehat, dan damai. Welfare (sejahtera) juga berarti well being (healthy, happy, and prosperous). Selama beberapa tahun setelah Perang Dunia II, pengukuran tingkat kesejahteraan manusia mengalami perubahan. Pada 1950-an, sejahtera diukur dari aspek fisik, seperti gizi, tinggi dan berat badan, harapan hidup, serta income. Pada 1980-an, ada perubahan di mana sejahtera diukur dari income, tenaga kerja, dan hak-hak sipil. Pada 1990-an, Mahbub Ul-Haq, sarjana keturunan Pakistan, merumuskan ukuran kesejahteraan dengan yang disebut Human Development Index (HDI). Dengan HDI, kesejahteraan tidak lagi ditekankan pada aspek kualitas ekonomi-material saja, tetapi juga pada aspek kualitas sosial suatu masyarakat.

HDI merupakan gabungan dari tiga komponen (subindeks), yaitu: 1. Life Expectancy Index (Indeks Harapan Hidup), 2. Education Index (Indeks Pendidikan) yang diukur dari Enrolment Index (indeks yang mencerminkan tingkat keterdaftaran penduduk di sekolah formal) dan Adult Literacy Index (indeks melek huruf di kalangan penduduk dewasa), dan 3. Per capita GDP at Purchasing Power Parity Index (Indeks Pendapatan Per kapita yang disesuaikan dengan paritas daya beli), yang dengan singkat disebut GDP Index. Ketiga sub indeks itu masing-masing mengambil porsi sepertiga di dalam menetapkan HDI.

HDI setiap tahun diukur dan dipublikasikan oleh United Nation Development Program (UNDP). Pada November 2008, UNDP memublikasikan ranking HDI tahun 2006 atas 179 negara. Dalam analisis ini, yang saya maksud dengan negara Muslim adalah negara dengan populasi Muslim 60 persen atau lebih dari total populasi penduduk negara itu. Dari 30 negara dengan HDI tertinggi diperoleh fakta-fakta terkait dengan dunia Muslim sebagai berikut:

Hanya ada dua negara Muslim, yaitu Brunei Darussalam (ranking 27) dan Kuwait (ranking 29), yang masuk di dalam jajaran 30 negara dengan HDI tertinggi. Dua negara tersebut memiliki HDI tinggi karena ditopang oleh GDP Index. Tanpa harus kita buktikan, tingginya GDP Index kedua negara tersebut adalah karena tingginya pendapatan dari kekayaan alam yang tidak terbarukan (minyak dan gas).

Sebaliknya, negara-negara Eropa dan Asia yang mendominasi urutan 30 negara dengan HDI tertinggi itu adalah umumnya negara-negara yang unggul di pengembangan teknologi (knowledge-based economy). Padahal, negara-negara tersebut tidak memiliki sumber daya alam yang dapat diunggulkan. Sekadar informasi tambahan, apabila kita susun 30 negara dengan Education Index tertinggi, kita tidak menemukan satu pun di antaranya yang merupakan negara Muslim.

Penduduk kedua negara Muslim itu hanya tidak lebih dari 2,77 juta jiwa, yaitu Brunei Darussalam 343.653 jiwa dan Kuwait 2.418.393 jiwa. Total penduduk kedua negara itu mewakili hanya 0,3 persen dari total penduduk negara di jajaran 30 negara dengan HDI tertinggi, yang jumlahnya mencapai kira-kira 913 juta jiwa, atau hanya 0,15 persen dari total Muslim dunia (appr. 1,5 miliar jiwa), dan 0,04 persen dari total penduduk dunia (appr. 6,3 miliar jiwa).

Sebagai negara dengan populasi yang sangat besar, ekonomi Indonesia memiliki karakteristik yang berbeda dengan karakteristik negara-negara Muslim di Timur Tengah. Fokus peningkatan GDP per kapita dan pendidikan di Indonesia harus dilakukan dengan memberdayakan sektor-sektor yang memiliki banyak pelaku (the bottom of the pyramid, meminjam istilah Prahalad). Yaitu, sektor Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), yang jumlahnya mencapai hampir 50 juta unit dan menyerap hampir 92 juta tenaga kerja. Dengan menempatkan UMKM dalam prioritas utama pembangunan ekonomi Indonesia, sesungguhnya kita juga sedang melaksanakan pesan Islam: Hendaknya harta itu jangan hanya beredar di antara orang-orang kaya saja di antara kamu. [QS Al-Hasyr (59): 7].

Meredefinisi Ulama

2009-02-27T21:22:00.000+07:00

Oleh: Dody Riyadi HS

(Dosen Sosiologi STAI Binamadani Tangerang)

Sidang Ijtima Ulama Fatwa III di Padang Panjang, Sumatra Barat, pada 24-26 Januari 2009, melahirkan polemik tak berkesudahan. Energi dihabiskan untuk mempermasalahkan lima hal yang lebih dialamatkan kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai komunitas terorganisasi ahli agama ketimbang kepada fatwa yang ditetapkannya. Pertama, otonomi institusi. Karena terbentuk oleh otoriterisme Orde Baru pada 1975, otonomi MUI hingga 11 tahun reformasi, tetap diragukan.

Dana operasional dari pemerintah dan biaya proses sertifikasi dari pemesan fatwa dipersepsi masyarakat bernilai politis dan ekonomi.Kedua, status organisasi. Kepengurusan MUI didominasi elite Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah. Karena itu, status MUI sebagai poros tengah kedua ormas terbesar yang berpusat di Pulau Jawa itu tidak memiliki basis massa secara langsung. Fatwa MUI merupakan kinerja lembaga kajian keagamaan, tidak mengikat secara sosiokultural warga kedua organisasi itu. Dalam masalah keharaman golongan putih dan khususnya rokok, bukan dukungan implementasi yang diberikan NU dan Muhammadiyah, melainkan justru kontroversi.

Ketiga, kapasitas intelektual. Dalam konsepsi mayoritas masyarakat, MUI diartikan sebagai komunitas pakar dalam agama Islam atau ulama fikih. Gelar KH adalah fakta konsepsi itu. Kendati di dalam MUI terdapat tokoh atau pakar dalam beragam bidang ilmu, tetapi masyarakat melihat ulama fikih dominan dalam struktur organisasi. Karena itu, tema yang begitu luas semisal bunga bank konvensional, Hak Atas Kekayaan Intelektual, sekularisme, pluralisme, liberalisme agama, yoga, rokok, dan golput dianggap di luar kapasitas keilmuan MUI.

Keempat, target parsial. Dalam masalah rokok, hukum haramnya dibatasi hanya untuk wanita hamil, anak-anak, di tempat umum dan internal MUI. Akomodasi atas kecanduan umat pada rokok dan ketergantungan pemerintah serta warga Jatim dan Jateng pada rantai ekonomi rokok membuat MUI dinilai tidak konsisten. Kelima, substansi fatwa. Sifat fatwa hanyalah moral, tidak mengikat umat secara legal. Posisi fatwa sebatas respons intelektual atas persoalan krusial masyarakat sekaligus rekomendasi institusional untuk lembaga sosial, politik, dan ekonomi.

Apa yang sesungguhnya telah terjadi dengan ulama? Mengapa umat tak taat kepada ulama? Apa sebenarnya definisi dan kriteria ulama? Sebagai pewaris para nabi (al-ulama waratsat al-anbiya), para ulama dituntut punya peran sosioreligius atas pelbagai problem kehidupan. Tidak taatnya umat kepada ulama mengindikasikan tidak paralelnya konsepsi masyarakat dan realitas ulama kini dengan teladan para nabi, khususnya Nabi Muhammad dan para ulama klasik.

Uswah para nabi
Para nabi tidak diutus tanpa rekam jejak. Pertama, lahir di tengah masyarakat yang kemudian menjadi audiens dakwah. Yusuf dan Ismail bukan penduduk asli Mesir dan Mekah, tetapi lama tinggal dan konsisten menunjukkan integritas moral (shidq). Kedua, berani, jujur, dan bertanggung jawab menyerukan kebenaran kepada penguasa otoriter agama, politik, dan ekonomi, sekalipun kepada keluarga sendiri (tabligh). Ibrahim kepada Namrud dan Azar serta Musa kepada Firaun dan Qarun menegaskan hal itu. Ketiga, strategi intelektual (fathanah) berperan dominan dalam menghadapi super power. Ibrahim terhadap Namrud dan Firaun, Daud terhadap Jalut, Sulaiman terhadap Bilqis membuktikan itu.

Kekuasaan para nabi, baik politik, ekonomi, maupun intelektual, adalah kekuasaan bermaslahat. Mereka tak menggunakan kekuasaan untuk memberdayakan diri sendiri, keluarga, atau kolega (manah). Para nabi menghidupi diri dan keluarga secara mandiri, tak bergantung pada umat atau pada kekuasaan yanga mereka pegang. Daud, Sulaiman, dan Yusuf menjadikan kekuasaan politik, ekonomi, dan intelektual sebagai fasilitas publik untuk memulihkan hak politik rakyat, mereformasi birokrasi dari pejabat korup, dan menyejahterakan rakyat melalui swasembada pangan.

Para nabi penguasa politik tak tinggal diam di singgasana menunggu laporan bawahan. Mereka berkomunikasi secara langsung, mendengar dan membahas masalah bersama masyarakat. Sulaiman terbiasa berdialog dan Yusuf berpartisipasi mendistribusikan pangan. Kesadaran kapasitas diri dan rendah hati amat menonjol dalam memecahkan permasalahan atau dalam menghadapi kekuasaan. Harun diminta Musa menjadi juru bicara kenabian karena kompetensi komunikasinya. Bahkan, seekor Hudhud dijadikan Sulaiman sebagai pengamat kekuasaan Bilqis.

Nabi Muhammad, uswah terbesar Islam, telah menunjukkan integritas sosial, moral, dan intelektual, jauh sebelum kenabiannya. Kejujuran berdagang, keaktifan berorganisasi, seperti pada Hilf al-Fudhul dan kebijaksanaan mendamaikan konflik Hajar Aswad hanya sebagian kecil track record Al-Amin yang tanpa polemik diamanahkan kepadanya. Kualitas sosioreligius Al-Amin membuat wahyu Allah pada hakikatnya tidak diragukan kelas sosial mana pun, termasuk elite Quraisy. Kekuasaan sosial, agama, ekonomi, dan politik menutupi iman Quraisy kepadanya.

Ulama dalam Alquran
Ulama, secara spiritual, adalah orang yang takut kepada Allah. Secara intelektual, ulama adalah orang yang memahami secara mendalam pengetahuan agama Islam. Ulama dengan kapasitas demikian mendominasi masyarakat. Mereka menguasai masjid, lembaga pendidikan, organisasi sosial dan keagamaan, bahkan partai politik. Apakah realitas itu paralel dengan konsep ideal ulama dalam Alquran? Surah Faathir ayat 27-28 menggambarkan secara jelas siapa yang disebut ulama, apa objek ulama, dan bagaimana ulama melihat objek itu.

''Tidakkah kamu melihat bahwasanya Allah menurunkan hujan dari langit lalu Kami hasilkan dengan hujan itu buah-buahan yang beraneka jenisnya. Dan, di antara gunung-gunung itu ada garis-garis putih dan merah yang beraneka warnanya dan ada pula yang hitam pekat. Dan, demikian pula di antara manusia, binatang-binatang melata dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warna dan jenisnya. Sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya, hanyalah ulama. Sesungguhnya Allah Mahaperkasa lagi Maha Pengampun.''

Terhadap alam, seorang alim tak seperti kebanyakan orang yang melihatnya dengan penglihatan biasa. Seorang alim memanfaatkan penglihatan mendalam untuk secara objektif mendapatkan informasi, data, dan bukti atau fakta sejelas-jelasnya suatu fenomena. Kata alim yang seakar dengan kata alam berarti mengetahui sesuatu secara jelas (Shihab, 1996). Seorang alim atau yang oleh masyarakat disebut orang berilmu, pertama, orang yang mengetahui secara jelas atau mendalam alam ciptaan Allah melalui metode ilmiah, kedua, kebalikannya, orang yang menggunakan metode ilmiah untuk mengetahui secara jelas atau mendalam alam ciptaan Allah.

Penglihatan mendalam identik dengan pengamatan atau observasi. Dalam Surah Faathir disebut tara, dari kata ra'a-yara yang konteksnya adalah alam raya yang realistis: langit (al-sama), hujan atau air (ma), buah-buahan (al-tsamarat), gunung (al-jibal), manusia (an-nas), binatang melata (al-dawwab), binatang ternak (al-an'am). Alim adalah orang berilmu tentang satu atau beberapa fenomena alam (natural scientist) dan fenomena sosial (social and behavioral scientist). Dan, dengan ilmunya itu ia kagum kepada ciptaan-Nya sekaligus takut (khasyyah) kepada ketidaksempurnaan takwanya. Belum disebut alim, ilmuan, saintis, pakar, intelektual, cendekiawan, tanpa takwa. Belum sebenar takwa bila takut kepada Allah tanpa ilmu.

Dalam sejarah keilmuan Islam, ulama ternyata tidak hanya berarti hamba-hamba Allah yang berilmu sekaligus bertakwa. Tetapi, ulama juga bermakna mempunyai ragam ilmu yang dikuasai seorang alim. Misalnya, Imam Al-Ghazali (1058-1111) yang masyhur karena kitab-kitab yang ditulisnya. Tiga kitabnya, sebagai contoh, Ihya Ulum al-Din, al-Munqidz min al-Dhalal, dan Tahafut al-Falasifah membuktikan kealimannya dalam fikih sama alimnya dalam kalam, filsafat, dan tasawuf. Ibnu Rusyd (1126-1197) yang masyhur karena Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtashid tak hanya alim dalam fikih, tapi juga alim dalam kedokteran dan filsafat.

Makin banyak peng-alam-an dan beragam ilmu seorang alim kian fenomenal ke-ulama-annya. Ke mana pun Ibnu Khaldun (1332-1406) pergi untuk tujuan politik, agama, atau ilmu, para penguasa dan ulama menawarkan jabatan politik, agama, dan ilmu sebagai diplomat, hakim, atau profesor. Muqaddimah yang membuktikan klaim Ibnu Khaldun sebagai pencipta ilmu sejarah tak hanya menjadi kebanggaan umat Islam, tetapi teori-teori sosial (ekonomi, sosiologi, politik) dalam kitab itu diakui orisinalitas dan kontribusinya oleh ilmuwan Barat hingga kini.

Siapa pun ulama klasik yang disebut, yang pasti adalah, pertama, kealiman terhadap Alquran dan sunah Nabi mengawali keulamaan mereka dalam begitu banyak ilmu. Kedua, ketakwaan dan kealiman mereka dalam agama sekaligus alim dalam natural (al-sama, ma, al-tsamarat, al-jibal, al-dawwab, al-an'am) dan sosial humaniora (an-nas) sebagaimana secara implisit diklasifikasi Surah Faathir, menempatkan derajat umat Islam jauh lebih mulia di antara umat-umat lain. Apakah ulama dalam organisasi keagamaan dan kemasyarakatan, lembaga pendidikan, politik, dan pemerintahan, pertama, mengamalkan shidq, tabligh, fathanah, dan amanah para nabi dalam politik, ekonomi, dan intelektual. Kedua, alim dalam agama sekaligus alim dalam natural dan sosial humaniora?

(-)

Fatwa Rokok Haram

2009-02-27T21:00:00.000+07:00

Buah simalakama rokok
membuat MUI kali ini tak bisa tegas
menyatakan merokok itu haram.

Jum'at, 30 Januari 2009, 08:15 WIB

ilustrasi rokok (www.dicts.info)

VIVAnews - Lagi-lagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) membuat kejutan. Setelah melarang yoga, MUI lagi-lagi buat fatwa. Tapi kali ini giliran rokok yang diharamkan. Fatwa itu dikeluarkan Senin, 26 Januari 2008, dalam rapat Ijtima MUI di Padang, Sumatera Barat.

Pro kontra soal rokok memang bukan perkara baru. Di setiap negeri, ulah perokok memang sudah seperti musuh. Lihat saja setiap bungkus rokok. Di kotak itu secara menyolok mata selalu tertera peringatan merokok dapat membahayakan kesehatan.

Tapi tak selamanya rokok dibenci. Menurut penelitian LDFEUI, pada tahun 2005 saja terdapat lebih 37 juta rumah tangga yang menghabiskan Rp 113.000 untuk rokok setiap bulannya. Dengan demikian, Rp 4,1 triliun setiap bulannya dibakar sia-sia. Setahun, jumlah uang yang dibakar mencapai hampir Rp 50 triliun!

Karenanya, bisnis candu ini tak pernah goyang dalam krisis. Lihat saja daftar 10 orang terkaya 2009 versi Majalah Forbes terbaru. Lima dari 10 orang terkaya Indonesia datang dari usaha bisnis candu asap ini. Nama Djarum, Gudang Garam dan Sampoerna adalah jaminan pengantrol kekayaan di negeri ini.

Inilah sebabnya rokok menjadi salah satu penghasil pajak nomer wahid. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT), misalnya, besarannya setiap tahun selalu naik. Pada 2009, DBH CHT berjumlah 960 miliar rupiah. Jumlah itu meningkat sekitar 160 miliar rupiah dibanding 2008. Tak heran jika DPR gemas ingin menaikkan cukai hingga 100 persen.

Pabrik rokok juga mencatat sebagai pembayar cukai terbesar. Tahun 2007 misalnya, PT HM Sampoerna Tbk memproduksi rokok 66,6 miliar batang. Perusahaan yang menguasai 28 persen pangsa pasar rokok di Indonesia itu membayar cukai rokok sampai Rp 17 triliun.

Tapi bagaimana pendapatan daerah? Kota Kediri, markas PT Gudang Garam dan PT Sampoerna, kabarnya tak mendapat banyak dari derasnya cukai rokok yang dibayarkan. Padahal pada tahun 2008 saja, kontribusi pemasukan cukai rokok dari kedua raksasa rokok kota Kediri itu mencapai Rp 13,72 triliun. Rata-rata setiap bulan pemasukan dari pita cukai rokok kota itu sebesar Rp 300 miliar.

Namun dari penjualan cukai rokok, kota Kediri menerima Pendapatan Asli Daerah cuma Rp 1,63 miliar. Itu yang didapat dari pajak bumi bangunan (PBB) kedua perusahaan rokok tersebut, karena cukai rokok langsung dilipat pemerintah pusat.

Barangkali inilah buah simalakama bernama rokok. Dihisap merongrong kesehatan, dilarang sama sekali juga beresiko mencederai pendapatan negara. Ini barangkali sebabnya MUI kali ini terkesan setengah hati.

Belum apa-apa MUI mengaku merasa didesak untuk mengeluarkan fatwa. Belum lagi tentangan dari dalam MUI sendiri, seperti ditunjukkan penolakan Ketua MUI Kudus baru-baru ini. Saat datang ke Jakarta, Ketua MUI Kudus menyatakan tak setuju merokok diharamkan. Sebab, ada 700 ribu jiwa warga Kudus tergantung pada industri rokok. Belum lagi 120 ribu pekerja di pabrik rokok Kudus.

Tak mengherankan, fatwa MUI yang akan dikeluarkan kali ini pun bukan fatwa keras seperti merokok itu haram. Namun sebatas larangan merokok di area publik.

Maka, pro-kontra merokok pun agaknya belum akan berakhir. Bahkan, di tubuh MUI.

Edy Haryadi adalah wartawan VIVAnews

Prof. Sayyid Yaser Khomeini

2009-02-27T20:34:00.000+07:00

Khomeini, Agama dan Dunia Kontemporer

Peran Imam Khomeini amat besar ketika Revolusi Islam mencapai kemenangan. Selain anti imperialisme, Imam merupakan tokoh Islam pertama yang mengajak perempuan berdemonstrasi.

Kamis, 12 Februari 2009, 10:30 WIB

VIVAnews - Revolusi Islam Imam Khomeini berperan besar dalam kehidupan kontemporer saat ini. Terutama, terhadap materialisme yang sempat mendominasi dan melakukan pemaksaan penerimaan suatu pemikiran. Pada saat itulah Imam mengajak masyarakat untuk bangkit berdasarkan pandangan agama untuk menghadapi dunia.

Memang, setiap ilmu memiliki metode tersendiri. Pentingnya metodologi menjadikan bidang ini menjadi sebuah mata kuliah, termasuk Islam yang memiliki metodologi sendiri.

Di masa lampau, terdapat metodologi terhadap pemahaman satu agama. Sebagian pihak meyakini bahwa sejarah suatu agama mencakup semuanya sehingga agama dapat memiliki fungsi dalam kehidupan. Sebagian yang lain, melihat metodologi dari ayat-ayat yang terdapat dalam Al-Quran untuk melihat Islam itu sendiri.

Sebagian pihak mengenal Islam dari sudut pandang fiqih dan melihat bahwa Islam memiliki larangan, perintah dan pengambaran Tuhan. Dan itulah agama secara keseluruhan. Bagi kelompok lain yang ingin mengenal Islam, pendekatan filsafat digunakan sebagai cara. Pintu tasawuf juga digunakan oleh kelompok lain untuk mengenal dan mengetahui apa itu islam.

Puluhan tahun terakhir, ada kelompok lain yang menggunakan ilmu sebagai bukti bahwa agama memang dapat dijelaskan melalui ilmu tersebut. Metodologi yang telah disebutkan di atas, dapat menjelaskan hakikat sebuah agama.

Ini penting agar tidak menjadi hal yang menyesatkan. Imam Khomeini menyatakan bahwa banyak ulama yang ahli tidak memiliki hak untuk mengatakan bahwa agama sama dengan fiqih atau sebaliknya.

Begitu juga dalam buku lain yang mengenai tasawuf, Imam keberatan dengan para ulama yang mementingkan akhirat saja tanpa melihat kepentingan dunia. Sehingga setiap ayat dimaknai hanya untuk kepentingan akhirat saja. Dengan ilmunya, Imam memliki penjelasan yang lebih komprehensif.

Dalam tafsir, di awal revolusi Imam memiliki tafsir seperti surat Al-Fatihah yang diminati banyak orang. Dalam bidang filsafat, banyak yang menganggap ia anti terhadap filsafat, tapi Imam khomeini tetap maju.

Imam Khomeini juga memiliki kedekatan dengan bidang siar. Saat menyampaikan surat terhadap pemimpin Uni Soviet, Mikhail Gorbachev, Imam menganjurkan Gorbachev untuk mengenal Islam.

Bagi Imam Khomeini, berbagai aturan dan masalah adalah cara untuk mendidik manusia menjadi makhluk Ilahi. Menjalani kehidupan ini harus mengikuti ajaran yang ada di agama dalam berbagai aspek. Begitu juga untuk membentuk masyarakat ilahi.

Dan pada hari-hari seperti inilah Revolusi Islam mencapai kemenangannya.

Oleh karena itu, perkenankan saya mengutarakan empat poin penting pandangan Imam Khomeini:

Pertama, Imam anti pada kezaliman. Besarnya rasa itu membuat beliau senantiasa memerangi kezaliman tersebut. Imam juga menentang imperialisme juga saat orang-orang mengharapkan bantuan dari Barat ataupun Timur, sehingga ‘tidak Barat dan tidak Timur’ menjadi semboyannya.

Kedua, menjadikan orientasi gerakannya pada misi kerakyatan. Kepemimpinannya disebut dengan gerakan pragmatis, tidak meminta aspirasi dari rakyat. Begitu dia memimpin, ada referendum.

Ketiga, menghargai kedudukan wanita. Saat para ulama menganggap suara wanita adalah aurat bagi laki-laki, Imam mengajak para wanita untuk ikut berdemonstrasi dan menyampaikan suaranya. Imam juga memberi hak wanita untuk memilih dalam pemilu dan berkesempatan untuk memimpin.

Keempat, pandangan terhadap persatuan kaum muslimin. Bukan pandangan strategis dan taktik semata, namun benar-benar sebuah pandangan yang ingin dicapai.

Disarikan dari pidato Prof. Sayyid Yaser Khomeini, seorang cendekiawan, merupakan salah satu cucu mendiang pemimpin Revolusi Islam dan pemimpin spiritual Iran, Ayatullah Khomeini. Ceramah ini disampaikan dalam Seminar Internasional bertema “Religion in the Contemporary World” di Kampus UIN Syarif Hidayatullah, 5 Februari 2009.

• VIVAnews

Pluralisme Agama dan "Kebaikan Bersama"

2009-02-27T18:48:00.000+07:00

Jumat, 27 Februari 2009 | 00:36 WIB

Benyamin F Intan

Pluralisme adalah kenyataan sekaligus persoalan. Bagaimana caranya keberagaman agama membawa kemaslahatan dan bukan menjadi persoalan bangsa?

Pertanyaan itu ditujukan kepada saya saat menjadi narasumber diskusi CSIS, merayakan HUT ke-75 Harry Tjan Silalahi (13/2/2009).

Pertanyaan itu juga relevan, mengingat kebebasan beragama di Tanah Air kian tidak kondusif. Dalam refleksi awal 2009, ”Merajut Ulang Keiindonesiaan”, Syafii Anwar dari ICIP melaporkan, angka kekerasan kebebasan berkeyakinan tahun 2008 naik 100 persen menjadi 360 pelanggaran.

SETARA Institute mencatat, dari 367 pelanggaran kebebasan beragama tahun 2008, 88 adalah tindak kriminal warga dan 91 berupa intoleransi individu. Penghargaan terhadap realitas pluralisme menipis. Hal ini patut disesalkan, mengingat pluralisme suatu keniscayaan menghadirkan negara demokratis.

Salah kaprah

Penolakan terhadap pluralisme agama sering disebabkan kesalahpahaman atas konsep pluralisme. Pluralisme dipahami seolah sama dengan relativisme yang menganggap semua agama sama. Pola pikir pluralisme indiferen ini tidak menghargai keunikan beragama. Aspek keagamaan hakiki seperti kepercayaan religius yang membedakan agama satu dari yang lain tidak diperlakukan secara wajar. Hans Kung menyebutnya pluralisme ”murahan” tanpa diferensiasi dan tanpa identitas. Melaluinya, agama-agama dinisbikan, mengarah pada sinkretisme agama.

Beda dari indiferen, pluralisme nonindiferen mengakui dan menghargai keberagaman agama. Pola pikir ini menganggap serius aneka perbedaan antaragama. Paradigma ini menentang pereduksian nilai-nilai luhur agama, apalagi meleburkan satu agama dengan agama lain.

Seorang pluralis tidak harus menganut pluralisme indiferen. Penganut pluralisme indiferen pasti pluralis, tetapi pluralis belum tentu penganut pluralisme indiferen. Sebaliknya, menolak pluralisme indiferen tidak harus dicap antipluralis. Sejauh menganut pluralisme nonindiferen, orang itu pluralis. Namun, jika pluralisme nonindiferen ini pun ditolak, orang itu antipluralis.

Komunitas merdeka

Umum mengetahui, penolakan pluralisme nonindiferen, ketidaksanggupan menerima kehadiran ”yang lain”, menjadi pemicu utama konflik agama. Di sini masalah keberagaman diselesaikan dengan ”hukum rimba” melalui prinsip live and let die. Perbedaan dihilangkan dengan membidik hak hidup ”yang lain”, yang lemah dipaksa menuruti kehendak yang kuat.

Kebebasan menjadi barang mahal, terenggut arogansi dan dominasi pihak kuat. Dalam kondisi itu, ”komunitas merdeka” (community of freedom) menjadi prasyarat hadirnya pluralisme agama. Paradigma komunitas merdeka menjamin kebebasan agama pertama-tama dalam bentuk ”imunitas negatif” (negative immunity), di mana agama hidup damai melalui sikap live and let live (David Hollenbach, The Global Face of Public Faith, 142).

Dalam pola demikian, perbedaan diterima dengan terpaksa. Ada toleransi, tetapi amat minim. Penerimaan satu sama lain belum sepenuh hati, genuinitasnya diragukan. Ada hidup bersama, tetapi tak ada kebersamaan. Ada sapaan, tapi tak ada interaksi.

Sikap hidup seperti ini tidak cukup. Hidup bersama bukan hanya sosial dan praktis, tetapi juga harus secara ”teologis”. Toleransi bukan sekadar menerima kebera- gaman, tetapi bagaimana agar keberagaman membawa manfaat.

Dengan demikian, komunitas merdeka juga harus mencakup ”imunitas positif” (positive immunity), di mana agama bebas memengaruhi kehidupan publik dengan nilai-nilai universal yang diyakini (David Hollenbach, The Global Face of Public Faith, 143).

”Kebaikan bersama”

Peran publik agama harus dilakukan bersama dalam dialog membentuk ”kebaikan bersama” (common good). Dari tiap kelompok agama diperlukan ”kebajikan agung” (very great virtues), mencakup semangat kerja sama (spirit of cooperation), adil (fair-mindedness), kebernalaran (reasonableness), dan toleransi (John Rawls, Overlapping Consensus, 17). Selain itu, dibutuhkan good will memaslahatkan bangsa.

Konsepsi ”kebaikan bersama” yang dihasilkan bukan pendapat mayoritas atau sekadar titik temu argumentasi populer. ”Kebaikan bersama” dicapai saat ”doktrin solid” (doctrine solidifies) dan ada konsensus (John Courtney Murray, We Hold These Truths, 105). Itu berarti ”kebaikan bersama” bukan ”jumlah keseluruhan” (the sum), tetapi ”kesatuan” (the unity) dari partial goods. Meski kesatuan dari partial goods, ”kebaikan bersama” harus berjiwa pluralis (pluralist in structure) (John Courtney Murray, The Problem of State Religion, 158).

Artinya, ”kebaikan bersama” harus menjiwai spirit Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. ”Kebaikan bersama” berbeda dari partial good tiap kelompok agama, tetapi tidak boleh bertentangan dengan kepercayaan dan ajaran tiap kelompok. Syarat minimal ”kebaikan bersama”. Karena itu, menurut Franz Magnis-Suseno, harus bisa dijamin hak-hak kelompok minoritas.

Singkatnya, melalui prinsip ”kebaikan bersama”, jauh dari petaka bangsa, kehadiran pluralisme agama justru menjadi agen memaslahatkan bangsa.

Benyamin F Intan Direktur Eksekutif Reformed Center for Religion and Society

Arab Saudi

2009-02-23T20:20:00.000+07:00

Munculnya Kaum Neoreformis

EPA/WAEL HAMZEH
Warga Lebanon yang melakukan protes di Beirut, Lebanon, 14 Februari lalu, saat memperingati empat tahun pembunuhan mantan PM Rafik Hariri tidak hanya membawa poster raksasa Hariri (kiri), tetapi juga poster Raja Abdullah Bin Abdul Aziz dari Arab Saudi. Raja Abdullah disanjung luas di Lebanon karena merupakan "Pria terhormat, Pelindung Nasionalisme Arab dan Islam".

Minggu, 22 Februari 2009 | 00:59 WIB

Musthafa Abdul Rahman

Keputusan Raja Arab Saudi Abdullah Bin Abdul Aziz menunjuk seorang perempuan, Noura Al Faez, sebagai deputi menteri pendidikan urusan perempuan, Sabtu (14/2), memberi pesan bahwa roda reformasi di negara itu berjalan sesuai dengan rencana yang telah digariskan.

Penunjukan tersebut mengantarkan Noura Al Faez sebagai perempuan pertama yang menduduki jabatan tertinggi di pemerintahan di negara yang dikenal sebagai penganut aliran konservatif dan puritan. Hal itu tentu merupakan dobrakan baru dalam tradisi sosial dan politik di Arab Saudi.

Tampilnya Noura Al Faez sesungguhnya bukan kebetulan, tetapi terkait dengan geliat reformasi di Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk lainnya, yang bergerak berkat tumbuhnya kaum neoreformis di negara-negara Arab kaya minyak itu sejak awal tahun 1990-an.

Kaum neoreformis terdiri atas kaum intelektual, profesional, pengusaha, dan ulama yang tercerahkan. Sebagian besar dari mereka telah mengenyam pendidikan di AS dan Eropa berkat fasilitas beasiswa yang diberikan pemerintah. Sepulang dari studi di luar negeri, mereka melakukan pendekatan yang persuasif kepada pemerintah agar bersedia melakukan reformasi. Pemerintah Arab Saudi mendengar dan menerima saran dan pandangan mereka karena mereka dianggap kader kerajaan. Mereka itulah yang mampu meluluhkan hati keluarga kerajaan yang berkuasa di Arab Saudi untuk melakukan reformasi di negara itu.

Jadi, geliat reformasi di Arab Saudi bukan karena tuntutan rakyat bawah seperti di banyak negara lain, tetapi lebih merupakan hasil pendekatan kaum cerdik pandai terhadap keluarga kerajaan yang berkuasa.

Sejak awal tahun 1990-an, Arab Saudi menghadapi tuntutan perubahan ke arah yang lebih demokratis dan adanya partisipasi politik dari rakyat.

November 1990, sekelompok pengusaha Arab Saudi bersurat kepada pemerintah. Mereka meminta diakhirinya monopoli fatwa agama oleh sekelompok ulama yang diangkat pemerintah. Mereka juga meminta sistem politik dan pemerintahan dievaluasi, membentuk dewan syura yang mewakili semua wilayah, melakukan pengawasan terhadap eksekutif, memberi otoritas yang lebih besar kepada pemerintah lokal. Mereka menuntut reformasi atas lembaga yudikatif sehingga lebih terjamin efektivitas dan independensinya, persamaan antara warga tanpa memandang turunan, kabilah, mazhab, dan status sosial, serta kebebasan pers, memberi peran yang lebih besar kepada perempuan serta reformasi mendasar atas sistem pendidikan.

Tuntutan reformasi datang dari 453 delegasi pada Mei 1991. Terdiri atas ulama, hakim, dan dosen, mereka memohon Raja Fahd Bin Abdul Aziz agar melakukan reformasi mendasar atas sistem politik di negara itu.

Pada Januari 2003, sebanyak 104 cendekiawan Arab Saudi menghadap putra mahkota saat itu, Pangeran Abdullah Bin Abdul Aziz, menyampaikan piagam pembaruan dengan judul Pandangan Terhadap Tanah Air, Hari Ini dan Mendatang. Dalam piagam tersebut ditulis permintaan kaum cendekiawan agar diterapkan sistem monarki konstitusional di Arab Saudi.

Dalam piagam itu ditegaskan, sistem monarki konstitusional tidak mendepak keluarga raja dari kekuasaan, melainkan ingin menerapkan pola ”sebagai raja, tetapi tidak memerintah”, seperti di Inggris, Jordania tahun 1989, dan Bahrain tahun 2003.

Namun, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Pangeran Naif Bin Abdul Aziz menolak penerapan sistem monarki konstitusional itu di negaranya.

Faktor-faktor

Munculnya kaum neoreformis di Arab Saudi dan di negara Arab Teluk lainnya disebabkan faktor dalam negeri, regional, serta internasional.

Faktor internal di antaranya karena adanya kebebasan pers, khususnya jaringan internet dan pengaruh televisi satelit, seperti Aljazeera, MBC, ART, Orbit, dan Al Arabiya. Fenomena munculnya forum budaya di berbagai kota di Arab Saudi juga ikut berpengaruh. Dalam forum tersebut, sering digelar dialog yang melibatkan dosen, wartawan, sastrawan, dan pengusaha.

Misalnya, wacana pembaruan dan perubahan di Arab Saudi ditulis di berbagai media serta dibahas dalam forum dialog akademik dan budaya.

Forum dialog paling terkenal di Arab Saudi adalah yang selalu dihadiri Raja Abdullah Bin Abdul Aziz. Forum tersebut diberi nama ”Pusat Raja Abdul Aziz untuk Dialog Nasional” yang didirikan pada 3 Agustus 2003.

Faktor lain adalah berdirinya universitas swasta, baik universitas asing maupun nasional. Universitas swasta itu biasanya memberi mata kuliah yang berbeda dari universitas negeri.

Turut andil pula adalah pengiriman mahasiswa Arab Saudi belajar di berbagai perguruan tinggi di Eropa dan AS. Sepulang dari studi, mereka tidak hanya mengamalkan ilmu di bidangnya, melainkan juga menyerukan pembaruan dan perubahan seperti yang dialami dan dilihat di tempat mereka belajar.

Berdirinya lembaga-lembaga penelitian, seperti Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Riyadh, juga turut berperan.

Adapun faktor regional dan internasional adalah Perang Teluk II tahun 1990 yang menciptakan situasi baru di Arab Saudi dan kawasan Teluk. Perang Teluk II itu memberi dalih yang kuat kepada kelompok elite di kawasan itu untuk menuntut perubahan dan pembaruan.

Dalam konteks internasional, angin demokrasi yang bertiup di Eropa Timur dan Asia sejak awal tahun 1990-an turut berpengaruh kepada Arab Saudi.

Tata internasional saat ini yang memberi perhatian besar kepada isu demokrasi, multipartai, hak asasi manusia, masyarakat madani, dan pemberdayaan kaum wanita memberi dampak positif terhadap Arab Saudi.

Misi reformasi

Misi reformasi di Arab Saudi dan negara-negara Arab Teluk bertumpu pada beberapa hal, antara lain reformasi bertujuan tidak mendongkel kekuasaan raja, tetapi justru mempertahankan sistem monarki. Kaum neoreformis itu mendeklarasikan bahwa rezim monarki yang berkuasa adalah rezim yang legitimatif. Mereka tak berniat menggulingkan rezim monarki. Misi kaum neoreformis hanya berusaha lebih terlibat dalam proses pengambilan keputusan dalam konteks rezim yang ada.

Reformasi yang diharapkan adalah berbentuk perubahan sosial yang terencana dan berproses, bukan perubahan revolusioner. Reformasi juga bukan karena tekanan asing, tetapi semata memenuhi aspirasi dalam negeri. Faktor aspirasi dalam negeri adalah dasar karena sistem politik bukan komoditas yang bisa diekspor atau diimpor. Kemunculan fenomena neoreformis bukan pengaruh asing.

Reformasi juga tidak mengusung pikiran radikal yang ingin perubahan secara spontanitas. Reformasi butuh waktu dan dilakukan secara gradual. Kaum neoreformis tidak menganut paham revolusioner, tetapi perubahan yang terkontrol.

Reformasi butuh amandemen terhadap semua atau sebagian undang-undang serta mereformasi institusi lama. Proses reformasi tak bisa parsial atau setengah hati, tetapi komprehensif dan tuntas. Reformasi mencari kebersamaan antara elemen masyarakat dalam membangun negara dan mengambil keputusan.

Dengan misi reformasi persuasif dan tetap mendukung rezim monarki di Arab Saudi dan negara Arab Teluk, aspirasi kaum neoreformis secara gradual bisa diakomodasi. Hasilnya antara lain ditunjuknya Noura Al Faez sebagai pejabat tinggi di Arab Saudi.

Arab Saudi

2009-02-23T19:40:00.000+07:00

Negara Kaya Minyak yang Lemah

EPA/MAZEN MAHDI

Wakil Perdana Menteri Bahrain Sheikh Mohammed bin Mubarak al-Khalifah, (kedua dari kanan) disambut anggota Keluarga Kerajaan Arab Saudi saat pameran benda-benda berharga milik almarhum Raja Arab Saudi Saud bin Abdulaziz di Manama, Bahrain, Minggu (15/2) lalu.

Senin, 23 Februari 2009 | 00:35 WIB

Memegang predikat sebagai negara pengekspor minyak paling top sedunia dan menjadi tempat lahirnya Islam ternyata belum bisa memperkuat posisi dan kekuatan politik Arab Saudi di kawasan Timur Tengah. Justru kelompok Islam, seperti Hezbollah dan Hamas, yang jauh lebih populer ketimbang pemerintahan negara Arab mana pun.

Sampai saat ini Arab Saudi belum mampu meraih simpati karena kepemimpinannya dinilai kurang tegas, apalagi ketika menghadapi dunia Arab yang terpecah-pecah. Bahkan, Arab Saudi belum mampu menyaingi pengaruh kuat negara-negara non- Arab, seperti Iran, Turki, ataupun Israel.

”Tantangan Arab Saudi adalah mengembangkan visi mengisi kekosongan di kawasan dan memiliki kebijakan luar negeri yang aktif dan tegas serta memainkan peran lebih besar. Kini kami negara status quo yang bisanya hanya bereaksi meski memang ada upaya-upaya Raja Abdullah mengajak dunia Arab bersatu dan mengupayakan rekonsiliasi,” kata pengamat di Pusat Studi dan Penelitian Islam Raja Faisal, Awadh al-Badi.

Langkah paling tegas yang pernah dilakukan Arab Saudi, yaitu rencana perdamaian pada tahun 2002 dan (diupayakan kembali) tahun 2007 sampai saat ini masih ditolak Israel dan dipandang sebelah mata oleh AS. Karena dianggap lemah, Qatar, Iran, Suriah, Hezbollah, dan Hamas mendesak pembatalan inisiatif perdamaian Arab tahun 2002. Upaya diplomasi Arab Saudi pun sontak mandek. Pengalaman inilah yang kemudian melukai dan menyakiti hati pihak Arab Saudi.

Ketika menghadiri pertemuan tingkat tinggi Arab bulan lalu, Raja Abdullah menegaskan, Arab masih menawarkan uluran tangan untuk membantu upaya perdamaian. Namun, tawaran itu tidak akan berlaku selamanya. Dengan pernyataan yang lebih tajam, Pangeran Turki al-Faisal (mantan Kepala Intelijen Arab Saudi dan utusan khusus Arab Saudi di London dan Washington) menyatakan, Israel ”membunuh prospek perdamaian” dengan menyerang Jalur Gaza.

Posisi Arab digeser

Karena upaya perdamaian yang tak kunjung berhasil, Raja Abdullah tak mau lagi menjadi mediator perundingan dengan Palestina. Masuklah Mesir, Turki, dan Qatar yang berusaha memperbaiki hubungan Hamas dan Fatah. Turki juga menjadi mediator perundingan tak langsung Suriah dan Israel, sementara Qatar menjadi mediator di Lebanon, Yaman, dan Sudan. ”Jika pemerintahan AS yang baru tidak bersikap tegas untuk mengantisipasi penderitaan dan pembunuhan rakyat Palestina, perdamaian dan hubungan antara AS dan Arab Saudi serta stabilitas di kawasan akan terancam,” sebut Pangeran Turki al-Faisal di harian Financial Times.

Pakar Timur Tengah di American University of Sharjah, Neil Patrick, menyatakan, Arab Saudi tampaknya ingin mengambil peran yang lebih besar dalam rencana perdamaian. Namun, sayangnya, Arab Saudi tetap tidak bersedia berbicara secara langsung dengan Israel. ”Konflik di Gaza jelas mempersulit Arab Saudi untuk mewujudkan perdamaian itu,” ujarnya.

Patrick menambahkan, tidak ada satu pun negara di kawasan Arab yang mampu menunjukkan kepemimpinan yang tegas dan dihormati. ”Kawasan itu terpecah-pecah. Tidak ada langkah dan strategi yang jelas dalam proses perdamaian Arab-Israel. Tak ada juga solusi yang jelas di Irak. Kawasan makin pecah setelah Arab Saudi kini menilai Irak telah beralih ke orbit Iran,” ujarnya. (REUTERS/AFP/AP/LUK)

Arab Saudi

2009-02-22T06:02:00.000+07:00

Munculnya Kaum Neoreformis

Minggu, 22 Februari 2009 | 00:59 WIB

Musthafa Abdul Rahman

Sejak awal tahun 1990-an, Arab Saudi menghadapi tuntutan perubahan ke arah yang lebih demokratis dan adanya partisipasi politik dari rakyat.

Namun, Menteri Dalam Negeri Arab Saudi Pangeran Naif Bin Abdul Aziz menolak penerapan sistem monarki konstitusional itu di negaranya.

Faktor-faktor

Munculnya kaum neoreformis di Arab Saudi dan di negara Arab Teluk lainnya disebabkan faktor dalam negeri, regional, serta internasional.

Misalnya, wacana pembaruan dan perubahan di Arab Saudi ditulis di berbagai media serta dibahas dalam forum dialog akademik dan budaya.

Faktor lain adalah berdirinya universitas swasta, baik universitas asing maupun nasional. Universitas swasta itu biasanya memberi mata kuliah yang berbeda dari universitas negeri.

Berdirinya lembaga-lembaga penelitian, seperti Pusat Kajian Strategis dan Internasional di Riyadh, juga turut berperan.

Dalam konteks internasional, angin demokrasi yang bertiup di Eropa Timur dan Asia sejak awal tahun 1990-an turut berpengaruh kepada Arab Saudi.

Misi reformasi

Renungan Gaza

2009-02-18T17:00:00.001+07:00

Oleh Zaim Uchrowi

'Korban tewas 1.000 orang.' Itu yang menjadi berita utama koran kemarin. Besok, lusa, minggu depan, bulan depan korban itu bisa menjadi 2.000, 10.000, dan seterusnya. Apa jaminannya itu tidak terjadi ketika Israel masih menguasai dunia dengan menguasai Amerika; ketika negara-negara Arab masih menjadi "milik pribadi" para penguasanya masing-masing dan belum menjadi negara-negara merdeka milik rakyat; ketika umat yang sehati dengan Palestina masih menjadi umat yang secara sosial, ekonomi, dan politik sangat lemah di kancah dunia; juga ketika PBB masih sebatas jadi pentas drama dunia yang memanggungkan lakon 'Perdamaian' yang tak berhubungan dengan terciptanya perdamaian secara nyata.

Angka 1.000 itu seperti sekadar sebuah statistik yang tak memberi guncangan apa pun pada nurani kita. Tapi, tidakkah kita sempat menyimak berita sebelahnya. Kisah tentang Shahd, bocah perempuan menggemaskan berusia 4 tahun yang menjadi santapan peluru tentara Israel saat ia bermain di pekarangan belakang rumahnya. Orang tuanya hanya bisa termangu menyaksikan tragedi itu, dan segera disambut dengan salakan senapan saat mencoba mengambil jasad malang itu. Tubuh kecil bersimbah darah itu lalu disantap anjing-anjing pelacak yang dibawa tentara Israel saat memasuki Gaza. Suatu keadaan yang mengundang pertanyaan: Sengajakah sang bocah ditembak hanya buat memberi makan anjing-anjing itu?

Shahd tentu tak sempat menangis. Juga tak akan merasakan sakit. Tapi, kebiadaban tentara terhadapnya akan selalu membuat kemanusiaan setiap orang bernurani menangis dan merasakan sakit yang menusuk-nusuk. Holocaust atau pembasmian Yahudi oleh rezim Hitler menjadi peristiwa menyakitkan yang akan selalu dikenang dunia. Tidakkah tragedi di Gaza itu sama menyakitkannya dengan holocaust itu? "Berabad-abad kita menjadi korban kekejaman. Mengapa kita melakukan (kekejaman) serupa?" teriak seorang Yahudi yang menggunakan nurani. "Yahudi terus-menerus dijahati Eropa, mengapa kita membalasnya pada yang lain?"

Dokumen lama itu seolah tidak lagi ada dalam benak para penguasa Israel. Sejak lebih dari 2.000 tahun silam, Eropa telah menghancurkan Yahudi. Penjajahan oleh Romawi Timur (Yunani) dari masa sebelum Isa lahir telah membuat kaum Yahudi berserak ke berbagai penjuru sebagai pengungsi paria. Masuknya Islam ke Yerusalem di masa Umar bin Khattab beberapa tahun setelah wafat Rasulullah SAW, telah memberikan kebebasan kembali pada Yahudi yang tersisa di sana. Tapi, tidak demikian nasib Yahudi di Eropa. Mereka terus dinistakan dari masa-ke masa. Masa keemasan Yahudi di Eropa terjadi saat Islam membangun peradaban Andalusia, dan mereka diberi kesempatan buat mengisi pos-pos penting negara. Masa itu berakhir ketika Ferdinand-Isabel melakukan "Pembersihan" Spanyol dengan membantai Muslim dan Yahudi. Kaum Yahudi pun diselamatkan dan dilindungi Kesultanan Turki Usmani.

Di Gaza hari-hari ini, sejarah penting itu disobek-sobek sampai lumat. Yang dipertontonkan di Abad ke-21 ini justru naluri kebinatangan manusia paling primitif: Yang kuat berhak melakukan apa pun pada yang lemah. Sebuah kenyataan yang mengajarkan bahwa "baik saja tidak cukup, melainkan juga harus kuat". Maka, selain berdoa agar Allah menghentikan kekejian itu, mari menelusur diri. Mari cari bagaimana membuat diri sendiri, keluarga, masyarakat, serta bangsa-umat menjadi kuat hingga tak dapat menjadi bulan-bulanan kaum biadab dunia.

Kaum yang Paling Serakah

2009-02-18T16:59:00.001+07:00

Setiap kali melihat tank-tank Israel menggempur kota Gaza dan isinya, entah mengapa di telinga saya bergaung kalimat-kalimat perintah ini: 'Kami mengarahkan perhatian anda khusus kepada pulau-pulau di mana bertumbuh cengkeh dan pala dan kami memerintahkan anda untuk memenangkan (menundukkan - pen) pulau-pulau itu untuk Kompeni yaitu VOC baik dengan cara perundingan maupun dengan kekerasan.'

Perintah itu dikeluarkan pada tahun 1608 oleh para direktur VOC yang terkenal dengan sebutan Tuan-tuan Tujuh Belas atau Heeren XVII. Yang mendapat perintah adalah Laksamana Pieterszoon Verhoeven, sedangkan yang dimaksud dengan pulau-pulau adalah kepulauan Maluku.

Apa hubungan perintah dari VOC yang sudah berusia tepat empat abad itu dengan keganasan Israel saat ini? Pertama adalah kata 'kekerasan'. Tak mungkin diragukan lagi bahwa sejak awal orang Barat datang ke mana-mana, ke Benua Amerika, Asia, Afrika adalah untuk menguasai dengan segala cara termasuk kekerasan dan perang.

Laksamana Pietterszoon terhadap orang Indonesia, Jenderal Cluster terhadap orang Indian, Kapten Cook terhadap bangsa Aborigin, dan masih banyak lagi, adalah pelaku-pelaku kekerasan yang mewakili 'peradaban' Barat dan melakukan kekerasan di mana-mana pada awal masa kolonial.

Kekerasan yang dilakukan oleh orang Barat itu terbukti telah menyengsarakan dua pertiga pnduduk bumi hingga saat ini. Karena, motivasi semua kekerasan yang mereka lakukan dulu masih utuh hingga sekarang yakni serakah dan keserakahan.

Pada abad-abad yang lalu keserakahan Barat muncul dengan kasar berupa kolonialisme dan kapitalisme klasik. Keduanya tampil ke permukaan dalam ujud perbudakan, monopoli dan tanam paksa yang semuanya ditamengi dengan meriam, pedang dan senapan. Ironisnya kekerasan yang membungkus keserakahan itu mereka carikan legitimasinya pada agama. Maka simbol-simbol agama tampak jelas pada layar kapal, gagang kelewang, juga tanda-tanda kepangkatan mereka. Dan sambil membantai suku-suku Indian misalnya, anak buah Jenderal Cluster menyanyikan lagu-lagu prajurit ketuhanan.

Hari ini keserakahan Barat bukan berkurang melainkan bertambah-tambah. Namun keserakahan itu telah dikemas dengan sangat halus dan rapi. Kolonialisme alias penjajahan klasik telah bermetamorfosis menjadi sistem ekonomi dan keuangan dengan nama-nama mentereng. Kapitalisme yang tetap digerakkan oleh nafsu serakah telah diberi badan yang namanya enak didengar; IMF, Bank Dunia, WTO, bahkan PBB. Kata 'kapittalis' yang telah tercitra buruk kini diganti menjadi 'investor'.

Tidak seperti tahun 1608 ketika Heeren XVII mengirim Pieterszoon dengan 14 kapal bermeriam untuk menguasai pulau-pulau rempah, kapitalis modern datang ke Indonesia dengan senyum dan penawaran bantuan keuangan yang menggiurkan. Peran laksamana sudah diganti oleh para fund manager yang punya kekuatan menaklukan lebih hebat. Salah seorang di antaranya bernama Comdessus dari IMF yang dulu menundukkan Presiden Suharto di depan jutaan orang ketika dia memaksa presiden RI itu teken surat pengakuan utang.

Meriam juga sudah diganti dengan kecanggihan sistem informasi dan komunikasi yang nyaris seratus persen mereka kuasai. Maka penaklukan terhadap bangsa ini berlangsung tanpa letusan meriam, malah terjadi dalam suasana meriah di hotel-hotel mewah. Namun di balik itu semua ada malapetaka yang harus disandang oleh setiap manusia Indonesia. Bahkan bayi yang baru lahir pun sudah menyandang utang puluhan juta kepada penguasa keuangan dunia.

Dan tank serta pesawat tempur Israel masih terus menghamburkan kehancuran dan kematian di Palestina. Ah, saya teringat kembali perintah kepada Pieterrzoon untuk menaklukan Maluku dengan kekuatan meriam 400 tahun yang lalu. Saya juga teringat bagaimana Comdessus menaklukan Suharto dengan kekuatan uang. Mengapa? Karena jenderal-jenderal Israel, Heeren XVII, dan bossnya Comdessus berasal dari kaum yang sama, kaum yang paling serakah di dunia.

Dusta di Tengah Gelimpangan Mayat

2009-02-18T16:58:00.000+07:00

Oleh Ahmad Syafii Maarif

Ketika pesawat Israel membombardir sekolah milik PBB beberapa hari yang lalu dan membunuh puluhan manusia, sebuah dusta besar berulang-ulang disiarkan: sekolah itu tempat persembunyian pejuang Hamas. Yang benar adalah tak seorang pun pejuang itu berada di sana. Hampir semua media Barat menelan begitu saja dusta zionis ini dan menyiarkannya ke seluruh penjuru dunia. Tetapi, untunglah ada stasiun televisi Al-Jazeera yang membongkar dusta itu sehingga kejahatan perang Israel cepat diketahui umat manusia di berbagai negara. Akibatnya, Israel semakin terpojok. Tetapi, kebrutalan tetap saja dilangsungkannya. Istilah kejahatan perang rasanya sudah tidak memadai lagi untuk menggambarkan genosida yang diamukkan zionis atas rakyat Palestina. Harus ditambah dengan: kejahatan perang yang dilakukan oleh makhluk serupa manusia, tetapi bukan manusia.

Yang juga tidak kurang ironisnya untuk dicatat adalah rezim Bush dan sebagian besar anggota senat Amerika mendukung kejahatan perang Israel ini. Para pendukung ini, dalam perspektif kita, secara sadar telah memasukkan dirinya dalam kategori "makhluk serupa manusia" itu. Satu-satunya anggota senat yang bersuara lantang menentang kejahatan itu adalah Dennish Kucinich. Kita kutip, "Hari ini, pajak dolar Amerika, jet-jet Amerika, dan helikopter Amerika yang diberikan kepada Israel telah menyebabkan berlakunya pembantaian di Gaza. Pemerintah [Bush] memungkinkan Israel menekan terus untuk melakukan penyerangan terhadap penduduk sipil yang tak berdaya, memblokade upaya-upaya bagi gencatan senjata di PBB, dan menampik agar Israel tunduk terhadap persyaratan bahwa pengiriman persenjataan tidak akan digunakan untuk tujuan agresi. Israel akan menerima 30 miliar dolar AS dalam tempo periode 10 tahun bagi bantuan militer, tanpa harus mematuhi prinsip-prinsip kemanusiaan apa pun, hukum internasional, atau standar dasar tentang kesopanan manusia. Bangkitlah Amerika."

Di tangan makhluk serupa manusia, apa yang disebut human decency (kesopanan manusia) tidak mungkin bertemu dalam kamus mereka. Jika Anda ingin mencari ungkapan itu, hanyalah berlaku bagi manusia yang punya hati nurani. Oleh sebab itu, seruan Kucinich untuk bangkit ditujukan kepada rakyat Amerika yang masih manusia, bukan yang serupa manusia. Pemimpin penjahat perang Israel: Ehud Olmert, Ehud Barak, Tzipi Livni, dan gangnya, telah menjadikan mayat rakyat Palestina di Jalur Gaza sebagai taruhan untuk masing-masing memenangkan pemilu Israel pada Februari 2009 ini. Maka, tidaklah salah bila Uri Avnery dalam The Palestine Chronicle, awal Januari 2009, menyebut perang ini sebagai Israel's New Election War. Anda bisa bayangkan tingkat kejahatan perang ini. Demi untuk saling berebut kursi di knesset Israel, rakyat Palestina yang tak berdosa dan tanpa pertahanan dimusnahkan begitu saja. Pemusnahan ini dengan dalih karena kiriman roket Hamas ke kawasan selatan Israel dan Hamas dituduh tidak setia terhadap gencatan senjata. Semuanya ini adalah dusta dan palsu belaka karena gencatan yang riil tidak pernah berlaku.

Bagaimana Hamas tidak akan bereaksi, Avnery menulis: Dalam kenyataannya, gencatan senjata tidaklah lumpuh karena sejak awal gencatan senjata riil tidak pernah ada. Tuntutan pokok bagi gencatan senjata di Jalur Gaza mestilah dengan membuka lintas batas. Tidak mungkin ada kehidupan di Gaza tanpa mengalirnya suplai yang tetap. Perbatasan itu tidak dibuka, kecuali untuk beberapa jam yang tak menentu. Blokade darat, laut, dan udara terhadap satu setengah juta umat manusia adalah tindakan perang, seperti halnya menjatuhkan bom atau meluncurkan roket. Semuanya ini melumpuhkan kehidupan di Jalur Gaza: menghabisi sebagian besar sumber-sumber pekerjaan, mendorong sejumlah ratusan ribu manusia ke pinggir maut karena kelaparan, menghentikan sebagian besar rumah sakit untuk berfungsi, serta merusak suplai listrik dan air. Mereka yang mengambil keputusan untuk menutup lintas-batas--dengan dalih apa pun--tahu bahwa gencatan senjata yang sebenarnya dengan kondisi seperti itu tidak pernah ada.

Saya sengaja mengutip pendapat pejuang Yahudi ini untuk menunjukkan bahwa membiarkan zionisme merajalela adalah harakiri bagi peradaban. Zionisme=dusta sejarah yang harus disetop untuk selama-lamanya. Tanda-tanda ke arah itu sudah semakin nyata walau di tengah gelimpangan mayat yang masih berjatuhan. ''Aduh, ya Allah, dengarkanlah jeritan ini!''

Gaza dan Frangmentasi Arab

2009-02-18T16:57:00.001+07:00

Oleh: Azyumardi Azra

Jika ada wilayah di muka bumi ini yang tak pernah kunjung reda dilanda konflik dan peperangan dalam waktu lebih dari satu abad terakhir, itu tidak lain adalah Timur Tengah. Konflik dan perang terakhir tentu saja terjadi di wilayah Gaza yang secara membabi buta menjadi sasaran kebrutalan Israel selama tiga pekan.

Meski Israel secara sepihak menyatakan menghentikan agresinya, jelas konflik dan perang tetap menggantung di langit Timur Tengah, khususnya di antara Palestina dan Israel. Penghentian agresi dan gencatan senjata selama ini hanyalah menjadi kesempatan jeda untuk kembali memperkuat posisi kedua belah pihak.

Agresi Israel yang tidak bisa dihentikan PBB, dunia Arab, dan kalangan internasional lainnya secara sempurna menunjukkan kompleksitas konflik dan pertarungan yang terjadi pada berbagai level, yang memang sama sekali tidak mudah diselesaikan. Berbagai kepentingan kelompok dan negara terlibat sehingga menciptakan benang kusut yang sulit diurai.

Pada tingkat pertama adalah perpecahan dan konflik yang tidak bisa terselesaikan dalam tubuh bangsa Palestina sendiri--antara Hamas pada satu pihak dan al-Fatah pada pihak lain. Pascaagresi Israel, pembelahan dan konflik antara Hamas dan al-Fatah hampir bisa dipastikan kian sulit terjembatani. Pada satu pihak, Hamas merasakan bahwa al-Fatah, di lubuk hati mereka yang paling dalam, seolah mendapatkan 'berkah terselubung' dengan upaya penghancuran Hamas oleh Israel yang tidak sanggup dia lakukan sendiri.

'Kehancuran' Hamas jelas memberikan peluang bagi al-Fatah untuk mengambil alih kembali kekuasaan atas Gaza yang dikuasai Hamas usai Pemilu Legislatif Palestina pada Januari 2006. Tetapi, jelas juga bahwa Hamas tidaklah hancur pascaagresi Israel dan Hamas pastilah tidak menyerah begitu saja kepada al-Fatah yang berusaha membangkitkan kembali dominasi dan hegemoninya di Gaza atas nama perjuangan bangsa Palestina.

Perpecahan dan konflik dalam tubuh bangsa Palestina tersebut barulah setengah cerita. Setengah lainnya adalah kisah tentang perpecahan dan rivalitas di antara negara-negara Arab dalam merespons agresi Israel. Negara-negara Arab pada dasarnya tidak dapat melakukan langkah-langkah serius menyelamatkan warga Palestina di Gaza. Meskipun para pemimpin negara-negara Arab pada berbagai tingkatan pemerintahan terlihat sibuk melakukan berbagai sidang darurat, hasilnya jauh dari menunjukkan keseriusan untuk memberikan tekanan kepada Israel agar menghentikan agresinya.

Misalnya, tidak ada di antara negara-negara Arab yang memiliki hubungan diplomatik dengan Israel, khususnya Mesir dan Yordania, yang mengambil langkah drastis dengan memutuskan atau setidaknya membekukan hubungan diplomatik mereka dengan Tel Aviv. Justru, pemutusan hubungan diplomatik dengan Israel dilakukan Venezuela dan Bolivia, dua negara di Amerika Latin.

Mengapa negara-negara Arab enggan melakukan tekanan kepada Israel dan sebaliknya lebih serius menyelamatkan warga Palestina di Jalur Gaza. Alasannya terkait pada dua hal. Pertama, kepentingan politik dalam negeri mereka. Kedua, ketergantungan mereka pada Amerika Serikat. Bagi banyak rezim di dunia Arab, Hamas dengan ideologi Islamis-nya yang militan sangat membahayakan kelangsungan status quo kekuasaan mereka. Membela apalagi menyelamatkan Hamas dalam pandangan mereka adalah seperti 'membesarkan anak harimau', yang akhirnya dapat menerkam mereka.

Pada segi lain, banyak negara Arab yang tergantung, baik secara ekonomi atau militer, pada Amerika. Ada negara-negara Arab yang tidak punya minyak yang menjadi penerima bantuan ekonomi dari AS dalam jumlah yang tidak terlalu banyak, berbeda dengan bantuan AS kepada Israel. Sebaliknya, negara-negara Arab yang kaya minyak banyak tergantung pada AS dalam hal pertahanan untuk menghadapi negara-negara Timur Tengah lainnya yang dipandang merupakan ancaman jika dulu Irak, sekarang Iran. Bagi negara-negara Arab ini, kepentingan nasional di atas segala-galanya. Mereka tentu saja tidak mau mengorbankan kepentingan nasional masing-masing dalam kaitan dengan AS dan menekan Israel.

Dari beberapa segi ini, terlihat perdamaian di Timur Tengah, khususnya di Palestina, masih jauh dari jangkauan. Tetapi, jelas bukan tanpa harapan sama sekali. Dan, harapan itu banyak tergantung pula pada AS di bawah kepemimpinan Presiden Obama. Kita tentu saja tidak dapat terlalu optimis Obama dapat menyelesaikan konflik di Palestina secara damai, tetapi setidaknya masyarakat dunia menunggu kiprah presiden baru AS ini untuk mendorong terciptanya perdamaian di kawasan tersebut.

Empat Pertanyaan untuk Muhammadiyah dan NU (1)

2009-02-18T16:55:00.000+07:00

Oleh Syafii Maarif

Jika dalam Resonansi ini saya hanya menyebutkan Muhammadiyah dan NU, tidak berarti bahwa gerakan-gerakan Islam yang lain di Indonesia tidak penting. Mereka penting, tetapi karena alasan peta sosiologis, publik menyebutkan bahwa NU dan Muhammadiyah dinilai mewakili arus besar Islam Indonesia. Itulah sebabnya saya mengajukan empat pertanyaan kunci yang kritikal kepada keduanya di sisi apresiasi saya yang tinggi kepada kinerja mereka selama ini. Tetapi, pada ranah pemikiran keislaman kreatif yang tengah berkembang sekarang ini, saya punya beberapa catatan untuk Muhammadiyah dan NU.

Pertanyaan pertama, apakah Muhammadiyah dan NU sudah yakin bahwa doktrin nonmazhab atau aswaja (ahlussunnah waljama'ah) yang dipegang selama ini sudah cukup memadai untuk dijadikan pegangan dan acuan menuju terciptanya persaudaraan antarumat dan kemanusiaan universal? Saya sendiri masih ragu. Cobalah buka semua dokumen baku kedua sayap utama itu, apakah kita tidak berpikir, khususnya untuk Indonesia, untuk menggelindingkan wawasan keislaman pasca-Muhammadiyah dan pasca-NU? Ini tidak bermakna bahwa keduanya harus ditinggalkan atau diganti, tetapi wawasan mereka tidak boleh lagi berkutat dalam radius sempit yang selama ini dijadikan acuan dalam bergerak. Muhammadiyah dan NU hanyalah alat untuk mencapai tujuan Islam, bukan?

Jika alat sudah kehilangan darah segar dalam bentuk gagasan Islam yang dinamis dan kreatif untuk memecahkan berbagai persoalan kemanusiaan global, apakah alat itu tidak perlu mendapat suntikan darah baru yang segar sehingga tetap tanggap dan percaya diri untuk menawarkan solusi terhadap tantangan yang datang silih berganti, apakah itu di bidang ilmu, sosial, ekonomi, politik, dan moral? Tenggelam dalam khazanah klasik, sekalipun kaya, tetapi gagal berurusan dengan masalah kekinian, adalah pertanda bahwa keislaman kita bukan lagi sebuah keislaman yang hidup dan menghidupkan. Dengan kata lain, kita gagal menawarkan sebuah alternatif bagi peradaban modern yang telah hampir kehilangan stamina spiritual yang kini terasa sangat diperlukan.

Semua hasil pemikiran manusia, termasuk tafsiran terhadap teks suci, pasti terikat dengan ruang dan waktu. Betapa pun, kita punya masa lampau yang dahsyat dalam bidang keilmuan dan peradaban, pemilik aslinya bukan kita, tetapi adalah mereka yang menciptakan. Oleh sebab itu, bagi saya, kelampauan bukan untuk diberhalakan, tetapi untuk dikritik sehingga kita yang datang belakangan harus punya tekad untuk melebihi mereka, baik dalam kualitas maupun dalam kuantitas hasil karya. Inilah yang disebut maju dalam menalar. Tanpa keberanian untuk berpikir semacam itu, saya khawatir umat Islam akan sulit sekali bangkit meninggalkan buritan peradaban yang telah menyesakkan napas kita sekian ratus tahun.

Pertanyaan kedua, apakah energi yang telah dikerahkan Muhammadiyah dan NU selama sekian puluh tahun sudah membuahkan hasil optimal, seperti yang dituntut oleh AD (Anggaran Dasar) mereka masing-masing? Atau, malah AD ini jarang dibaca, seakan-akan telah menjadi benda museum.

Sebagai seorang yang terlibat dalam pusaran pergerakan Islam selama puluhan tahun, saya menjadi semakin risau karena memantau energi kedua kekuatan itu telah banyak terbuang secara sia-sia dan tidak jarang dihabiskan untuk kepentingan politik kekuasaan yang penuh gesekan dan memicu perpecahan. Dalam kaitan inilah saya sungguh berharap agar sebagian intelektual berbakat dari kedua sayap umat ini akan lebih piawai mengatur hidup dan kariernya, demi meraih sesuatu yang lebih bermakna, lebih abadi, di mana saya hampir tidak berdaya untuk itu.

Saya mengamati dengan cermat bahwa generasi muda pemikir yang lahir dari rahim NU dan Muhammadiyah sungguh sangat menggembirakan, baik kualitas maupun kuantitasnya. Adapun kadang-kadang dicurigai oleh kalangan yang lebih senior, tidak perlu terlalu ditanggapi yang dapat mengundang frustrasi. Yang perlu dijaga adalah agar kesenjangan pemikiran itu tidak memicu munculnya badai perpecahan. Toh pada saatnya, generasi muda itulah yang akan tampil menggantikan bapak-bapak mereka yang semakin uzur, seperti saya ini.

Empat Pertanyaan untuk Muhammadiyah dan NU (II)

2009-02-18T16:53:00.000+07:00

Oleh Syafii Maarif

Pertanyaan ketiga, apakah dalam benak pemimpin kedua sayap umat ini sudah pernah muncul gagasan dan wawasan tentang masa depan Indonesia dalam rentang waktu 20 tahun yang akan datang? Atau, kita membiarkan diri kita mengalir begitu saja sampai bangsa ini meluncur ke jurusan yang semakin tidak bermartabat karena elite yang main di panggung adalah mereka yang tunavisi? Saya paham bahwa tarikan politik kekuasaan sangat menggoda, ditampakkan atau disembunyikan oleh pemimpin kedua arus besar itu, tetapi haruslah selalu tersedia stok intelektual yang belajar berpikir sebagai negarawan, tidak larut dalam serbapragmatisme politik yang dapat menguras segala-galanya. Bahwa, kekuasaan itu penting, saya tidak menyangkal. Tetapi, yang lebih penting secara moral adalah jawaban terhadap pertanyaan: untuk apa berkuasa? Pertanyaan kunci ini tampaknya jarang singgah dalam otak para elite bangsa yang sedang menggelar dan mengadu retorika di panggung politik kekuasaan selama 10 tahun terakhir.

Pertanyaan keempat, apakah Muhammadiyah dan NU cukup puas dengan kondisi keislaman, seperti yang diamati dan dirasakan sekarang ini yang belum mampu menawarkan solusi komprehensif dan cerdas terhadap masalah-masalah bangsa, negara, dan kemanusiaan yang semakin hari semakin ruwet? Mengapa tokoh-tokoh mereka tidak berpikir jauh untuk membongkar warisan ijtihad lama yang mungkin sudah tidak relevan untuk memecahkan masalah kemanusiaan abad ini? Saya rasa, jawabannya sebagian terletak pada kesibukan luar biasa para tokoh itu dalam mengurus organisasi sehingga ketiadaan waktu untuk mengikuti arus pemikiran baru yang tidak kurang dahsyatnya dibandingkan warisan klasik.

Ironisnya, sebagian tokoh itu punya kecurigaan yang tinggi terhadap generasi pemikir muda yang baru muncul dan yang dinilai tidak sesuai lagi dengan kepribadian Muhammadiyah atau sudah menyimpang dari koridor aswaja. Apakah rumusan kepribadian Muhammadiyah atau doktrin aswaja sudah merupakan sesuatu yang final sehingga menjadi tabu untuk dibicarakan secara lebih mendalam?

Dengan mengajukan empat pertanyaan itu, masih ditambah, saya ingin mengetuk pintu hati dan pintu nalar para pemimpin kedua sayap umat itu untuk merancang dialog secara berkala. Tema-tema besar yang dapat diusulkan sebagai agenda menyangkut masalah kebudayaan, ekonomi, sosial, politik, moral, kemanusiaan, lingkungan, situasi global, kapitalisme, dan 1001 isu lainnya. Anak-anak muda mereka pasti akan membantu seniornya dalam menyiapkan bahan dialog inteletektual itu.

Melalui diskusi dan dialog yang jujur serta bermutu tinggi, pasti akan banyak sekali titik-titik temu yang akan diraih untuk kepentingan bangsa dan kemanusiaan. Generasi yang lebih tua dan mungkin sudah sangat mapan tidak boleh memandang enteng generasi baru yang sedang muncul dengan kapasitas intelektual dan komitmen yang mungkin di luar dugaan kita yang lebih senior.

Memandang generasi ini dengan sebelah mata adalah sebuah kecongkakan yang berasal dari 'perasaan serbatahu'. Padahal, realitas boleh jadi bertolak belakang dengan klaim yang demikian itu. Inilah sebuah penyakit orang tua. Saya berada dalam kategori itu, dalam format 'kultur museum' yang serbaantik, tetapi sudah hampir kehabisan stamina untuk berurusan dengan tuntutan zaman yang tak pernah berhenti bergulir. Saya sampaikan ini semua agar kita yang lebih senior jangan sampai melecehkan kuncup-kuncup segar yang mulai mekar karena mereka itulah nanti pada masanya yang akan meneruskan kafilah perjalanan panjang yang telah dirintis dan dikembangkan oleh generasi yang lebih awal.

Melalui kritik diri ini, saya semakin sadar betapa berjibunnya kekurangan dan kelemahan yang diidap oleh kita yang lebih tua, tetapi sebagian tidak mau mengakui. Inilah di antara sebab seakan-akan kesenjangan berpikir antargenerasi tidak dapat dijembatani. Rumusan yang benar tidak demikian, tetapi ketidaksediaan untuk saling membuka diri secara berani dan jujur merupakan faktor yang menyulitkan berlangsungnya dialog konstruktif antara kedua generasi itu. Padahal, corak masa depan kita di ranah pemikiran akan sangat ditentukan oleh hasil dialektika yang terus-menerus dalam upaya mempertautkan kesenjangan visi intelektual antargenerasi yang sebenarnya alami belaka.

Raja Abdullah, Sang Reformis

2009-02-17T17:49:00.001+07:00

Raja Abdullah bin Abdul Aziz (85) kembali menggores sejarah. Tahun 2002, Raja Abdullah bin Abdul Aziz mendobrak kebekuan diplomasi perdamaian Timur Tengah dengan melontarkan inisiatif damai dengan Israel. Inisiatif yang kemudian diadopsi oleh forum KTT Arab di Beirut tahun 2002 sebagai inisiatif damai Arab.

Inisiatif tersebut meminta Israel mundur dari tanah yang diduduki tahun 1967 dengan imbalan hubungan diplomatik Israel dan dunia Arab secara kolektif, berdirinya negara Palestina dengan ibu kota Jerusalem Timur, serta solusi adil pengungsi Palestina.

Hari Sabtu (14/2), Raja Abdullah mengejutkan dengan menunjuk seorang perempuan, Noura bin Abdullah Al Faez, sebagai deputi menteri pendidikan dan pengajaran urusan perempuan. Noura Al Faez menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan tertinggi di negara yang dikenal konservatif dan puritan.

Raja Abdullah tampaknya ingin memberikan pesan kepada masyarakat internasional dan rakyatnya bahwa Arab Saudi komitmen melaksanakan pembaruan dan perubahan. Raja Abdullah dalam berbagai forum sering menegaskan, cara terbaik menghadapi tantangan adalah membangun negara yang kuat dan mampu bergerak maju dengan semangat akomodatif dan adaptatif di tengah empasan perubahan yang begitu cepat.

Ia naik takhta 3 Agustus 2005 setelah wafatnya Raja Fahd. Ia sebenarnya sudah penguasa de facto sejak tahun 1995 ketika Raja Fahd terserang stroke. Abdullah adalah salah satu dari 37 putra Raja Abdul Aziz bin Abdul Rahman Al Suud (pendiri Arab Saudi modern) yang lahir dari Fahada binti Asi-al Syuraim, istri kedelapan Abdul Aziz dari keluarga Rasyid.

Ia adalah seorang putra mahkota dan kemudian raja yang paling sering menyebut kalimat pembaruan dan perubahan diberbagai forum. Ia ternyata tidak berkata kosong.

Misalnya, Abdullah dalam beberapa tahun terakhir ini aktif menggelar dialog nasional membahas berbagai isu, khususnya isu reformasi, dengan melibatkan berbagai tokoh masyarakat. Ia juga mengizinkan pemilihan langsung anggota kota praja (Dewan Konsultatif) secara nasional sejak awal tahun 2005. Ia juga membuka kesempatan bagi pemodal asing menanamkan investasi di bidang eksplorasi dan produksi gas.

Mediator ulung

Ia amat menaruh perhatian pada upaya pelestarian budaya dan khazanah yang melibatkan para ulama dari dunia Arab dan Islam. Abdullah juga sangat peduli dengan isu-isu internal dunia Arab dan bahkan terlibat langsung dalam upaya rekonsiliasi di antara negara Arab.

Tahun 1980, Abdullah berhasil sebagai mediator perundingan konflik Suriah-Jordania. Ia menjadi arsitek Perjanjian Damai Taif 1989 yang mengakhiri 15 tahun (tahun 1975-1990) perang sipil di Lebanon.

Pada April 2001, Pangeran Abdullah menyelenggarakan seminar tentang sejarah hubungan Arab Saudi dan Palestina yang dihadiri tokoh-tokoh Arab. Disimpulkan bahwa Arab Saudi telah memberi dukungan besar perjuangan rakyat Palestina meskipun Arab Saudi tidak termasuk negara Arab yang berbatasan langsung dengan Israel.

Sebagai salah seorang putra Raja Abdul Aziz (pendiri negara Arab Saudi), Abdullah sejak usia muda telah dipercaya memegang berbagai jabatan strategis. Sosoknya yang alim membuat dia dipercaya sebaga wali kota Mekkah sejak usia 30 tahun.

Tahun 1962, Raja Faisal bin Abdul Aziz menunjuk Abdullah bin Abdul Aziz sebagai komandan pasukan elite Garda Nasional yang diperkuat pemuda Badui yang setia kepada pendiri, Raja Abdul Aziz. Tahun 1975, Raja Khalid menunjuk Pangeran Abdullah sebagai deputi kedua PM. Tahun 1982, Raja Fahd menunjuk Pangeran Abdullah sebagai putra mahkota.

Abdullah bin Abdul Aziz al-Saud lahir tahun 1924. Ia adalah Raja Arab Saudi yang keenam. Dari empat istrinya lahir 10 putra dan 10 putri.

Abdullah mendapat pendidikan tradisional di lingkungan Sekolah Kerajaan di tangan para ulama kenamaan dan dibesarkan di bawah pengawasan langsung Raja Abdul Aziz.

Pangeran Abdullah sebagai putra mahkota mendapat tugas menggelar sidang Kabinet dan mengadakan pertemuan dengan para gubernur untuk membahas isu keseharian.

Musthafa Abdul Rahman

Rakyat Arab Saudi Sambut Reformasi

2009-02-17T17:47:00.000+07:00

Perubahan di Elite Agama Dianggap Revolusi Mini

AP Photo/Saudi Press Agency
Raja Abdullah dari Arab Saudi dalam sebuah pertemuan di Riyadh, ibu kota Arab Saudi, Sabtu lalu. Rakyat Arab Saudi, Senin (16/2), menyambut hangat kebijakan reformasi yang diambil Raja Abdullah, termasuk mengangkat seorang perempuan menjadi deputi menteri, jabatan tertinggi perempuan Arab Saudi dalam pemerintahan di negara itu.

Selasa, 17 Februari 2009 | 00:45 WIB

riyadh, minggu - Rakyat Arab Saudi, Minggu (15/2), menyambut baik reformasi Raja Abdullah bin Abdul Aziz dengan merombak pemerintahannya. Langkah itu dinilai tegas dan berani, apalagi karena ada dua tokoh agama konservatif yang harus lengser dan pengangkatan pejabat perempuan pertama.

”Reformasi yang berani,” sebut harian Al-Hayat di judul halaman pertamanya. Sementara di harian Saudi Gazette perombakan di dalam kabinet itu dianggap sebagai ”dorongan reformasi”.

”Fantastis. Ini yang selama ini telah kita perjuangkan,” kata Ketua Human Rights First Society Ibrahim Mugaiteeb, yang selama ini kerap berhadapan dengan pemerintah dalam masalah pelanggaran-pelanggaran HAM.

Untuk pertama kali—sejak Raja Abdullah mulai berkuasa pada Agustus 2005—ada perombakan kabinet besar-besaran dalam Pemerintah Arab Saudi. Pada reformasi Raja Abdullah, ada empat menteri baru, pejabat kehakiman senior diganti, dan perombakan massal dalam tubuh Majelis Ulama (lembaga berisi tokoh-tokoh ulama yang bertugas menginterpretasikan hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari).

Selain itu, Raja Abdullah juga menunjuk 79 anggota baru dalam Dewan Syura. Kepala Kepolisian Religius Muttawa Sheikh Ibrahim al-Ghaith yang selama ini gencar menetapkan norma Islam yang ketat dan berbeda pendapat serta kerap berbenturan dengan pejabat-pejabat pemerintah yang lebih liberal. ”Ini tanda ada transformasi di dalam pemerintahan kerajaan Arab Saudi,” sebut editorial harian Arab News.

Kelompok yang pro-reformasi menyambut positif langkah Raja Abdullah, apalagi dengan diangkatnya beberapa pejabat yang relatif berusia muda. Ini dianggap sebagai tanda keseriusan Raja Abdullah. ”Perubahan ini telah direncanakan selama lima tahun terakhir. Raja Abdullah berusaha meninggalkan jejak dengan perubahan di sektor pendidikan dan hukum. Beliau tak akan diganggu kelompok konservatif. Kekuatan mereka terlalu dibesar-besarkan. Kita harus berani lawan. Mereka tidak memiliki solusi persoalan di dunia modern. Yang penting bagi rakyat saat ini adalah ekonomi,” kata editor harian Al-Watan, Jamal Khashoggi.

Selain masalah ekonomi, Arab Saudi juga menghadapi tantangan mengenai persoalan lapangan pekerjaan dan sektor perumahan. Raja Abdullah beberapa waktu lalu masih berhati-hati memutuskan kebijakan meski telah dikenal sebagai pemimpin yang memiliki pandangan reformis.

Meski merombak besar-besaran, kekuasaan raja tetap terbatas. Raja Abdullah masih harus mempertimbangkan aspirasi dari anggota keluarga besar kerajaan, ulama, dan opini publik. ”Raja akan melakukan perubahan lagi dalam berbagai bidang secara bertahap. Tak ada lagi yang menentang raja di dalam lingkup keluarga dan ia dipercaya rakyat,” kata pakar politik di Pusat Penelitian Teluk di Dubai, Mustafa Alani.

Revolusi mini

Pergantian dua ulama garis keras menunjukkan keinginan Raja Abdullah mempercepat reformasi dan memangkas pengaruh agama pada sistem hukum dan pendidikan. ”Reformasi tak akan ada dengan kehadiran tokoh konservatif, terutama di institusi agama. Saat ini kita sedang menyaksikan revolusi mini,” kata Alani.

Raja Abdullah dikenal sebagai pemimpin yang membawa angin perubahan, seperti pembentukan dewan yang bertugas menentukan suksesi kerajaan dan memulai proses dialog antaragama dengan para pemimpin Nasrani dan Yahudi. Raja Abdullah beranggapan elite religius—yang membantu keluarga Al-Saud membentuk kerajaan dengan Al Quran sebagai konstitusi tahun 1930-an— menghalangi upaya reformasi pada bidang hukum dan pendidikan. (REUTERS/AFP/LUK)

Lompatan Arab Saudi

2009-02-16T13:17:00.000+07:00

Keputusan Raja Abdullah, mengangkat Noura al-Faez menjadi deputi menteri pendidikan urusan perempuan, sebuah lompatan besar Arab Saudi.

Ini kali yang pertama dalam sejarah Arab Saudi sejak negara kerajaan itu diproklamasikan oleh Abdul Aziz bin Saud pada tahun 1932. Dan, Noura al-Faez adalah wanita pertama yang menjadi pejabat senior di negerinya.

Selama ini tidak hanya sekali kelompok Human Rights Watch menyoroti status perempuan di Arab Saudi yang mereka nilai kurang mendapat hak yang sama dengan laki-laki. Bahkan, sebuah pernyataan kelompok Human Rights Watch seperti dikutip BBC News menyebut, Arab Saudi adalah satu-satunya negeri di dunia ini yang tidak mengizinkan perempuan mengemudikan mobil sendiri.

Masih menurut laporan itu, perempuan juga tidak diperbolehkan membuka rekening bank untuk anak-anak, mendaftarkan anak ke sekolah, dan pergi bersama anaknya tanpa seizin suami atau ayah anak itu.

Karena itu muncul banyak seruan agar Arab Saudi mereformasi diri. Bahkan, suara perlunya perubahan itu muncul dari kalangan istana sendiri. Pangeran Talal bin Abdul-Aziz, saudara tiri Raja Abdullah, pernah menyerukan perlunya reformasi politik di negerinya. Ia juga mengkritik kebijakan pemerintah yang memenjara para reformis.

Namun, sejak menjadi raja tahun 2005, banyak perubahan yang dilakukan Abdullah. Ia dikenal sebagai tokoh reformis. Di dunia internasional pun Raja Abdullah dipandang sebagai tokoh yang berpikiran maju dan terbuka. Ia antara lain memprakarsai dialog antar-agama tahun lalu. Ia yakin dialog antaragama akan menumbuhkan saling pemahaman dan pengertian di antara para pemimpin dan juga umat beragama yang pada gilirannya akan melahirkan perdamaian.

Kini, langkah maju dilakukan lagi. Ia tidak hanya mengangkat Noura al-Faez sebagai deputi menteri pendidikan, tetapi juga memecat dua pejabat agama yang begitu berkuasa. Salah satu yang dipecat adalah hakim Sheikh Saleh al-Luhaidan karena mengizinkan pembunuhan terhadap para pemilik saluran televisi satelit yang menyiarkan program-program tidak bermoral.

Memang, kerajaan tetaplah pemegang kekuasaan absolut dan perubahan politik riil tidak ada dalam agenda. Akan tetapi, sekecil apa pun perubahan yang dibuat Raja Abdullah kalau itu memberikan ruang bagi terciptanya kemajuan, demokratisasi, penghormatan terhadap hak-hak asasi manusia, itu adalah langkah yang harus dipuji.

Apalagi, bidang yang diserahkan kepada perempuan adalah pendidikan. Bukankah pendidikan merupakan peletak dasar dan pintu masuk ke arah perubahan. Lewat pendidikan, terjadi transfer pengetahuan dan nilai-nilai, termasuk nilai-nilai kemanusiaan.

Raja Arab Saudi Meniti Reformasi

2009-02-16T13:15:00.000+07:00

Noura Al-Faez, Perempuan Pejabat Pertama

AP Photo/Hussein Malla
Demonstran melintas di depan gambar Raja Abdullah dari Arab Saudi, saat aksi peringatan empat tahun bom mobil yang menewaskan mantan PM Lebanon Rafik Hariri, di Beirut, Lebanon, Sabtu (14/2). Raja Abdullah melakukan reformasi besar-besaran di negerinya.

Senin, 16 Februari 2009 | 00:31 WIB

kairo, kompas - Raja Abdullah bin Abdul Aziz dari Arab Saudi, Sabtu (14/2), melakukan reformasi di negaranya. Dia membongkar kabinet pemerintahan, mengganti gubernur bank sentral, dan mengangkat perempuan pejabat pertama Noura al-Faez sebagai wakil menteri pendidikan.

Raja Abdullah juga mengganti Kepala Dewan Mahkamah Agung, Sheikh Saleh al-Luhaidan, yang selama ini dituding menghalangi upaya reformasi. Selain perubahan di jajaran institusi agama, Raja Abdullah juga menunjuk pejabat baru di departemen pendidikan, kehakiman, penerangan, dan kesehatan.

Perubahan terbesar ada di lembaga Dewan Syura. Ketua Dewan Syura Luhaidan, yang telah menjabat di posisi itu selama lebih dari 40 tahun, digantikan oleh Saleh bin Humaid.

Selama ini Luhaidan amat terkenal karena beberapa kebijakan ”tegas” yang berpijak pada ajaran konservatif. Salah satu pernyataan tegas pernah diutarakan Luhaidan, September lalu, untuk menanggapi program-program di stasiun TV satelit. Menurut Luhaidan, pemilik stasiun TV satelit yang menayangkan program ”tidak bermoral” harus dibunuh.

Perubahan besar yang lain juga terjadi di institusi tertinggi berisi ulama-ulama besar, yaitu Dewan Ulama. Untuk pertama kalinya, Raja Abdullah menunjuk utusan dari empat sekolah hukum agama Islam Sunni di dalam Dewan Ulama. Sebelumnya hanya tokoh atau perwakilan dari sekolah-sekolah Hambali yang mendominasi di Dewan Ulama. Akibatnya, yang mendominasi di dewan itu hanya ajaran versi Arab Saudi konservatif.

Pada sektor ekonomi, Raja Abdullah juga mengganti Direktur Bank Sentral Hamad Saud al- Sayyari yang sudah menjabat posisi itu selama 26 tahun (sejak tahun 1983). Sebagai pengganti, Raja Abdullah menunjuk Muhammad al-Jasser, wakil gubernur Badan Moneter Arab Saudi (SAMA). ”Ini titik balik bagi Arab Saudi. Perubahan terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah Arab Saudi selama 20 tahun,” kata salah seorang anggota Dewan Syura, Mohammad al-Zulfa.

Perempuan pertama

Perubahan lain yang juga mengejutkan adalah penunjukan seorang perempuan, Noura bin Abdullah al-Faez, sebagai salah satu wakil menteri pendidikan dan pengajaran. Noura akan membantu Menteri Pendidikan dan Pengajaran Pangeran Faisal bin Abdullah, salah satu putra Raja Abdullah.

Noura menjadi perempuan pertama yang menduduki jabatan tertinggi pemerintahan di negara yang dikenal konservatif dan puritan itu. Kaum perempuan Arab Saudi masih dilarang mengemudikan kendaraan. Terpilihnya Noura menjadi dobrakan baru dalam tradisi sosial politik Arab Saudi. Pangeran Faisal bin Abdullah menyambut baik penunjukan perempuan sebagai salah satu wakilnya. ”Penunjukan perempuan ini hal yang wajar. Perempuan adalah mitra pria dan tidak perlu dipandang aneh, apalagi Noura mempunyai kemampuan dan kredibilitas untuk itu,” kata Pangeran Faisal.

Noura menyatakan, ini adalah langkah awal yang akan diikuti masuknya perempuan di posisi tinggi kementerian lain. ”Ini merupakan kehormatan bagi kaum perempuan Arab Saudi,” kata Noura, ibu dari lima anak yang meraih gelar master bidang pendidikan dari universitas di AS.

Sejak Juni 2001, Noura menjabat direktur urusan perempuan di institut administrasi di Riyadh. Ia juga pernah menjabat sebagai direktur seluruh sekolah perempuan selama satu tahun. Ia menegaskan, dalam posisi sebagai deputi menteri, akan melaksanakan banyak program dalam pengembangan pendidikan kaum perempuan. Dia akan membentuk tim kerja terpadu dengan dipimpin kementerian pendidikan. (REUTERS/AFP/AP/MTH/LUK)

Ulama dan Fungsi Intelektual Organik

2009-02-05T10:57:00.000+07:00

Akh Muzakki
(Dosen IAIN Sunan Ampel, kandidat PhD di The University of Queensland, Australia)

Saat dipenjarakan oleh Mussolini pada dekade 1930-an, Antonio Gramsci menuliskan gagasan-gagasan cemerlangnya. Gagasan-gagasan itu pada beberapa kurun berikutnya muncul dalam karyanya berjudul, Selections from the Prison Notebooks of Antonio Gramsci (1971).

Salah satu gagasan cemerlangnya adalah diskursus yang dikembangkannya mengenai konsep intelektual (1971: 5-16). Gramsci membagi intelektual ke dalam dua kategori: tradisional dan organik. Menurutnya, intelektual tradisional merupakan kategori yang bisa dikenakan kepada figur intelektual menara gading yang melakukan kongsi dan aliansi dengan kaum penguasa. Karena itu, intelektual kelompok ini cenderung konservatif terhadap perubahan sosial. Sebaliknya, kata Gramsci, intelektual organik merupakan kategori yang bisa dipakai untuk mendeskripsikan figur atau kelompok intelektual yang mendedikasikan dirinya untuk perjuangan menuju kebaikan kelompok sosial masyarakatnya. Kaum intelektual yang demikian ini sejatinya muncul secara alamiah dari dalam diri dan seiring dengan pergerakan masyarakat, bukan dipaksakan untuk merepresentasikan kepentingan masyarakatnya. Atau, dalam bahasa Gramsci, muncul dari kelompok pekerja (the working class). Karena itu, mereka cenderung revolusioner dan tidak konservatif.

Memang, perlu menjadi catatan bahwa diskursus intelektual tradisional dan organik yang telah disebutkan tadi dikembangkan oleh Gramsci dalam konteks perjuangan kelas sosial, antara kelas pekerja dan kelas borjuasi. Namun demikian, semangat akademik dari pemaknaan kategorikal atas konsep intelektual ala Gramsci ini, menurut hemat saya, perlu kita refleksikan untuk melihat perkembangan terbaru pergerakan kaum ulama di Indonesia.

Kasus terbaru dari pergerakan ulama dimaksud adalah berkumpulnya sekitar 700 ulama dan cendekiawan yang berada dalam wadah Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam forum Sidang Ulama Fatwa III MUI yang diselenggarakan 24-26 Januari di Padang Panjang, Sumatra Barat.
Dalam sidang itu, akhirnya diputuskan fatwa haram merokok bagi wanita hamil dan anak-anak serta merokok di tempat umum. Di luar tiga kategori itu, hukum merokok jatuh pada makruh (Republika, 27/01/2009).

Berbagai pro dan kontra kontan menyeruak ke permukaan sebagai reaksi atas keputusan MUI tersebut. Namun, alih-alih turut terlibat dalam tarik-menarik kekuatan argumentatif menyangkut fatwa MUI ini, tulisan ini lebih tertarik untuk mendiskusikan fungsionalisasi dari peran intelektual organik yang dimainkan oleh para ulama di balik pro dan kontra dimaksud.

Argumen Pro-kontra
Keputusan yang dihasilkan dalam forum Sidang Ulama Fatwa III MUI tersebut memang lahir sebagai jalan tengah atas perdebatan panjang dan kontroversi menyangkut keharaman rokok. Menurut Prof Amin Suma, selaku wakil ketua Komisi B-1 yang membidangi persidangan masalah rokok, seperti diberitkan sejumlah media, alasan mendasar atas munculnya fatwa haram rokok adalah banyaknya mudarat (bahaya) daripada manfaat yang datang dari praktik merokok.

Analoginya diambilkan dari kasus minuman keras yang diharamkan karena mendatangkan banyak mudarat daripada manfaat. Karena itu, rokok diharamkan bagi kelompok-kelompok sosial yang berkaitan erat dengan masa depan bangsa (yakni wanita hamil dan anak-anak) serta yang berhubungan dengan kepentingan publik, yakni merokok di tempat umum.

Pada sisi lain, hukum makruh dijatuhkan oleh MUI dengan dua pertimbangan utama. ''Selain karena masih banyak yang merokok, warga Indonesia masih menggantungkan ekonominya pada produksi rokok," kata Amin Suma seusai sidang Komisi B-1 di aula Perguruan Diniyyah Puteri, Jalan Abdul Hamid Hakim, Padang Panjang, seperti diberitakan oleh sejumlah media.

Fatwa MUI dengan segala pertimbangannya tersebut tidak secara bulat diamini oleh para ulama lainnya. Ketua MUI Jawa Timur, KH Abdusshomad Bukhari, misalnya, menilai fatwa haram rokok justru lebih besar mudaratnya daripada manfaatnya. Salah satunya adalah akan membengkaknya jumlah angka pengangguran menyusul ribuan anggota masyarakat yang bekerja pada sektor yang terkait dengan industri rokok, seperti di Jawa Timur. Bahkan, Abdusshomad Bukhari berujar, "Saya tidak mau bertanggung jawab kalau fatwa tersebut dikeluarkan. Karena, akan banyak masyarakat Jatim yang menganggur." Respons senada datang dari KH Hasyim Muzadi, ketua umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PB NU). Dia tidak sepakat dengan fatwa haram rokok bagi orang-orang dengan kriteria tertentu yang dikeluarkan oleh MUI itu.
Menurutnya, PBNU berketetapan merokok hanya diberi fatwa makruh. Yakni, dianjurkan untuk dihindari. Lebih lanjut Hasyim mengatakan, bahaya rokok relatif dan tidak bisa dibandingkan dengan minuman keras.

Fatwa dan agamawan organik
Kalau dicermati secara saksama, pertimbangan mereka yang sepakat dengan fatwa haram rokok dan mereka yang tidak sependapat bermuara pada satu kepentingan dasar. Yakni, menjaga kepentingan dan kebajikan umat secara kebanyakan. Tentu saja, kaidah-kaidah fiqhiyah yang masing-masing terapkan bisa saja sama. Semisal, kaidah daf'ul mafasid muqaddam `ala jalbil masolih (menjauhkan kerusakan lebih didahulukan daripada merengkuh kemaslahatan). Juga kaidah lainnya, akhaffudl dlororoin (mendahulukan kepentingan yang risiko kemudaratannya paling rendah).

Tapi, fakta membuktikan bahwa pertimbangan yang dipakai dalam melihat kasus rokok berbeda antara yang pro dan kontra. Bagi pihak yang pro, fatwa haram rokok atas wanita hamil, anak-anak, dan merokok di tempat umum, kepentingan jauh ke depan bagi sebuah bangsa menjadi pertimbangan utama.

Bagi yang kontra, kepentingan jangka panjang tidak seharusnya mengenyahkan kepentingan kekinian dari kehidupan publik. Karena, faktanya, jumlah anggota masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari sektor industri rokok jumlahnya sangat gemuk. Dan, fakta ini harus menjadi pertimbangan mendasar bagi penjatuhan ketentuan hukum. Bila tidak, keterpurukan hidup akan secara kuat mengitari publik.

Menunjuk pada fakta dan semangat pertimbangan berhukum atas soal rokok itu, sulit rasanya menutup mata atas peran ulama dalam menjamin kepentingan publik secara kebanyakan. Fakta atas fatwa rokok memang tidak tunggal. Pro dan kontra sangat jelas terbaca. Tapi, pertimbangan dasar atas sikap yang dijatuhkan pada masalah rokok memiliki titik persinggungan yang dekat terkait dengan kepentingan dan kebaikan publik. Muslim Abdurrahman (lihat bukunya, Islam sebagai Kritik Sosial, 2003:69) pernah merangkai anggitan ulama sebagai agamawan organik. Anggitan ini diberlakukan dalam konteks keterlibatan kepemimpinan yang transformatif untuk mengantarkan umat, bukan sekadar menjadi individu yang saleh (good person), tapi juga warga negara yang baik (good citizen). Dan, pergerakan ulama dalam kasus fatwa atas rokok di atas menjadi awal yang baik bagi peneguhan anggitan agamawan organik dimaksud.

Saat menjelaskan kategorinya atas konsep intelektual, Gramsci menyatakan: "All men are intellectuals, but not all men have in society the function of intellectuals."

Menurutnya, banyak orang yang bisa menjadi intelektual, tetapi tidak semuanya di masyarakat itu yang bisa memainkan fungsi sebagai intelektual.

Dalam kasus fatwa rokok, dan mungkin yang lainnya, tampak bahwa ulama memiliki fungsi sebagai intelektual organik. Pasalnya, pertimbangan mereka adalah demi kebajikan dan kebaikan bersama elemen bangsa ini.

Fatwa sudah dijatuhkan. Pro dan kontra lahir pula atasnya. Sekarang, tergantung pada nurani kita bersama. Hanya nurani publiklah yang bisa mengukur fatwa mana yang hendak diikuti. Karena itu, bertanyalah kepada hati nurani.

Fikih tentang Merokok

2009-02-03T16:26:00.000+07:00

Oleh Ahmad Buchori Masruri

ADA pihak yang meminta agar Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan rokok; sekali lagi,”agar MUI mengharamkan rokok”. Apabila diperhatikan, permintaan tersebut menimbulkan dua kesan yang tidak sedap; yaitu, seolah-olah MUI memiliki wewenang untuk menghalalkan atau mengharamkan sesuatu.

Padahal hanya Allah dan Rasul-Nya-lah yang berwenang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu. Seolah-olah hukum halal dan haram dapat dipesan dari MUI. Padahal sepengetahuan saya selama ini MUI tidak pernah memberi fatwa halal atau haram berdasarkan pesanan.

Berbeda halnya kalau permintaan tersebut bersifat istifta atau minta fatwa, yang apabila diwujudkan dengan kalimat tanya akan berbunyi:”Bagaimana hukum merokok?”, maka permintaan seperti itu tidak akan menimbulkan kesan yang tidak sedap.

Terlepas dari ada atau tidak adanya pertanyaan tersebut, masalah rokok memang fenomenal, menarik untuk dibicarakan karena ada kontroversi. Ada yang menghendaki agar rokok dilarang, karena mengganggu kesehatan, menyebabkan beberapa penyakit, seperti penyakit jantung, kanker, gangguan pernapasan, dan gangguan kehamilan.

Ada yang mempertahankan agar rokok tidak dilarang, karena menyangkut lapangan kerja sebagai sumber rezeki bagi jutaan orang, mulai dari petani tembakau, petani cengkeh, pekerja dan karyawan pabrik rokok, sampai para pedagang dan pengecer yang kebanyakan tergolong ekonomi lemah. Bahkan rokok merupakan salah satu sumber pendapatan pemerintah (cukai) yang setiap tahunnya mencapai puluhan triliun rupiah.

Sementara itu para fuqaha (ulama ahli hukum agama Islam) berbeda pendapat; ada yang berpendapat merokok hukumnya haram (kalau dikerjakan dosa dan akan disiksa, kalau ditinggalkan mendapat pahala); ada yang menyatakan mubah (dikerjakan atau ditinggalkan sama saja; tidak ada dosa dan tidak ada pahala); dan ada pula yang berpendapat makruh (artinya tidak disukai, maka kalau ditinggalkan mendapat pahala, tetapi kalau dikerjakan tidak berdosa).

Melalui tulisan ini saya mengajak para pembaca untuk memahami beberapa pendapat tentang hukum merokok dengan alasannya masing-masing; kemudian memilih di antaranya apa yang paling objektif untuk dijadikan pedoman.

Hukum Merokok

Rokok belum dikenal di jazirah Arab, khususnya di kalangan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW, zaman sahabat, zaman tabi’in bahkan sampai pada zaman ulama mujtahidin. Oleh karenanya, maka tidak aneh kalau di dalam Alquran, hadis dan kitab-kitab fikih kuno tidak ditemukan naskah yang secara eksplisit membahas hukum merokok.

Rokok baru dikenal di dunia Arab atau di dunia Islam kira-kira pada 1000 Hijriyah, yang datang dari Eropa melalui Maroko atau Maghribi. Sebagaimana biasa di dalam pembahasan hukum fikih, manakala tidak ada nash Alquran dan hadis yang secara eksplisit menerangkan hukum sesuatu, maka para fuqaha berusaha sungguh-sungguh (berijtihad) mengidentifikasi hukum dengan berpedoman pada dalil-dalil umum. Sebagaimana biasa pula di dalam membahas hukum sesuatu yang bersifat ijthadiyyah, hampir selalu terjadi perbedaan pendapat di antara para fuqaha.

Demikian juga halnya di dalam membahas hukum merokok, para fuqaha berbeda pendapat menjadi tiga pendapat; yaitu merokok hukumnya haram, mubah, dan makruh.

Merokok hukumnya haram; pendapat itu antara lain dipelopori oleh Ibnu Taimiyyah dan Abdul Aziz bin Abdullah bin Baz, dengan alasan rokok termasuk barang yang keji, membahayakan kesehatan, dan bisa menimbulkan penyakit saluran pernapasan, penyakit jantung, kanker, stroke, dll.

Merokok adalah pemborosan (menyia-nyiakan harta). Dasar hukum yang dijadikan landasan ialah firman Allah dalam surat Al A’raf 157, QS Al Baqarah 195, Al Isra’a 26/27, dll.

Merokok hukumnya mubah; di antara yang berpendapat (tidak ada pahala dan tidak ada dosa bagi yang merokok) ialah Syeh Imam Aly al-ajhury al-Maliky dan Syeh Imam Abdul Ghony al-Nablsy (pengarang kitab Al-Shulhu bainal Ikhwan fi Ibahati Syurbi al-Dukhon) dan Syeh Imam Mar’iy bin Yusuf al-Karmy al-Maqdisy (pengarang kitab Ghoyah al-Muntaha).

Alasannya, yang berwenang menetapkan halal atau haram segala sesuatu adalah Allah SWT dan Rasul-Nya, padahal tidak ada nash Alquran dan hadis yang secara jelas menerangkan hukum merokok. Maka, hukum merokok dikembalikan kepada hukum asal. Rokok tidak memabukkan dan tidak melemaskan (tidak muskir dan tidak muftir), bahkan sebagian orang ada yang menjadi lebih bersemangat setelah merokok.

Bahaya merokok bersifat nisbi, yakni jika ada orang yang menerima bahaya yang dipastikan karena merokok, maka haram baginya merokok, akan tetapi hukum haram itu tidak berlaku bagi semua orang, sebab ternyata tidak semua orang yang merokok mendapat bahaya, bahkan ada orang yang mendapat manfaat dari rokok.

Sebagaimana halnya madu yang menurut Alquran dan hadis merupakan obat (syifa), namun bagi orang yang berpenyakit diabet parah madu itu berbahaya, maka bagi dia madu itu haram. Akan tetapi hukum haram tersebut tidak berlaku bagi semua orang.

Merokok hukumnya makruh; kebanyakan ulama dari mazhab Syafi’i dan Hanafi menyatakan bahwa merokok hukumnya makruh, dengan alasan seperti yang dikemukakan oleh yang menyatakan mubah; ditambah dengan alasan kemakruhan, yaitu merokok menyebabkan bau tidak sedap; hal itu diidentikkan dengan makruhnya bau tidak sedap karena makan bawang, hal yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW.

Pertimbangan

Pendapat yang menyatakan merokok hukumnya haram, dengan alasan bahwa merokok berbahaya karena bisa menyebabkan berbagai penyakit seperti penyakit jantung, penyakit kanker, dan stroke, menurut saya sangat berlebihan. Sebab, walaupun terbukti bahwa banyak perokok yang mengidap penyakit jantung, terbukti pula bahwa lebih banyak perokok yang tidak terkena penyakit jantung. Walaupun terbukti banyak perokok yang mengidap kanker paru-paru, terbukti pula jauh lebih banyak perokok yang tidak terkena penyakit kanker paru-paru.

Kalau diperhatikan, ternyata ada perokok yang terkena penyakit (akibat rokok) tetapi perokok yang lain tidak apa-apa. Mengapa? Dan kalau diperhatikan lebih lanjut, ternyata penyakit yang diderita karena merokok tidak semuanya sama; ada yang terkena sakit jantung, ada yang sakit kanker paru-paru, ada yang stroke, dll. Mengapa?

Kenyataan tersebut membuktikan bahwa yang menjadi penyebab sakit bukan semata-mata merokok, melainkan ada faktor lain yang memengaruhinya, sehingga penyakit yang ditimbulkan pun berbeda-beda sesuai dengan perbedaan faktor yang memengaruhinya.

Kalau dirumuskan, kira-kira gambarannya sbb: merokok plus faktor X = menyebabkan penyakit A; merokok plus faktor XX = menyebabkan penyakit B; merokok plus faktor XXX = menyebabkan penyakit C; merokok tanpa faktor lain = menyebabkan apa?

Dalam suatu majelis taklim yang saya asuh di Semarang, ada yang bertanya sbb: Ada data yang menunjukkan bahwa 70% dari pengidap penyakit kanker paru-paru di Indonesia adalah perokok berat. Apakah tidak cukup representatif untuk diambil simpulan bahwa merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru dan harus dilarang?

Saya jawab: Tidak cukup representatif. Kalau mau mengambil simpulan, seharusnya dibandingkan antara perokok di Indonesia yang jumlahnya lebih dari 50 juta orang dengan jumlah pengidap penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok, yang menurut dugaan saya tidak ada satu juta orang. Kalau dugaan saya itu benar, berarti orang yang terkena penyakit kanker paru-paru yang disebabkan oleh rokok tidak ada dua persen, maka tidak representatif untuk dijadikan dasar simpulan bahwa merokok semata (tanpa faktor lain) pasti menyebabkan penyakit kanker paru-paru.

Selain faktor-faktor X yang memengaruhi terjadinya penyakit bagi perokok, ternyata faktor jangka waktu pengisapan rokok juga sangat memengaruhi terjadinya penyakit bagi perokok. Bila seseorang merokok, ditambah faktor X, maka untuk terkena penyakit A diperlukan jangka waktu penhisapan yang cukup lama, sampai puluhan tahun. Demikian juga apabila seseorang merokok plus faktor XX, maka untuk terkena penyakit B diperlukan jangka waktu pengisapan puluhan tahun.

Kalau rokok yang dalam menimbulkan suatu penyakit memerlukan faktor lain dan jangka waktu pengisapan yang cukup lama sampai puluhan tahun dinyatakan haram, maka akan sangat banyak komoditas lainnya yang juga harus dinyatakan haram, seperti bumbu penyedap masakan dan bahan pengawet makanan, yang bisa menimbulkan penyakit kanker. Bahkan air minum di Kabupaten Grobogan, dan sekitarnya juga harus dinyatakan haram, karena kandungan kalsiumnya yang tinggi menyebabkan banyak penduduk di daerah tersebut mengidap penyakit batu ginjal atau batu kandung kemih (kencing batu).

Sekali lagi, saya menilai keputusan yang menyatakan ”merokok hukumnya haram” karena berbahaya dan bisa menimbulkan berbagai penyakit, adalah keputusan yang berlebihan, sebab untuk timbulnya bahaya tersebut diperlukan adanya faktor lain dan jangka waktu lama sampai puluhan tahun. Berbeda dari minum racun, yang begitu diminum langsung menyebabkan kematian, tanpa memerlukan faktor lain atau jangka waktu lama. Maka wajarlah, kalau minum racun dinyatakan haram karena berbahaya.

Pendapat yang menyatakan merokok hukumnya mubah (tidak makruh), karena tidak ada dalil Alquran atau hadis yang menerangkan hukumnya, maka hukum merokok dikembalikan kepada hukum asal, yaitu bahwa yang asal segala sesuatu hukumnya mubah, dan bahwa rokok itu netral; bisa berbahaya dan bisa bermanfaat, maka merokok bisa haram (kalau pasti membahayakan) dan bisa wajib (kalau seseorang tidak bisa melaksanakan kewajiban tanpa merokok).

Menurut saya, pendapat tersebut menutup mata dari fakta bahwa merokok menimbulkan bau yang tidak sedap di mulut, hidung, dan jari tangan, bahkan di pakaian si perokok. Kalau dibandingkan dengan bau bawang merah yang tidak disukai oleh Nabi Muhammad SAW, bau merokok lebih tidak sedap.

Maka dengan tiga pertimbangan tersebut, saya menilai bahwa pendapat yang paling objektif ialah pendapat yang menyatakan bahwa merokok hukumnya makruh. Dalam hal itu, saya sependapat dengan Syeh Abdurrahman Qoro’ah (seorang mufti Al Azhar Mesir) yang ketika ditanya oleh Raja Ibnu Sa’ud (pada 1926) tentang hukum merokok, menjawab bahwa tentang merokok para ulama berbeda-beda pendapat: ada yang menyatakan haram, ada yang menyatakan makruh, ada yang menyatakan mubah. Yang paling adil ialah pendapat yang menyatakan bahwa merokok hukumnya makruh.(68)

–– Drs H Ahmad Buchori Masruri, mantan ketua PWNU Jawa Tengah, pengasuh kajian tafsir tematik di Masjid Agung Kauman Semarang.

Justru Mengharamkan Golput Hukumnya Haram

2009-01-27T06:36:00.000+07:00

Eddi Santosa - detikPemilu

Den Haag - Fatwa MUI mengharamkan golput adalah sebuah blunder ijtihad dalam sejarah perfatwaan MUI. Justru mengharamkan golput itu hukumnya haram. Mereka harus bertobat.

Hal itu disampaikan Dr Sofjan Sururi Siregar kepada detikcom dalam kontak telepon hari ini, Senin (26/1/2009), menanggapi keluarnya fatwa MUI tentang pemilu 2009.

"Sampai detik ini saya gagal menemukan referensi dan rujukan serta dasar istinbath para ulama yang membahas masalah itu," ujar Sofjan, doktor syari'ah lulusan Khartoum University, direktur ICCN, Ketua ICMI Orwil Eropa dan dosen Universitas Islam Eropa di Rotterdam.

Apalagi, tambah Sofjan, hukum positif negara yang menjadi rule of game pemilu 2009 jelas-jelas mengatur bahwa memilih itu hak, bukan kewajiban. Bagaimana MUI sampai menyimpulkan bahwa tidak memilih hukumnya haram?

"Oleh sebab itu saya serukan kepada pematwa dan peserta rapat MUI yang terlibat dalam manipulasi politik fatwa golput untuk bertaubat dan minta maaf kepada umat Islam Indonesia, karena terlanjur membodohi umat," tandas Sofjan.

Dikatakan bahwa jika para kiai dan pakar MUI punya dalil syar'i tentang itu, maka cukup menarik untuk didiskusikan secara terbuka.

"Agar cara dan gaya pembodohan rakyat tidak berkelanjutan di tanah air tercinta," demikian Sofjan.
( es / es )

Fatwa Golput Haram, Hukum atau Hawa Nafsu?

2009-01-27T06:35:00.000+07:00

Eddi Santosa - detikPemilu

Den Haag - Dari mana dalil untuk mengharamkan golput itu? Tidak lain dari logika akal-akalan saja, yang bisa ditarik ke mana-mana.

Hal itu disampaikan Dr Sofjan S. Siregar kepada detikcom dalam kontak telepon hari ini, Senin (26/1/2009), menanggapi keluarnya fatwa MUI tentang pemilu 2009.

Menurut Sofjan, fatwa MUI itu mengingatkan pada kasus serupa yang pernah terjadi di Mesir. Salah seorang pejabat menteri terkait yang akan tampil di TV Mesir, beberapa menit sebelumnya bertanya kepada presidennya, apakah paduka Presiden ingin masalah ini saya halalkan atau haramkan?

"Artinya, jika mau dihalalkan sudah siap dalilnya dan jika akan diharamkan juga sudah punya alasannya," papar Sofjan.

Sofjan menggarisbawahi hasil Bahsul Masail PKB se-Jatim yang menyatakan, "Golput haram, sedangkan ikut pemilu hukumnya fardu kifayah" dan dalil Ketua Komisi A MUI tentang Fatwa Golput, "... wajib memilih calon amanah dan haram memilih yang tidak amanah."

Menurut Sofjan, dari segi Fiqh hal itu menarik untuk dicermati, karena MUI berulang-ulang selalu mengatakan wajib memilih pemimpin yang amanah (bisa dipercaya), sidiq (jujur), tabligh (menyampaikan), dan fatonah (cerdas).

Dikatakan bahwa empat sifat itu hanya sifat Nabi, yang dalam konteks pemilu ini tidak akan ditemukan di bumi Indonesia. Jika tidak ada, maka memilih dalam pemilu mestinya tidak wajib, karena tidak terpenuhi sifat yang ditentukan itu.

"Karena empat sifat itu memang hanya monopoli nabi yang dipilih oleh Tuhan, bukan oleh parpol Islam, tapi mengapa mereka berani berfatwa sedemikian ngawur?" gugat Sofjan.

Jadi, tandas Sofjan, siapa calon amanah yang dimaksud MUI dan siapa yang tidak amanah itu? Bisakah MUI menyebutkan nama satu orang yang amanah itu? Lagipula apa dan bagaimana persyaratan amanah versi MUI?

"Saya kira MUI terlalu gegabah sampai berani mengeluarkan fatwa haram golput," tandas Sofjan. ( es / es )

Jangan Sampai MUI Seperti Politisi DPR

2009-01-27T06:30:00.001+07:00

Eddi Santosa - detikPemilu

Den Haag - Fatwa kontroversial golput bisa membuat MUI kehilangan kewibawaan dan kepercayaan umat. Mestinya MUI mengeluarkan fatwa yang obyeknya elit penguasa.

Hal itu disampaikan Dr Sofjan S. Siregar kepada detikcom dalam kontak telepon hari ini, Senin (26/1/2009), menanggapi keluarnya fatwa MUI tentang pemilu 2009.

Kalau rakyat tidak tergerak untuk memilih, itu karena contoh perilaku dan track record mereka yang pernah dipercaya dan dipilih.

Dikatakan bahwa selama 5 tahun hanya sekitar tiga bulan rakyat dihargai, dibujuk menjelang pemilu. Setelah itu selama 57 bulan berikutnya wakil rakyat ternyata berkhianat.

Mengapa MUI tidak mengeluarkan fatwa tentang kebobrokan DPR dan pemimpin negara? Mengapa MUI tidak pernah mengeluarkan fatwa haram hukumnya berkhianat kepada rakyat? Haram hukumnya DPR studi banding ke luar negeri, karena menghamburkan uang negara?

"Itu isrof dan mubazir. Haram," terang Sofjan.

Menurut Sofjan, mestinya MUI mengeluarkan fatwa yang obyeknya elit parpol Islam dan calegnya, serta calon pemimpin yang rakus kekuasaan.

"Setelah berkuasa mereka bukan hanya gagal mengemban amanah, bahkan berkhianat kepada rakyat dan negara. Kenapa rakyat yang dikorbankan jadi obyek fatwa?" kritik Sofjan.

Ditegaskan, bahwa alangkah baiknya jika MUI mengeluarkan fatwa umpamanya haram memilih parpol atau caleg parpol Islam yang terlibat KKN. Haram hukumnya mencalonkan diri jadi capres atau wacapres, jika sudah pernah memimpin dan gagal.

Haram jadi caleg yang terindikasi KKN. Haram hukumnya berkhianat kepada rakyat dan tanah air. Haram hukumnya pejabat makan gaji buta, khususnya DPR, yang sering mangkir kerja. Haram memakai mobil dinas yang tidak ada kaitannya dengan tugas negara, dll.

Wajib hukumnya bagi pemimpin atau pejabat yang KKN untuk mengembalikan uang KKN dan membayar denda kaffarah sumpahnya, misalnya memberi makan 10 orang fakir miskin dalam jangka sekian tahun, setiap kali dia melanggar sumpahnya. ( es / es )

Inilah Penyelenggara Negara Paling Korup

2008-12-26T15:13:00.000+07:00

Selasa, 23 Desember 2008 | 17:50 WIB

JAKARTA, SELASA- Pejabat eselon dan pimpinan proyek menduduki peringkat pertama sebagai pegawai negeri/penyelenggara negara pelaku korupsi pada tahun 2008. Ini berdasarkan hasil penelitian Indonesia Corruption Watch tentang kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2008.

"Perkara korupsi yang ditangani KPK berdasarkan pelaku, yang menduduki peringkat tertinggi dengan jumlah 22 orang dari 86 orang yang ditangani. Sementara urutan kedua yang paling banyak melakukan korupsi itu duta besar, pejabat konsulat, dan imigrasi, sebanyak 15 orang," ujar Wakil Koordinator ICW, Danang Widoyoko dalam presentasinya di diskusi terbuka "Refleksi Satu Tahun Kinerja KPK Jilid II" di Jakarta, Selasa (23/12).

Sedangkan anggota DPR yang akhir-akhir ini digembar-gemborkan sebagai koruptor justru menduduki baru peringkat ke empat. Pada 2008 ini, ada delapan orang yang diperkarakan oleh KPK.

Lebih lanjut, inilah pegawai negeri/penyelenggara negara yang paling banyak melakukan tindak pidana korupsi:

1. Pejabat eselon dan pimpro, 22 orang.

2. Duta besar, pejabat konsulat, imigrasi, 15 orang.

3. Kepala daerah (gubernur, bupati, walikota), 13 orang.

4. Anggota DPR/DPRD, 8 orang.

5. Dewan Gubernur/pejabat Bank Indonesia, 7 orang.

6. Komisi Negara, 2 orang.

7. Pejabat BUMN, 2 orang.

8. Aparat hokum, 1 orang.

Untuk swasta, KPK telah menyeret 16 orang selama 2008.

BOB

Dakwah Politik Vs Politik Dakwah

2008-12-24T15:47:00.001+07:00

Dr Atabik Luthfi
Ketua Ikadi Jakarta

Diskursus seputar politik dakwah dan dakwah politik terus bergulir yang berawal sebenarnya dari sebuah kekhawatiran akan terjadinya distorsi pemetaan antara dakwah dan politik di ranah kenegaraan. Politik identik dengan kekuasaan yang berarti menghalalkan segala cara, sementara dakwah adalah untuk kebaikan dan perbaikan masyarakat yang jelas tujuan dan misi yang diembannya.

Paradigma ini terus berlangsung sekian lama sampai lahirnya PKS, sebuah partai yang mengusung jargon dan misi dakwah dalam praktik perpolitikannya. Menjelang pemilu 2009, kembali wacana partai dakwah mencuat seiring kerisauan segolongan yang tak mau politik bahwa dakwah akhirnya menjadi korban politik.

Sejak awal idiom partai dakwah merupakan tantangan terbesar bagi para politikus Muslim. Di satu pihak, nilai Islam harus selalu hadir dalam keseharian politik mereka. Manakala sistem perpolitikan yang sekian lama berlangsung justru berseberangan dengan nilai dakwah dan politik Islam itu sendiri, tentu kekhawatiran itu wajar saja muncul karena memang mempertemukan politik dengan dakwah merupakan satu fenomena dan ijtihad yang baru di arena perpolitikan Indonesia yang sekian lama jauh dari nilai dakwah atau sama sekali tidak beririsan dengan dakwah.

Ini bisa saja menjadi upaya politisasi dakwah dalam konotasi positif, yaitu mengemas dakwah dalam kemasan politik yang menjunjung tinggi nilai kebaikan dan kemanusiaan. Atau akan menjadi dakwahisasi politik, dalam arti membawa dakwah dalam wilayah politik sehingga praktik dakwah sedikit demi sedikit akan bergeser menjadi praktik yang sesuai dengan nilai siyasah syar'iyyah yang dijunjung tinggi oleh Islam. Pada tataran ini, kembali semangat menjunjung siyasah syar'iyyah dalam wilayah politik praktis direduksi perannya atau dimarginalkan.

Hakikat dakwah
Dakwah Islam yang telah berlangsung sekian lama ini pada intinya adalah sebuah proses dan upaya tabligh dalam arti menyampaikan kebenaran ajaran agama untuk membangun tatanan kehidupan yang penuh kedamaian dan jauh dari dendam masa lalu serta berusaha menatap ke depan yang lebih baik. Dalam bahasa fikih dakwah, membawa manusia dari jahiliyah menuju ilmiah, dari keadaan terpuruk menjadi penuh kemaslahatan, dan keadaan yang tidak mengindahkan aturan menuju keadaan yang memahami serta menaati peraturan dan begitu seterusnya.

Dalam hal ini jelas kebenaran ajaran Islam bahwa berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik. Karena Islam tidak hanya hadir di wilayah kematian, formalitas pertemuan dan wilayah kaku lainnya. Itu semua tidak membutuhkan ijtihad berat untuk mengusungnya. Semua sepakat dan siap melakukan ajaran Islam pada tataran simbolis demikian.

Tetapi, ketika yang diusung adalah ide kesatuan Islam yang terdiri dari persoalan akidah, ibadah, akhlak dan muamalah, baik dalam skala individu, keluarga, dan bermasyarakat serta bernegara tentu wajar jika mengundang polemik dan pertanyaan yang berterusan. Semestinya setiap kita berusaha mengangkat sisi keislaman tersebut dari aspek yang digeluti sehari-hari sehingga kesempurnaan dan komprehensivitas Islam tampak jelas.

Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat 5: 56: "Wahai Rasul, sampaikan semua apa yang telah diturunkan kepada engkau dari Tuhanmu. Jika engkau tidak melakukan itu, berarti engkau tidak melaksanakan perintah Allah tersebut". Antara lain menyebutkan dalam konteks dakwah bahwa tugas seorang Muslim menyampaikan totalitas ajaran Islam. Ini karena jika ada salah satu dari ajarannya yang tidak atau belum tersampaikan maka sama artinya tidak menyampaikan Islam.

Di sini kembali sisi politik dari Islam meminta peran Muslim untuk berkiprah mengusungnya. Tentu masing-masing berperan sesuai dengan kapasitas dan otoritasnya masing-masing.

Kalimatun sawa
Karena sifat Islam tidak terbatas, ajarannya pun tidak boleh dibatasi oleh segmentasi tertentu yang berakibat terjadinya pengebirian otoritas Islam sebagai satu-satunya agama yang syamil dan mutakamil. Jika kemudian ada indikasi dalam perjalanan sebuah partai dakwah nantinya terjadi hal-hal yang belum dipahami sebagai strategi dakwah yang berarti juga strategi politik, jangan sampai mengorbankan nilai universalitas Islam yang menjadi ciri keistimewaan agama terakhir ini.

Tidak kemudian umat dilarang membawa nama agama dalam kerja politik mereka selama memolitisasi dakwah untuk keuntungan sesaat dan sepihak. Sejarah mencatat dalam perjalanan partai yang berasas Islam dalam setiap pemilihan umum selalu berkutat pada capaian angka 7-8 persen sehingga akan membenarkan stigma yang terus diembuskan selama ini bahwa Islam memang tidak cocok terlibat di wilayah politik atau memenangkan pertarungan politik.

Ini berarti juga Islam harus kembali ke barak, harus pulang kandang, ke masjid. Lantas, di mana letak upaya pembumian Islam dalam konteks siyasah syar'iyyah? Nah, salah satu strategi dakwah dalam konteks amar ma'ruf nahi munkar yang menjadi esensi dakwah seperti yang diungkapkan oleh Mushthafa Masyhur dalam thariqud dakwah jangan sampai proses mengubah kemungkaran itu mengakibatkan lahirnya kemungkaran yang lebih besar.

Inilah kalimatun sawa antarumat Islam. Saatnya mendudukkan kerja-kerja politik dalam tataran kebaikan dan kemaslahatan bersama dalam konteks negara kesatuan Republik Indonesia dengan strategi yang lebih mengedepankan maslahat untuk semua pihak.

Kita masih punya waktu membenahi paradigma yang benar tentang menyatukan politik dalam dakwah dan dakwah dalam politik. Tentu karena ini wilayah politik maka strategi dan upaya yang dilakukan harus juga sesuai dengan praktik perpolitikan dengan senantiasa mengacu kepada koridor nilai-nilai Islam yang universal. Di sini setiap kita dituntut arif mencermati setiap strategi kebijakan yang coba dijalankan oleh sebuah partai yang menjadikan dakwah sebagai basis aktivitasnya.

Konsep kerja sama
Ibnu Asyur mengetengahkan ide yang berbeda dengan kalangan mufassir yang lain tentang konsep kerja sama (//ta'awun//) dalam kebaikan dan menghadirkan ketakwaan, seperti yang diperintahkan dengan tegas dalam surat Al-Maidah (2) "Saling bekerja samalah kalian semua (tanpa membedakan apa pun) untuk menghadirkan kebaikan yang bersifat universal dan dalam rangka mengimplementasikan ketakwaan kepada Allah." Bahwa konsep ini harus dijalankan sejajar dan tidak dibatasi antarkomunitas Muslim dan Muslim yang lainnya, melainkan antarsesama manusia dengan syarat nilai kebaikan dan kemaslahatan yang diusungnya.

Catatan lain dari beliau, setiap kita tidak terjebak dengan dikotomi ideologis, ras, dan sebagainya untuk menghadirkan kebaikan tersebut. Hakikatnya kebaikan milik semua manusia dan menjadi fitrah dasar penciptaan mereka. Jangan sampai karena kesalahan yang dilakukan, kita bersikap antipati untuk mengusungkan kebaikan dan perbaikan di masa yang akan datang dengan siapa pun.

Dalam hal ini, saling menaruh kepercayaan dalam koridor kerja sama dalam kebaikan merupakan sebuah keniscayaan jika kita menginginkan kebaikan dan perbaikan keadaan bangsa pada masa mendatang. Rasanya kita masih harus belajar untuk saling mencintai kebaikan, mengusungnya, dan siap bekerja sama untuk itu dengan siapa pun tanpa terkecuali dan dalam seluruh segmen kehidupan, termasuk bidang politik sekalipun.

Ikhtisar:
- Berpolitik bagian dari dakwah dan dakwah merupakan tujuan dari berpolitik.
- Praktik perpolitikan harus senantiasa mengacu kepada koridor nilai-nilai Islam yang universal.

Pro Ekonomi Syariah Pro Rakyat

2008-12-24T15:45:00.000+07:00

Irfan Syauqi Beik
Dosen FEM IPB, Kandidat Doktor IIUM dan Ketua PPI Malaysia

Krisis berkepanjangan yang menimpa sejumlah negara besar masih meninggalkan sejumlah persoalan yang sangat serius bagi bangsa Indonesia. Dalam bahasa ekonom FEM IPB, Iman Sugema, ada tiga kiamat (trio doom) yang menimpa perekonomian dunia akibat krisis finansial yang bermula dari AS, yang boleh jadi menjadi penyebab turning pointatau titik balik perekonomian nasional pada 2009.

Kiamat pertama adalah property doom atau kiamat properti, yang ditandai dengan jatuhnya harga properti di AS. Kemudian, financial doom atau kiamat finansial, yang ditandai dengan menurunnya indeks bursa dunia pascakrisis dan belum menunjukkan tanda akan pulih sepenuhnya dalam waktu dekat. Beberapa bursa mengalami penurunan indeks lebih dari 30 persen, seperti Cina (62,9%), Jepang (38,3%), dan Jerman (35,6%). Kiamat yang ketiga adalah commodity doom, di mana harga sejumlah komoditas mengalami penurunan, seperti turunnya harga CPO dan kopi robusta sejak Juli 2008, masing-masing sebesar 61,9 persen dan 15 persen.

Kondisi ini mengakibatkan terjadinya dry up pada likuiditas global, di mana banyak perusahaan keuangan besar dunia menarik likuiditasnya demi mengatasi kerugian yang terjadi. Tidak hanya itu, perusahaan-perusahaan di sektor riil pun terganggu.

Hal tersebut ditandai dengan semakin melemahnya permintaan di sejumlah pasar tujuan ekspor, seperti Uni Eropa, Jepang, dan Amerika Serikat. Memang jika dianalisis, kinerja perdagangan bilateral Indonesia dan AS tidak terlalu memengaruhi kinerja ekspor nasional. Ini karena total ekspor kita ke AS hanya 9-10 persen dalam dua tahun terakhir, di mana angka ini kurang dari tiga persen PDB kita.

Namun, melemahnya perekonomian AS membawa efek berantai pada sejumlah negara mitra dagang Indonesia. Dengan lemahnya permintaan di negara-negara tersebut, tidaklah mengherankan jika persentase tren ekspor Indonesia turun, bahkan drop 11,6 persen per Oktober 2008.

Diperkirakan memasuki semester pertama 2009 akan terjadi gelombang PHK besar-besaran, sebagaimana yang diprediksi Aviliani, akibat berakhirnya kontrak ekspor sejumlah perusahaan Indonesia. Jika ini terjadi, angka pengangguran diperkirakan akan naik. Sudah pasti keadaan ini akan mengundang demonstrasi buruh dalam skala yang lebih besar. Dipastikan kondisi sosial ekonomi bangsa ini akan semakin berat.

Sejumlah tantangan
Tantangan lain yang juga berat adalah masih rendahnya daya saing produk bangsa kita. Akibat melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia, akan terjadi persaingan memperebutkan pasar ekspor. Sebagai negara yang besar, tentu Indonesia berpotensi menjadi pasar potensial sejumlah produk impor.

Diperkirakan Cina akan tetap merajai produk impor ke Tanah Air. Selama beberapa tahun terakhir ini dominasi Cina belum mampu dipatahkan. Ini menjadi tantangan mengingat penguatan pasar domestik menjadi salah satu solusi dalam menghadapi krisis global, di mana produk lokal yang mampu menjadi substitusi barang impor sangat dibutuhkan.

Hal lain yang juga perlu mendapat perhatian adalah peningkatan daya saing UKM. Indeks skor UKM kita terkecil bila dibandingkan dengan sejumlah negara anggota APEC. Padahal,share UKM terhadap PDB Indonesia lebih dari 50 persen. Tanpa perbaikan daya saing ini, UKM kita akan menghadapi sejumlah kesulitan dalam memasarkan produknya.

Meski demikian, kondisi berat tersebut bukan berarti akhir dari segalanya. Masih banyak jalan yang bisa ditempuh oleh bangsa ini untuk keluar dari situasi krisis global. Banyak potensi bangsa yang masih dapat dioptimalkan. Misalnya, tingginya tingkat saving yang mencapai 34 persen dari rasio PDB. Ini menunjukkan dana-dana tersebut dapat dimanfaatkan sebagai modal peningkatan investasi produktif.

Kemudian, Indonesia dapat pula memanfaatkan potensi sumber daya alam yang ada sebagai underlying assetuntuk menarik investasi Timur Tengah berbasis sukuk. Meski ada permasalahan likuiditas global, kondisi Timteng relatif lebih baik.

Tidaklah mengherankan beberapa waktu lalu PM Inggris Gordon Brown sempat melakukan 'safari' ke Timteng, meminta mereka secara aktif berinvestasi di Inggris dan terlibat dalam upaya mengurangi tekanan resesi global. Meski demikian, ada tiga kendala utama yang harus diperhatikan, mengingat ketiga hal ini sering menjadi bahan pertimbangan investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Pertama, instabilitas makro yang diindikasikan dengan tingginya laju inflasi dalam tiga tahun terakhir. Kedua, problematika infrastruktur yang ditandai dengan keterbatasan sejumlah sarana dan prasarana, seperti jalan, jalur kereta api, dan pasokan listrik. Ketiga, persoalan korupsi yang sangat akut.

Survei Transparency International menunjukkan posisi Indonesia berada di urutan 134 dari 163 negara yang disurvei. Khusus mengenai korupsi ini, penulis berharap peran KPK dapat lebih dioptimalkan dan upaya pelemahan fungsi KPK yang saat ini tampak harus segera diakhiri.

Kebijakan proekonomi syariah
Ada beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah untuk meningkatkan kondisi perekonomian. Pertama, memperkuat industri keuangan syariah secara umum yang lebih prosektor riil. Penguatan ini antara lain bisa dilakukan dengan meningkatkan volume aset perbankan syariah, antara lain melalui pendirian BUS baru (seperti Bank Bukopin Syariah), memperbesar volume UUS, serta menempatkan dana pemerintah di perbankan syariah. Kemudian, memperkuat posisi lembaga keuangan mikro syariah dan BPRS dengan konsolidasi dan pembentukan jaringan LKMS dan BPRS di tingkat nasional.

Selanjutnya, penguatan pasar modal syariah. Ada kecenderungan pada jangka panjang peran pasar modal akan semakin dominan. Namun, pelajaran yang dapat diambil dari krisis ini adalah ketika transaksi di lantai bursa dilakukan dengan tanpa adanya kejelasan underlying asset, yang terjadi adalah penggelembungan-penggelembungan nilai aset yang pada akhirnya justru merugikan. Bubble economy yang sangat rentan ini harus diatasi dengan penguatan pasar keuangan syariah.

Kedua, sukuk dapat dijadikan sebagai alat investasi untuk pembangunan sarana infrastruktur. Kita menyambut baik penerbitan perdana sukuk negara beberapa waktu lalu. Namun, jika dana sukuk digunakan untuk menutup defisit APBN pada pos-pos yang kurang produktif, dampaknya terhadap perekonomian kurang terasa.

Seharusnya pemerintah menerbitkan sukuk yang digunakan untuk membangun pelabuhan, bandara, jalan raya, pembangkit listrik, dan sarana infrastruktur lainnya. Ini akan menciptakan multiplier effect yang sangat baik bagi perekonomian.

Ketiga, optimalisasi potensi zakat dan wakaf. Zakat harus dijadikan instrumen perlindungan hak-hak ekonomi kaum dhuafa, sekaligus sebagai alat mempertahankan daya beli kelompok miskin. Beban kemiskinan pun dapat dikurangi dengan memanfaatkan dana zakat melalui program-program karitatif, seperti layanan kesehatan gratis dan beasiswa pendidikan.

Peningkatan produktivitas kelompok miskin dapat difasilitasi melalui program pendayagunaan zakat produktif, seperti pembiayaan dan pendampingan usaha kecil dan mikro. Secara makro, proses people to people transfer diyakini akan banyak membantu meningkatkan kondisi perekonomian.

Selama ini kebijakan yang dilaksanakan berbasis pada konsep government to people transfer, yang dananya bersumber dari pajak dan utang luar negeri. Yang menjadi masalah, ketika utang luar negeri digunakan untuk pos bantuan sosial, beban APBN yang notabene beban rakyat, akan bertambah. Karena itu, zakat merupakan jalan keluar terbaik sehingga beban defisit APBN akan dapat dikurangi secara signifikan.

Wakaf, baik wakaf barang maupun uang, dapat dimanfaatkan sebagai engine of growth. Selama hampir empat abad sejarah mencatat wakaf uang mampu menjadi mesin pertumbuhan ekonomi dunia, yaitu pada zaman Khilafah Turki Usmani yang menguasai sepertiga dunia. Penulis yakin insya Allah dengan menerapkan kebijakan ekonomi syariah secara serius, kepentingan ekonomi rakyat akan terangkat.

Mengelola Ekonomi Haji

2008-12-24T15:44:00.001+07:00

Musni Umar PhD
Anggota EPG Indonesia

Krisis keuangan global yang mulai berimbas di negara kita, memaksa bangsa ini untuk waspada karena tidak mustahil menjadi tsunami ekonomi yang memorak-porandakan ekonomi nasional kita dan memberi dampak negatif bagi kehidupan rakyat Indonesia. Untuk itu, sangat penting bangsa ini menyiapkan diri supaya bisa survive di tengah krisis.

Salah satu sikap penting yang perlu diambil ialah mencari dan menemukan potensi yang dimiliki bangsa ini supaya bisa dimanfaatkan dan dijadikan sebagai penyangga dan motor penggerak pengembangan ekonomi di tengah krisis. Menyambut kepulangan jamaah haji di Tanah Air yang selesai melaksanakan ibadah haji, kita ingin melihat sisi lain dari ibadah haji yang setiap tahun dilakukan umat Islam.

Tun Musa Hutam, mantan wakil perdana menteri Malaysia, dalam pertemuan Eminent Persons Group (EPG) Indonesia-Malaysia di Jakarta beberapa waktu mengemukakan besarnya potensi dana haji yang bisa dikelola untuk meningkatkan ekonomi. Malaysia melalui Lembaga Tabung Haji telah berhasil melakukan hal itu dan memutarnya ke dalam berbagai sektor riil yang berperan besar dalam menggerakkan dan memajukan ekonomi.

Menurutnya, dalam menghadapi krisis finansial global, potensi dana dari haji penting dipikirkan untuk dikelola dan dikembangkan untuk memajukan ekonomi karena tidak bisa lagi banyak berharap dana dari negara-negara maju. Mereka juga mengalami krisis finansial yang dahsyat.

Masalahnya, apakah potensi dana haji yang begitu besar tetap dibiarkan berceceran seperti selama ini atau krisis finansial yang sudah mulai menghantam ekonomi kita dan menciptakan PHK massal, memaksa, dan memacu kita untuk melihat potensi yang dimiliki untuk didayagunakan bagi survival dan kemajuan bangsa kita?

Rasanya kita tidak punya banyak pilihan sebagai bangsa, kecuali mendayagunakan dan mengelola sebaik-baiknya kekayaan alam kita yang luar biasa besar dan potensi yang dimiliki, seperti dana haji. Kalau dalam suasana krisis kita bisa memulai melakukan hal-hal tersebut, bangsa ini secara bertahap mempunyai harapan untuk bangkit menjadi negara yang lebih mandiri, lebih kuat, dan makmur pada masa depan.

Bisa belajar
Indonesia ketika mendirikan Bank Muamalat Indonesia pada 1991 banyak diilhami dari keberhasilan pengembangan Bank Islam di Malaysia. Sekarang ini dengan keberhasilan Malaysia mengelola dana haji melalui Lembaga Tabung Haji (LTH) yang didirikan tahun 1963 patut pula mengilhami kita.

Visi LTH ialah mendukung kejayaan ekonomi umat dan pengurusan haji terkemuka (terbilang). Adapun misi LTH ialah memerkasakan ekonomi umat, senantiasa giat mencari pelaburan (investasi) strategis global dan lokal bagi pertumbuhan berterusan (berkesinambungan), menggembleng dan memperkaya modal pendeposit, memberikan perkhidmatan (pelayanan) cemerlang yang berterusan, memudahkan dan menyempurnakan urusan jamaah ke arah haji mabrur, serta memberikan pulangan yang kompetitif, halal dan thoyyiban (baik).

Dengan visi dan misi Lembaga Tabung Haji Malaysia itu, maka di bawah supervisi dan jaminan (blanket guarantee) oleh Pemerintah Malaysia terhadap semua dana haji yang dikelola secara professional oleh LTH, lembaga itu telah berkembang maju dan memberi manfaat yang amat besar. Tidak saja secara spiritual dan material bagi calon haji, tetapi juga ikut berperan memajukan perekonomian Malaysia. Semoga keberhasilan pengelolaan dan pengembangan LTH di Malaysia, kita terilhami dan mau belajar dari keberhasilan negara jiran itu, untuk mulai melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan LTH Malaysia.

Perlu /political will
Mendirikan lembaga LTH di Indonesia, semacam di Malaysia, tidaklah mudah. Sekurang-kurangnya terdapat tiga kendala yang dihadapi. Pertama, urusan haji telah menjadi ladang bisnis yang luar biasa besar dan menguntungkan berbagai pihak. Kedua, urusan haji telah menjadi lahan Depag yang memberi kebanggaan tersendiri, kenikmatan dan keuntungan.

Sebagai contoh, melalui kegiatan haji dapat dikumpulkan dana yang cukup besar menjadi Dana Abadi Umat yang banyak membantu pesantren. Kenikmatan semacam itu tidak mudah untuk dilepaskan.

Ketiga, urusan haji telah melibatkan bermacam-macam kepentingan, tidak hanya motif ibadah, tetapi juga politik dan ekonomi. Oleh karena itu, mereka yang menikmati pelaksanaan haji seperti selama ini, tidak akan rela melepaskannya begitu saja. Maka jika ingin mengelola dan mendayagunakan potensi ekonomi haji yang luar biasa besar untuk kemajuan ekonomi bangsa, harus dengan political will dari pemimpin pemerintahan yang didukung oleh parlemen.

Perkasakan ekonomi rakyat
Pengelolaan dan pendayagunaan potensi ekonomi haji sangat penting. Alasannya, pertama adalah struktur ekonomi Indonesia sangat timpang. Ia bagaikan gelas anggur. Di puncaknya dikuasai oleh kelompok kecil usahawan dengan menguasai 90 persen ekonomi nasional, sementara di tengahnya pengusaha menengah sangat kecil jumlahnya dan pada lapisan bawah adalah ekonomi rakyat yang terdiri dari usaha mikro, usaha kecil dan koperasi merupakan kelompok paling besar, dengan menguasai kue ekonomi yang amat kecil.

Struktur ekonomi semacam ini tidak sehat. Untuk membangun struktur ekonomi 'belah ketupat' sebagai struktur ekonomi yang sehat dan ideal, diperlukan effort (usaha) dan dukungan yang kuat dari semua pihak. Salah satu jalannya ialah membangun lembaga tersendiri untuk mengelola dana haji secara produktif yang jumlahnya diperkirakan paling sedikit Rp 25 triliun jika diasumsikan semua calon haji berdasarkan kuota Indonesia sebanyak 210 ribu orang setiap tahun, sudah mendaftar haji untuk empat tahun, dan telah melunasi ongkos naik haji (ONH).

Dana sebesar itu jika dikelola secara profesional dan hati-hati, setiap tahun bisa menghasilkan keuntungan ratusan miliar rupiah, dengan perkiraan laba 5-10 persen per tahun. Dana itu akan berakumulasi dan terus membesar jumlahnya setiap tahun.

Pada saat likuiditas amat terbatas jumlahnya karena krisis keuangan yang mendera bangsa ini, kita bisa memerkasakan ekonomi rakyat yang jumlahnya sangat besar, dengan menyediakan modal kerja dan modal investasi yang amat diperlukan oleh mereka. Jika dikombinasikan dengan pelatihan pemasaran, akunting, keuangan, dan quality control, ekonomi rakyat akan bangkit dan berkembang menjadi motor ekonomi nasional.

Dengan demikian, akan tumbuh kelas menengah ekonomi yang kuat dan mandiri yang kelak menjadi pilar demokrasi ekonomi dan politik di Indonesia. Kalau mereka yang dilatih para sarjana yang bergerak di sektor ekonomi rakyat, mereka bisa membuka lapangan kerja yang lebih luas dan mengubah struktur ekonomi Indonesia menjadi belah ketupat, di mana lapisan menengah lebih besar daripada lapisan atas.

Masalahnya, adakah kemauan dan keberanian untuk mengambil keputusan? Semoga krisis ekonomi yang mendera bangsa ini memaksa kita berani dan bersatu mengubah paradigma pengelolaan haji, seperti yang dilakukan Malaysia.

Dual Currency Deposit

2008-12-22T15:39:00.000+07:00

Oleh: Adiwarman A Karim

Di kalangan perbankan syariah, produk deposito dalam berbagai jenis mata uang, terutama rupiah dan dolar AS, telah lama dikenal. Beberapa bank syariah juga telah menyiapkan produk deposito multivaluta. Dalam hal ini, nasabah diberi kebebasan untuk memindahkan depositonya dalam rupiah ke deposito dalam dolar AS, dari deposito dolar AS ke deposito Euro, dan seterusnya.

Untuk memudahkan perhitungan bagi hasilnya, biasanya perpindahan itu dilakukan paling pendek dalam satu kurun waktu bagi hasil yang biasanya satu bulan. Misalnya, nasabah yang memiliki deposito rupiah mengantisipasi kebutuhan untuk membayar uang sekolah anaknya yang kuliah di AS, meminta bank syariah untuk memindahkan depositonya ke dalam deposito dolar AS pada saat deposito rupiahnya jatuh tempo. Bulan depannya nasabah ini memerlukan Euro untuk membayar kuliah anaknya di Jerman, sehingga ia meminta bank untuk memindahkan deposito dolar AS- nya menjadi deposito Euro.

Deposito multivaluta atau sering disebut multi currency deposit (MCD) tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariah. Untuk mencegah terjadinya risiko gejolak kurs, bank syariah menginvestasikan dana deposito tersebut dalam valuta yang sama. Untuk lebih hati-hati lagi, bank syariah membuat tabel bagi hasil yang terpisah untuk setiap jenis valuta.

Produk ini jelas berbeda dengan produk dual currency deposit (DCD) yang ditawarkan oleh beberapa bank konvensional. Produk DCD bukanlah produk deposito, melainkan produk derivatif. Sehingga, tidak dijamin oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Yang membedakan DCD dengan MCD adalah adanya hedging dalam produk DCD.

Katakanlah seorang nasabah mendepositokan dananya sejumlah 1 miliar rupiah. Katakan pula kurs ketika itu Rp 9500 per dolar AS, jangka waktu satu bulan, bunga 15 persen per tahun. Ketika nasabah memasukkan dananya, disepakati kurs tertentu, misalnya Rp 11.000 per dolar AS, yang akan menentukan skenario mana yang akan berlaku. Skenario pertama adalah bila kurs yang berlaku pada saat jatuh tempo lebih kecil dari Rp 11.000, misalnya Rp 10.000, nasabah akan menerima dana dalam bentuk dolar AS sejumlah 101.250 dolar AS atau ekuivalen dengan 1 miliar ditambah bunganya. Bunganya dihitung dengan cara 1 miliar dikalikan 15 persen dikalikan 30/360, lalu dibagi dengan kurs 10.000.

Skenario kedua adalah bila kurs yang berlaku pada saat jatuh tempo sama dengan atau lebih besar dari Rp 11.000 per dolar AS, misalnya Rp 12.000, nasabah akan menerima dana dalam bentuk rupiah senilai Rp 1,0125 miliar, yaitu 1 miliar ditambah bunga yang dihitung dengan cara 1 miliar dikalikan 15 persen dikalikan 30/360.

Dalam perbankan syariah, DCD tentu saja tidak dapat dilakukan karena transaksinya mengandung ketidakpastian skenario mana yang akan berlaku. Istilah fikihnya, transaksi ini mengandung gharar. Apalagi bila dalam penawaran produk DCD ini, calon nasabah tidak diberi informasi yang lengkap dalam materi marketing-kit tentang risiko yang harus ditanggung.

Apalagi bila dalam dokumen kontrak yang panjang, biasanya berbahasa Inggris, dan bila tidak pula dijelaskan pasal per pasal, namun dijelaskan dalam rangkaian kalimat hukum risiko yang akan ditanggung nasabah, itupun tanpa diberikan ilustrasi yang mudah dipahami. Hal ini tentu saja tidak dapat dilakukan oleh perbankan syariah karena transaksinya mengandung informasi yang tidak diketahui maknanya oleh para pihak. Istilah fikihnya, transaksi ini mengandung tadlis.

Syariah membolehkan hedging asal didasarkan oleh adanya kebutuhan nyata untuk melakukan suatu transaksi riil yang membutuhkan suatu mata uang tertentu. Dalam pandangan syariah, hal itu sesuai dengan tujuan hedginguntuk memberikan lindung nilai. Namun, syariah melarang instrumen hedging diperdagangkan karena tidak ada maksud alaih (ada uang ada barang)-nya. Aneh memang, hedging yang tujuan asalnya untuk lindung nilai dari gejolak kurs, malah diperdagangkan instrumen hedging-nya untuk mendapat keuntungan dari gejolak kurs.

Beragamnya produk derivatif merupakan tantangan bagi regulator dan Dewan Syariah Nasional untuk mengantisipasi masuknya produk-produk tersebut dengan berbagai nama yang mirip dengan nama produk yang bukan produk derivatif. Secara garis besar, produk derivatif dapat dikelompokkan menjadi tiga bagian besar. Pertama, produk hasil sekuritasasi yang dikenal sebagai Collateralized Debt Obligations (CDO) yang terdiri atas Collateralized Loan Obligations (CLO) dan Collateralized Bond Obligations (CBO).

Kedua, produk derivatif dari kredit, yaitu Credit Default Swaps (CDS), Total Return Swaps, dan Credit Spread Options. Ketiga, produk hybrid, yaitu regular hybrid yang di pasar dikenal sebagai Credit Linked Notes (CLN) dan Synthetic CDOs. Produk hybrid ini juga ada sub kelompoknya, yaitu Indexed Hybrids yang di pasar dikenal sebagai iTraxx, CDX, hedging, and single-tranche CDOs.

Dan akhirnya, sub kelompok Pools of Pools dan Leveraged Hybrids yang di pasar dikenal sebagai CDOs of CDOs, CDOs of ABSs, dan CDOs on specific CDO tranches. Di banyak negara produk-produk ini sejatinya termasuk produk pasar modal yang diterbitkan oleh bank investasi, bukan produk perbankan komersial. Namun, penjualan produk-produk ini dilakukan oleh bank-bank komersial yang bertindak sebagai agen penjual. Nasabah awam kadang sulit membedakan hal ini, apalagi bila nama bank investasi yang menerbitkan produk sama dengan nama bank komersial yang menjadi agen penjualnya.

Begitu liarnya pengembangan produk-produk derivatif mengharuskan kita memiliki suatu panduan baku. Kini saatnya kita lebih jernih memilah dan memilih kebijakan untuk melindungi pasar kita, dan salah satu alat yang jitu untuk itu adalah nilai-nilai keuangan syariah. Shadaqallah wa shadaqarasul.

Ma'kud Alaih Keuangan Global

2008-12-22T15:38:00.001+07:00

Oleh: Adiwarman A Karim

Kadang, kita bersorak ketika negara-negara Barat yang dianggap mewakili sistem kapitalisme terperosok ke dalam jurang krisis. Kita pun bersorak ketika Uni Soviet dan negara-negara Eropa Timur terperosok ke dalam jurang kehancuran.

Kadang, kita terlalu bersemangat mengatakan, inilah tanda zaman the end of capitalism atau the end of socialism. Tak kurang semangat, kita pun mengatakan, inilah tanda-tanda bangkitnya ekonomi syariah. Krisis subprime mortgage, yang skalanya berlipat ganda karena transaksi derivatif, diperkirakan akan memukul kurs mata uang berbagai negara terhadap dolar AS melalui merosotnya cadangan dolar AS di masing-masing negara tersebut. Posisi AS sebagai negara importir modal terbesar, yang menguasai lima puluh persen dari total modal yang diimpor, membuat volatilitas dolar AS menjadi volatilitas berbagai mata uang lainnya.

Keadaan ini kadang mendorong kita kehabisan kesabaran dan menawarkan mata uang dinar yang terbuat dari emas sebagai pengganti dolar AS, rupiah, bahkan mata uang apa pun yang tidak terbuat dari emas. Wacana kembalinya sistem Bretton Wood, yang mengaitkan nilai uang dengan emas, menambah semangat untuk kembali ke mata uang dinar.

Sering kali semangat untuk menawarkan ide-ide ekonomi syariah berhenti pada tataran ide besar, tanpa upaya yang cukup untuk menjabarkan mekanisme perinci. Padahal, tantangan besarnya justru terdapat pada bagaimana menerjemahkan nilai-nilai syariah dalam rangkaian mekanisme kerja perinci yang lazim diungkapkan sebagai the devil is in details.

Tidak ada keraguan sedikit pun akan kebenaran ekonomi syariah yang pernah mendominasi dunia selama delapan ratus tahun pada abad pertengahan. Namun, berbagai pemikiran dan pengalaman ekonomi syariah yang dimulai sejak tahun tujuh puluhan belum dapat memenuhi kebutuhan perincian mekanisme kerja tersebut. Dengan kesadaran objektif ini, ada dua sikap yang perlu dikembangkan. Pertama, mulailah menerapkan ekonomi syariah sekecil apa pun yang kita ketahui karena Allah berjanji, "Amalkan yang apa kalian ketahui. Maka, akan Aku beri tahu apa yang kalian tidak ketahui'. Kedua, belajarlah dari mana pun tentang mekanisme kerja perinci sistem ekonomi karena Rasulullah SAW mengingatkan, 'Tuntutlah ilmu sampai ke negeri Cina.'"

Penurunan cadangan devisa Indonesia sebesar 4,1 miliar dolar AS sejak 7 Oktober memerlukan langkah konkret pemecahan masalah. Malaysia yang sering dijadikan rujukan keberhasilan ekonomi syariah malah mengalami penurunan devisa 12,9 miliar dolar AS sepanjang September. Nilai teoretis kurs dolar AS terhadap rupiah dengan data neraca sistem moneter, necara pembayaran, dan APBN tidak lebih dari 9.500 rupiah. Secara teoretis, perbandingan Net Foreign Asset (NFA) dan Net Domestic Asset (NDA) dalam neraca sistem moneter akan menentukan kurs teoretis rupiah terhadap dolar AS.

Melepas cadangan devisa untuk intervensi pasar dengan menjual dolar AS dan memborong rupiah akan menguatkan nilai rupiah namun juga akan mengeringkan likuiditas pasar. Pilihan sulit memang. Bila dibiarkan, banyak likuiditas yang berada di luar BI akan membuka peluang digunakannya rupiah untuk spekulasi. Bila disedot likuiditas ke BI, pasar akan kekurangan dorongan untuk menaikkan suku bunga antarbank.

Dalam pandangan ekonomi syariah, ada tiga nilai utama untuk mengatasi hal ini. Pertama, transaksi valas dibatasi hanya dalam bentuk spot. Kedua, hedging mata uang dianjurkan, namun dibatasi hanya untuk memenuhi kebutuhan transaksi riil, misalnya ekspor impor. Ketiga, instrumen hedging tidak dapat diperdagangkan karena tidak ada ma'kud alaih (ada uang ada barang)-nya.

Ketiga nilai utama tersebut berasal dari prinsip dasar ma'kud alaih. Prinsip ini mencegah perdagangan uang yang akan memicu spekulasi. Transaksi forward dan swap dalam valas, apalagi transaksi futures, akan membuat setiap pelakunya membuat prediksi kurs sehingga kurs tidak lagi ditentukan pada nilai tukar objektifnya. Tidak adanya pembatasan hedging untuk kebutuhan transaksi riil mendorong volume hedging jauh lebih besar dari kebutuhan sebenarnya. Perdagangan instrumen hedging telah mengubah tujuan awalnya untuk berlindung dari gejolak kurs menjadi tujuan mengambil keuntungan dari gejolak kurs.

Melayani permainan spekulan valas dengan melakukan intervensi pasar hanya akan menambah semangat spekulan. Bila saja necara otoritas moneter masih demikian dominannya terhadap neraca sistem moneter, intervensi pasar memang efektif menjaga stabilitas rupiah. Namun, dalam era globalisasi sekarang ini, kekuatan pasar jauh lebih besar sehingga efektivitasnya jauh berkurang.

Bukan saatnya kita menyoraki atau mendoakan kehancuran sistem kapitalisme karena Rasulullah SAW tidak mencontohkan hal itu. Tugas kita menebarkan rahmat dan kasih sayang Allah di muka bumi ini dengan menjalankan nilai-nilai ekonomi syariah. Cahaya kebenaran akan memancar dan memberi inspirasi bagi dunia. Kapitalisme yang asli telah lama mati, sosialisme yang asli juga telah mati. Kemampuan kapitalisme dan sosialisme belajar, termasuk dari Islam, lalu mengubah wajahnya berulang kali membuat mereka tetap hidup. Juga, kali ini.

Betapa sedihnya dunia ketika Bani Abbasiyah di Baghdad dihancurkan oleh pasukan Mongol. Bukan saja mayat-mayat ditumpuk dan dijadikan menara, bahkan khazanah keilmuan Islam habis dibakar sampai sungai pun berubah hitam karena tinta buku-buku. Bencana kemanusiaan yang dahsyat, terlebih lagi bencana peradaban yang membuat dunia keilmuan mundur ratusan tahun. Namun, Allah Yang Mahakuasa telah menyiapkan rencana besar. Conquer was conquered by the land, sang penaluk ditaklukkan oleh tanah yang ditaklukkan. Tidak lebih dari sepuluh tahun, pasukan Mongol yang gagah berani terperangah oleh indahnya cahaya Islam dan menjadi penerus generasi kejayaan Islam.

Biarlah kapitalisme dan sosialisme belajar dari keindahan ekonomi syariah, terinspirasi darinya, dan mengubah wajahnya menjadi sistem ekonomi yang lebih mendekati nilai-nilai syariah.

(-)

Haji Sekali Dalam Hidup

2008-12-18T14:03:00.000+07:00

Oleh Muhammadun AS

BEBERAPA waktu lalu, Departemen Agama (Depag) menggelindingkan isu krusial yang langsung mendapatkan respon balik dari publik. Dalam hal ini, Depag akan memberlakukan aturan tegas dalam pelaksanaan ibadah haji, yakni dilakukan sekali dalam seumur hidup.

Pernyataan ini dikatakan Menteri Agama Maftuh Basyuni, melihat makin tingginya animo masyarakat untuk melaksanakan rukun Islam kelima itu, sehingga kerap memunculkan permasalahan yang menyertai penyelenggaraan haji.

Menurut Maftuh, kalau misalnya orang yang sudah haji itu tidak berhaji lagi, maka kuota 210.000 orang sudah memadai. Sehingga calon jamaah haji yang belum pernah haji tidak harus menunggu dua atau tiga tahun untuk masuk dalam kuota haji. Publik merespon dengan beragam, tentu saja ada yang mendukung (pro) dan menolak (kontra).

Terlepas dari pro-kontra tersebut, wacana yang digulirkan Menteri Agama menyiratkan makna mendalam bahwa ternyata animo masyarakat dalam menjalankan ibadah haji sangat tinggi.

Mereka sampai harus berdesak-desakan dan berderet-deret untuk antre dalam waktu dua sampai tiga tahun. Animo ini sungguh sebuah ironi, karena spirit kesalihan para haji yang berderet-deret sampai 2-3 tahun itu ternyata tak berbanding dengan kesalihan sosial para haji di tengah kondisi krisis dimensional di Indonesia.

Animo mendapatkan predikat gelar ”Pak Haji” dan ”Ibu Hajjah” menyiratkan bahwa umat Islam Indonesia masih terjebak dalam ritus kesalihan personal. Ironisnya, predikat itu justru dijadikan modal sosial dalam merengkuh penghormatan dan previlise lain di masyarakat. Mereka lupa bahwa ”gelar” haji dan hajjah mempunyai beban teologis dan beban sejarah yang tidak ringan.

Perlu Kesalihan Sosial

Secara teologis, melaksanakan haji memang untuk menunaikan rukun Islam kelima. Berarti, Pak Haji dan Ibu Hajjah dinilai telah cukup standar kesalihan personalnya, sehingga ”gelar” itu mestinya menjadi media atau sarana untuk meneguhkan spirit kesalehan sosialnya kepada masyarakat.

Pertanyaan lebih menusuk apabila mereka disodori ihwal banyaknya kaum miskin yang bergentayangan dinegeri ini. Kaum miskin yang disia-siakan, dinistakan hak-haknya, dimarjinalkan statusnya, dan hanya dijadikan proposal proyek kekuasaan kaum elit politik. Mereka kini tinggal di tempat-tempat kumuh, kolong jembatan, dan selalu meminta-minta kepada orang kaya yang berderet-deret mobilnya di sepanjang jalan raya.

Sungguh ironis, mereka mengemis sambil merengek-rengek di negeri sendiri. Mereka menjadi bahan cemoohan, bahan seminar, bahan diskusi, yang tak kunjung mendapatkan solusi strategisnya. Tragis! Ya, nasib mereka memang sangat tragis, karena dijajah oleh saudaranya sendiri.

Apa yang dapat diberikan Pak Haji dan Ibu Hajjah kepada mereka? Bukankah Pak Haji dan Ibu Hajjah hidup secara berkecukupan, tetapi mengapa masih ingin ke Tanah Suci lagi, meski harus berderet-deret antre dan menunggu sampai dua-tiga tahun untuk diberangkatkan? Pertanyaan ini dapat menjadi kerangka refleksi untuk melakukan revolusi teologis haji yang selama ini disalahpahami umat Islam.

Refleksi ini bisa kita telaah dari apa yang dijalankan Nabi Muhammad. Ingat, Rasulullah ternyata hanya sekali menjalankan ibadah haji seumur hidup beliau, yakni ketika haji wada’ (haji terakhir), yang mana beliau kemudian menyerahkan kewarisan Islam kepada umatnya.

Bukan berarti Nabi melarang umatnya untuk berhaji berkali-kali, tetapi haji Nabi merupakan simbol bahwa lebih baik mendermakan harta kita kepada kaum miskin yang masih terlantar.

Spirit pemberdayaan kepada kaum mustad’afin ini juga tercermin dalam sebuah kisah sufi yang terjadi pada diri Abdullah bin Mubarok. Di pertengahan jalan, Ibn Mubarok melihat ada sebagian warganya terlihat kelaparan. Setelah ditanya, ternyata sang ibu dan anak-anaknya belum makan selama beberapa hari.

Kisah Ibn Mubarok

Melihat peristiwa itu, maka ongkos (ujroh) haji Ibn Mubarok diberikan kepada si ibu dan anak-anaknya. Ibn Mubarok akhirnya pulang: gagal pergi haji. Suatu malam, Ibn Mubarok bermimpi bahwa dia sudah dianggap haji, karena keikhlasannya kepada fakir miskin. Sontak saja, Ibn Mubarok bangun dan merenungi yang telah terjadi malam itu.

Terlepas dari sahih dan tidaknya cerita sufi tersebut, spirit Ibn Mubarok merupakan kritik pedas bagi bangsa Indonesia yang sedang antre 2-3 tahun untuk berangkat haji, khususnya bagi mereka yang sudah pernah menunaikannya. Apa yang terjadi pada masyarakat muslim di Indonesia?

Pertama, ini adalah bukti betapa umat Islam sedang terjebak dalam keberagamaan formalistik. Beragama secara formalis, hanya mengedepankan keberagamaan yang fiqh oriented: halal-haram, hitam-putih.

Dalam analisis Kang Jalal (Dr Jalaluddin Rahmat—Red), sudah seharusnya umat Islam mengedepankan akhlak (etika) daripada fikih. Tesis Kang Jalal yang ditulis dalam sebuah buku ini karena menganalisis berbagai fakta sosial umat Islam yang begitu bersemangat dalam menjalankan ajaran fikih, tetapi lupa dengan tugas berakhlak. Sering sekali orang kelihatan rajin dan khusyuk shalatnya, ternyata juga rajin dan ”khusyuk” korupsinya. Sungguh sebuah fakta beragama yang mengenaskan!

Kedua, umat Islam gagal menangkap pesan transformatif dari ritualitas haji. Mulai dari ihram, thawaf, saíi, melontar jumrah, mabit, sampai wukuf, semuanya menyimpan pesan filosofis, pesan transformatif, dan pesan sosial.

Pesan-pesan itu sangat mendalam artinya, sebagaimana dijelaskan Prof Quraiys Shihab (1999) dalam Membumikan al-Quran, yang apabila dilewatkan begitu saja sungguh sangat merugi.

Dalam analisis Ali Syariati, ritualitas haji menyiratkan pesan universalitas ajaran Islam dan kosmopolitanisme peradaban Islam. Gagal menangkap pesan dalam ritualitas haji berarti gagal memahami kosmopolitanisme peradaban Islam yang begitu megah dan menyejarah di Timur Tengah.

Kalau memahami minimal dua hal tersebut, maka pernyataan Maftuh Basyuni sungguh tepat. Sangat tepat kalau dia berani mengampanyekan agar umat Islam lebih mengedepankan kesalihan sosial, dengan berderma dan memberdayakan warga miskin, di tengah gejolak sosial sekarang ini. Sungguh, haji akan lebih bermakna dan berarti. (32)

—Muhammadun AS, peneliti pada Center for Pesantren and Democracy Studies (Cepdes) Jakarta.

Fatwa Haram Merokok

2008-12-18T13:49:00.000+07:00

Oleh Jamal Ma’mur Asmani

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) akan membuat terobosan dengan mengharamkan merokok, setelah melihat banyaknya anak-anak yang merokok, dampak negatif merokok dari aspek medis, dan masalah sosial yang muncul akibat merokok. Bagaimana perspektif agama dalam masalah itu?

Menurut Prof KH Musthofa Ali Yaíqub (2008), Alquran dan hadis tidak ada yang menyebut larangan merokok. Yang ada hanya penjelasan QS Al-Baqarah 195 bahwa manusia jangan sampai menjatuhkan diri dalam kebinasaan; juga Hadis Nabi yang menjelaskan jangan sampai manusia membahayakan dirinya dan orang lain.

Dengan demaikian, menurut Prof Ali Yaíqub, kalau seseorang dinyatakan sakit oleh medis akibat merokok, maka ia wajib menghentikan rokoknya; namun kalau tidak, diperbolehkan.

Senada dengan Prof Ali Yaíqub adalah pandapat Prof Said Aqil al-Munawar (2008), bahwa merokok sangat erat hubungannya dengan aspek medis. Jadi, bagaimana aspek medis menetapkan maka agama menjustifikasi. Hal itu juga berkaitan dengan masalah sosial yang ditimbulkan, misalnya industri rokok yang menyerap jutaan pekerja, kemudian pajaknya yang menyumbang APBN sangat besar.

Peraturan Daerah (Perda) Merokok di Tempat Khusus sebagaimana diterapkan di DKI Jakarta adalah solusi terbaik, karena negara ini masih bergantung kepada pajak besar dari industri rokok, dan jumlah pengangguran akan membengkak jika industri tersebut ditutup.

Larangan merokok di tempat umum dan hanya diperbolehkan ditempat khusus harus dipatuhi rakyat. Kebijakan pemerintah tidak lain adalah demi kenyamanan, keselamatan, dan kesehatan rakyatnya.

Menurut Imam Nawawi al-Bantani dalam Kitab Qomií al-Thughyan, apabila pemerintah menginstruksikan perkara haram dan makruh, tidak boleh ditaati. Namun dalam masalah mubah (boleh), jika ada sisi kemaslahatan umum bagi umat Islam, maka wajib menaatinya; jika tidak, maka tidak wajib. Misalnya, penguasa memerintahkan melarang mengisab rokok yang sudah umum sekarang, maka wajib menaatinya, karena membawa kemaslahatan umum. Membiarkan merokok akan mengakibatkan derajat orang-orang baik dan tokoh publik menjadi rendah. Keterangan itu disampaikan oleh Imam al-Bajuri.

Melihat Akibat

Menurut Dr Ir M Romli Msc (2006), pendekatan yang digunakan untuk menetapkan hukum merokok, adalah dengan melihat akibat yang tampak ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut.

Diketahui bahwa merokok menyebabkan bau napas yang kurang sedap. Fakta itu kemudian dianalogkan dengan gejala serupa yang dijumpai pada masa Rasulullah Saw, yaitu larangan mendatangi masjid bagi orang-orang yang habis makan bawang putih/ bawang merah mentah, karena bau tak sedap yang ditimbulkannya.

Hadis mengenai hal itu diriwayatkan antara lain oleh Ibnu Umar, saat Nabi bersabda: ”Siapa yang makan dari tanaman itu (bawang putih), maka jangan mendekat masjid kami.” (HR Bukhari-Muslim). Demikianlah hukum merokok yang sampai saat ini kita pahami, makruh. Lima ratus tahun berselang, fakta-fakta medis menunjukkan bahwa rokok tidak sekadar menyebabkan bau napas tak sedap, tetapi juga berakibat negatif secara lebih luas kepada kesehatan manusia.

Sebenarnya pengaruh buruk dari merokok terhadap kesehatan telah diperkirakan sejak awal Abad XVII (Encyclopedia Americana, Smoking and Health, hlm 70, 1989). Namun demikian, rupanya perlu waktu hingga 350 tahun untuk mengumpulkan bukti-bukti ilmiah yang cukup untuk meyakinkan dugaan-dugaan itu.

Kenaikan jumlah kematian akibat kanker paru-paru yang diamati pada awal Abad XX telah menggelitik dimulainya penelitian-penelitian ilmiah tentang hubungan antara merokok dan kesehatan. Sejalan dengan peningkatan pesat penggunaan tembakau, penelitian pun lebih dikembangkan, khususnya pada 1950-an dan 1960-an.

Laporan penting tentang akibat merokok terhadap kesehatan dikeluarkan oleh The Surgeon General’s Advisory Committee on Smoking and Health di Amerika Serikat (AS) pada 1964. Dua tahun sebelumnya The Royal College of Physician of London di Inggris telah pula mengeluarkan suatu laporan penelitian penting yang mengungkapkan bahwa merokok menyebabkan penyakit kanker paru-paru, bronkitis, dan berbagai penyakit lainnya.

Hingga 1985, sudah lebih dari 30.000 paper tentang rokok dan kesehatan dipublikasikan. Sekarang, tanpa ada keraguan sedikit pun disimpulkan bahwa merokok menyebabkan kanker paru-paru, baik pada laki-laki maupun wanita.
Diketahui juga bahwa kanker paru-paru adalah penyebab utama kematian akibat kanker pada manusia. Merokok juga dihubungkan dengan kanker mulut, tenggorokan, pankreas, ginjal, dan lain-lain.

Sulit Meninggalkan

Walaupun demikian, kalau MUI berencana mengharamkan rokok secara radikal, maka efek sosial, ekonomi, dan politik sangat besar. Saya pikir pemerintah tidak berani melakukan hal itu, karena banyak aspek terkait yang harus dipertimbangkan; tidak hanya aspek agama dan medis.

Idealnya memang begitu, Negara ini bebas dari segala sesuatu yang menyebabkan hal-hal yang membahayakan masa depan. Fakta membuktikan, betapa sulitnya orang meninggalkan budaya merokok kalau sudah menjadi kebiasaan. Namun, dengan sendiri orang akan meninggalkan merokok kalau sudah ditetapkan medis ia akan sakit keras jika tidak berhenti merokok. Masyarakat memang lebih suka tindakan kuratif (penyembuhan) daripada preventif (pencegahan).

Untuk anak-anak, sebaiknya memang dilarang merokok, karena efek negatifnya besar sekali. Dalam bahasa agama, mencegah kerusakan harus diprioritaskan daripada mendatangkan kemanfaatan (daful mafsadah muqaddam ala jalbil maslahah).

Merokok bisa menjadi jalan menuju pergaulan bebas, melupakan tugas mengajar, menghancurkan moralitas, dan terlibat dalam kejahatan yang tidak disangka-sangka.

Orang tua sedini mungkin harus melarang anak-anaknya merokok atau berteman dan bergaul dengan para perokok, karena pergaulan adalah gerbang kebaikan dan keburukan. Orang tua jangan menganggap remeh merokok. Perhatikan perilaku anak-anak merokok, mereka biasanya nongkrong di pinggir jalan, senang bergerombol, nonton orkes, dan melupakan tugas utama belajar.
Anak adalah investasi masa depan. Kalau bisa mengelola dengan baik dan professional, hasilnya di luar dugaan, keuntungannya berlipat ganda, baik material, sosial, maupun (lebih-lebih) spiritual. Dalam bahasa agama, anak saleh akan mampu menyelamatkan orang tua dari siksa neraka.

Efektivitas Fatwa

Fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak akan berpengaruh apa-apa kalau tidak didukung oleh pemerintah sebagai pihak berwajib yang bisa mengeluarkan dan melaksanakan sebuah aturan yang menyeluruh dan mengikat seluruh warga negara.

Apa pun yang difatwakan MUI, kalau pemerintah apatis pasif, maka tidak akan efektif. Ia hanya menjadi guyonan belaka. Kita melihat Fatwa Musyawarah Nasional Nahdlatul Ulama (Munas NU) yang mengharamkan acara selebritas di media elektronik, yang di dalamnya unsur ghibah (mengguncing) dan membuka aib keluarga terasa kental; namun karena tidak menjadi kebijakan negara, maka fatwa itu tinggal fatwa, sekadar nasihat yang tidak punya bargaining power sama sekali.

Hanya umat Islam yang sadar bahaya merokok dan peduli hukum agamanya sajalah, yang akan menerima dan mematuhi fatwa dari lembaga bergengsi seperti MUI.(68)

–– Jamal Ma’mur Asmani, peneliti Cepdes (Center for Pesantren and Democracy Studies) Jakarta.

DPR Ajukan Hak Angket

2008-12-17T04:48:00.000+07:00

Pemerintah Dinilai Gagal
Selenggarakan Ibadah Haji 2008

Jakarta, Kompas - Pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono dan Muhammad Jusuf Kalla dinilai gagal menyelenggarakan ibadah haji 2008. Penyelenggaraan haji tahun ini bahkan dianggap yang terburuk.

Menyikapi keluhan sejumlah anggota jemaah, 122 anggota DPR dari delapan fraksi mengajukan hak angket atau hak penyelidikan. Mereka juga mendorong Badan Pemeriksa Keuangan melakukan audit investigasi dan penyelidikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi bila ada indikasi penyimpangan.

Ketua DPR Agung Laksono turut menandatangani usulan hak angket ini. Hanya anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat (F-PD) dan Fraksi Partai Damai Sejahtera yang tidak ikut menandatangani usulan itu. Dasrul (F-PD) sempat memberikan tanda tangan, tetapi lalu menarik dukungannya.

Usulan hak angket diserahkan pengusul yang diwakili Abdullah Azwar Anas dari Fraksi Kebangkitan Bangsa kepada Agung, Selasa (16/12) di Jakarta.

”Ini bukan soal keteledoran, tetapi negara gagal melindungi warganya melaksanakan ibadah dengan tenang,” kata Anas.

Menurut Hasib Wahab dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, yang memantau langsung penyelenggaraan haji, pemondokan jemaah kali ini sangat jauh, yaitu sampai 16 kilometer dari Masjidil Haram. Hal ini menyulitkan jemaah beribadah.

Fasilitasnya pun tak memadai. Ada pemondokan yang jauh dari kedai makan sehingga ada jemaah yang tak makan selama dua hari. Fasilitas transportasi pun sangat minim.

Langgar kesepakatan

Menurut Umung Anwar Sanusi dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, pemerintah melanggar sejumlah kesepakatan dengan Komisi VIII DPR. Misalnya, pemondokan jemaah seharusnya 50 persen dalam ring satu (dekat dari Masjidil Haram). Realisasinya hanya 17 persen.

Imam Syuja dari Fraksi Partai Amanat Nasional juga menegaskan, pemerintah sesungguhnya gagal menyelenggarakan haji karena persoalan terus muncul selama bertahun-tahun. Sudah saatnya penyelenggaraan haji dilimpahkan ke daerah atau swasta.

Agung menyambut baik pengusulan hak angket ini. Usulan ini akan dibacakan dalam rapat paripurna terdekat. Mengingat DPR pekan depan akan memasuki masa reses, tidak tertutup kemungkinan diadakan pengumpulan data saat reses.

”Hak angket itu bukan untuk menjatuhkan pemerintah, tetapi untuk memperbaiki penyelenggaraan haji,” kata Agung.

Ketua Komisi VIII DPR Hasrul Azwar menuturkan, pengalaman memperoleh pemondokan yang sangat jauh pada pelaksanaan haji tahun ini jangan sampai terulang. Pemerintah jangan menjadikan pelaksanaan pelayanan haji sebagai coba-coba. Apalagi, ada dana yang bisa dipakai pemerintah untuk membayar lebih awal tempat pemondokan yang dekat.

Media Center Haji Departemen Agama melaporkan, menurut Direktur Pelayanan Haji dan Umrah Depag Zakaria Anshar, jauhnya pemondokan juga dialami jemaah haji dari sejumlah negara lain. (sut/mam)

Haji, Sekali Seumur Hidup?

2008-12-14T20:17:00.001+07:00

Oleh Muhammadun AS

Indonesia Menjadi Pusat Halal Dunia?

2008-12-13T16:40:00.000+07:00

Sucipto
Mahasiswa Program Doktor Teknologi Industri Pertanian IPB & Staf Pengajar Jurusan Teknologi Industri Pertanian FTP Universitas Brawijaya.

Sebagai negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia, produk dengan jaminan halal mestinya mudah didapat di Indonesia. Bahkan Mentan Anton Apriyantono di sela-sela The 2nd Indonesia International Halal Exhibition 3-6 Juli lalu menyatakan sudah selayaknya Indonesia menjadi leader sebab konsumen Muslim kita terbesar sehingga produk-produk di Indonesia harus halal.

Namun, fakta berbicara lain. Misalnya, dari data Perkosmi (Persatuan Perusahaan Kosmetika Indonesia) jumlah perusahaan kosmetika dan toiletries di Indonesia berjumlah 744, tetapi menurut LPPOM MUI yang bersertifikat halal baru 23 perusahaan (3 persen). Artinya, 97 persen produk kosmetika yang beredar di pasaran tidak jelas kehalalnnya.

Dari Data BPS (2006), industri pangan skala besar, sedang, kecil, dan rumah tangga sebanyak 1.209.172. Namun, menurut LPPOM MUI baru tersertifikasi halal 874 usaha (0.070 persen).Di sinilah RUU Jaminan Produk Halal (JPH) yang masuk program legislasi nasional (prolegnas) DPR menuai maknanya. Harapan umat Islam agar tenteram dengan mengonsumsi produk halal perlu didukung regulasi yang memadai mengenai mekanisme pemberian sertifikat bagi setiap produk. Untuk itu, MUI mendesak RUU JPH segera diselesaikan akhir 2008. "Kalau sudah rampung penerapan produk halal menjadi wajib, kalau saat ini sifatnya masih sukarela, " kata Ketua MUI H Amidhan.

Kadang kita sedikit iri dengan Thailand, Brunei, Filipina, Singapura, dan Malaysia yang berupaya mengampanyekan produk halal sebagai bagian dari hak Muslim dan kesempatan bisnis yang besar. Bahkan Malaysia berupaya serius menjadi Word Halal Hub dengan mengintegrasikan kebijakan antardepartemen, membuka program magister dan doktor halal food analysis dan halal food management di University Putera Malaysia (UPM). Malaysia juga menyiapkan HDC (Halal Development Corporation) untuk mengembangkan sertifikasi halal dan membangun pelabuhan halal di Penang, serta melakukan pembinaan intensif ke small medium enterprise mengenai produk halal.

Secara mikro Indonesia sebenarnya punya sumber daya manusia di perguruan tinggi, LPPOM MUI, dan Komisi Fatwa MUI, serta Sistem Jaminan Halal (SJH) yang cukup disegani dunia. LPPOM MUI telah menerapkan Halal Assurance System (HAS) atau Sistem Jaminan Halal (SJH) bagi perusahaan yang ingin dan sudah mendapatkan sertifikasi halal di LPPOM MUI.

Secara umum SJH adalah sistem manajemen untuk mempertahankan status halal dari produk-produk yang telah mendapatkan sertifikasi halal LP POM MUI. Secara operasional SJH adalah satu sistem yang dirancang, diimplementasikan, dan dijaga oleh pihak produsen dengan tujuan menjaga kelangsungan status halal dari proses maupun manajemen produksi, guna menjamin kehalalannya sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh LP POM MUI (LPPOM MUI, 2004).

Sistem ini dibuat agar selama dua tahun rentang berlakunya sertifikasi halal produsen tetap konsisten menjalankan produksi dan manajemen usaha dengan cara yang dapat menjamin kehalalannya. Sistem ini dikembangkan dari Total Quality Manajemen (TQM) yang terdiri dari empat unsur utama, yaitu komitmen, kebutuhan konsumen, peningkatan mutu tanpa tambahan biaya, dan menghasilkan barang setiap waktu tanpa reject, tanpa rework meski tanpa ada inspection sekalipun.

Dalam menghasilkan produk halal diterapkan three zero's concept. Bahan haram tidak boleh ada pada level mana pun (zero limit), tidak memproduksi produk haram (zero defect), dan tidak ada risiko yang merugikan jika mengimplementasikan sistem ini (zero risk).

Respons positif Industri
Kalangan industri pangan dunia telah mendukung implementasi SJH ini, terutama saat International Trainning on Halal Assurance System Juli 2008 di Jakarta yang diikuti lebih dari 100 peserta dari dalam dan luar negeri. Wilfred A Van Wing, MSc, Quality Assurance Manajer DSM Food Specialisties BV Netherlands, menyatakan kebanggaannya mendapatkan sertifikasi halal dari LPPOM MUI dan mengaku mengimplementasikan SJH dengan diintregrasikan dengan sistem mutu bertaraf internasional lainnya, seperti ISO dan HACCP.

Demikian juga dengan Edison Geromel dari The Coca Cola Company Georgia USA, telah berusaha mengintegrasikan semua sistem quality yang diakui secara internasional, seperti ISO dengan berbagai versinya dan termasuk juga Halal Assurance System. SJH tidak dipandang dan diimplementasikan sebagai satu sistem mutu yang tersendiri, yang terpisah dari sistem mutu lainnya.

SJH ke level internasional
Dukungan untuk terus mengembangkan dan mengenalkan lebih luas SJH juga terlihat dari beberapa pihak. Mahmoud Tatari, general manager Halal Control of European Union Ruesselsheim Germany, berharap SJH yang dikembangkan LPPOM MUI dibawa ke komisi Eropa sehingga dapat menjadi komponen mutu makanan yang diakui setara dengan ISO. Demikian juga dibawa ke Organisasi Konferensi Islam (OKI) sehingga dapat diadopsi negara-negara berpenduduk mayoritas Muslim, yang akhirnya lebih diterima dunia internasional.

Dengan modal di atas sesungguhnya Indonesia didorong untuk menjadi leader sekaligus pusat halal dunia yang mencakup pengembangan sistem audit, sertifikasi, dan jaminan halal. Hal ini tidak berlebihan karena LPPOM MUI khususnya dan Indonesia umumnya memiliki kredibilitas yang diakui dunia internasional, dengan kapasitas pakar sains dan teknologi, serta para ulama yang mumpuni. Apalagi didukung jumlah Muslim terbesar di dunia, menjadi ajang bisnis dan target pasar produk halal potensial dunia bagi para produsen halal.

Hingga akhir 2007 pertumbuhan pasar halal dunia mencapai nilai transaksi tidak kurang dari satu triliun dolar AS. Pada 2009 diperkirakan mencapai dua triliun dolar AS. Tentu Indonesia yang berpenduduk Muslim tak kurang dari 190 juta jiwa (12 persen Muslim dunia) merupakan salah satu pasar pertumbuhan produk halal ini.

Melimpahnya potensi sumber daya alam dan besarnya pangsa pasar produk halal, Indonesia juga berpeluang menjadi produsen produk halal terbesar di dunia. Karena itu, berbagai pihak mengusulkan agar aturan mengenai jaminan produk halal dicantumkan kewajiban bagi setiap pengusaha untuk mencantumkan label pada produk yang dihasilkan. Hal ini akan menjadi keunggulan Indonesia dibanding negara lain.

Memang persaingan untuk menjadi pusat halal dunia cukup ketat, misalnya dengan Malaysia, Brunei, dan Singapura selalu ada. Namun, masyarakat internasional akan melihat kapasitas, kapabilitas, dan kompetensi negara-negara tersebut. Kiranya Indonesia cukup memiliki syarat dasar untuk hal ini. Pertanyaan besarnya, siapkah masyarakat umumnya, LPPOM MUI dan pemerintah mengemban amanah dan memanfaatkan peluang ini? Atau kita lebih suka menjadi penonton Indonesia dibanjiri produk impor bersertifikasi halal.

Ikhtisar:
- Kalangan industri pangan dunia telah mendukung implementasi sistem jaminan halal.
- Indonesia berpeluang menjadi produsen produk halal terbesar di dunia meski harus bersaing dengan negara-negara lain.

(-)